Optimalkan Pelayanan Haji Dan Umrah di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta, Erick Thohir Jalankan Perintah Prabowo

BANTEN, HI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau progres pengembangan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang direncanakan menjadi terminal khusus untuk jamaah umrah dan haji. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem layanan ibadah haji dan umrah agar lebih transparan, akuntabel, dan nyaman bagi masyarakat.  

"Bandara adalah jendela sebuah bangsa. Orang yang datang dari luar negeri pasti melihat fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandara kita. Namun, kita harus memastikan penghormatan yang sama untuk bangsa kita sendiri," ujar Erick  saat meninjau Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/1/2025).

Presiden Prabowo, kata Erick, telah menekankan pentingnya penataan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh.

"Saya hari ini sengaja mengecek rencana besar Bapak Presiden terkait pelayanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi ritual penting, tetapi ekosistemnya belum kita rapikan sepenuhnya," tambahnya.  

Erick menyebutkan, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10 ribu jamaah umrah setiap hari, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jamaah diproyeksikan mencapai 241 ribu orang, sementara jamaah umrah diperkirakan mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.  

Dalam upaya peningkatan layanan, Erick menyatakan Terminal 2F akan dilengkapi masjid dan lounge khusus jamaah umrah.

"Saya meminta pelayanan untuk umrah reguler juga diperbaiki. Jangan hanya kelas menengah dan VIP, tetapi semua jamaah harus mendapat prioritas yang sama," tegas Erick.

Erick juga menekankan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

"Kami berkomitmen mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, sekaligus mendukung pariwisata secara menyeluruh," kata Erick.  

Melalui kerja sama lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, Erick mengatakan, pemerintah bertekad menghadirkan standar layanan tinggi demi kelancaran perjalanan ibadah bagi seluruh jamaah. Dengan langkah ini, Erick  berharap Indonesia menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umrah yang profesional dan inklusif.

 

(Enggar) HI

 

Jelang Akhir Tahun, Plt. Sekjen Kemendagri Desak Pemda Segera Lakukan Konsolidasi Guna Percepat Realisasi APBD

JAKARTA, HI - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu perlu segera ditindaklanjuti lantaran situasi saat ini telah mendekati akhir tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Desember 2024, terdapat daerah yang realisasi belanja APBD-nya masih tergolong rendah. Daerah tersebut seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan data itu, Tomsi meminta daerah untuk segera mengatasi persoalan tersebut.

“Tolong konsolidasi, dicek kembali di mana letak permasalahannya sehingga realisasinya tidak tercapai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Hal yang sama juga diminta untuk diatensi pemerintah kabupaten dan kota. Pasalnya, berdasarkan data yang sama, diketahui sejumlah daerah belum maksimal dalam merealisasikan belanja APBD. Adapun daerah tersebut yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang, Kutai Timur, dan Kepulauan Aru. Sedangkan kota yaitu Prabumulih, Pagar Alam, Balikpapan, Bontang, dan Subulussalam.

Dalam pertemuan tersebut, Tomsi mengapresiasi daerah yang telah memaksimalkan realisasi belanja APBD. Dia meminta daerah dengan realisasi rendah untuk memaksimalkan upaya tersebut secara efektif dan efisien.

“Mungkin karena ini belum [tutup tahun], masih kurang dua hari, masih ada pergerakan-pergerakan angka. Namun demikian tolong diperhatikan juga realisasi belanja atau APBD-nya. Sehingga persentase atau belanjanya itu dapat baik, kemudian efektif, dan efisien,” imbuhnya.

Di sisi lain, pada kesempatan tersebut, Tomsi juga meminta daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan bera atau lahan yang telah lama tidak ditanami. Jika memungkinkan, Pemerintah Kabupaten/Kota didorong untuk menggunakan lahan tersebut dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut Tomsi, dari sisi pembiayaan, pemanfaatan lahan bera cenderung lebih hemat dibandingkan mencetak lahan baru.

Ia pun memacu daerah untuk mendata potensi lahan bera di wilayahnya masing-masing. Data tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk dapat direkomendasikan sebagai upaya peningkatan produksi pangan.

“Artinya begini, dihitung dulu berapa kemungkinannya, dibuatkan surat. Surat resminya sehingga akan ada langkah-langkah kalau memang itu kurangnya air berarti irigasi atau pompa atau apa pun permasalahannya,” tandasnya.

 

(Irfan) HI

 

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Mendagri : Saya Minta Amanah Dan Kepercayaan Yang Diberikan...Jalankan!

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan, para pejabat yang dilantik merupakan sosok terbaik yang telah melalui seleksi panjang dan ketat. Dirinya meminta para pejabat tersebut mampu melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan secara optimal. 

“Saya minta amanah, kepercayaan yang diberikan jalankan. Di mana pun juga ditugaskan, upayakan tetap berprestasi,” ujar Mendagri dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut.

Mendagri menambahkan, dalam sebuah organisasi, tugas dan fungsi pejabat tinggi diibaratkan seperti piramida. Dengan kata lain, semakin tinggi jabatan tersebut hanya akan diisi oleh figur-figur terbaik. 

Hal tersebut kemudian juga akan memunculkan kompetisi di antara orang-orang kompeten.

Mendagri berharap, para pejabat yang dilantik dapat mengoptimalkan perannya dalam memajukan institusi. Selain itu, ia juga berharap para pemimpin tersebut dapat memaksimalkan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan baik.

“Di mana pun juga, ada yang mungkin suka, pindah, ada juga yang tidak suka, sesuai dengan komitmen kita dari awal, siap untuk melakukan tugas, di mana pun juga,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, skill kepemimpinan yang dimiliki oleh para pejabat merupakan aspek penting yang tak terhindarkan. 

"Terlebih, saat ini sejumlah pejabat di Kemendagri memperoleh penugasan sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah. Situasi tersebut dapat menjadi momentum berharga dalam mengimplementasikan kemampuan leadership di lingkup masyarakat, " ujar Tito.

Mendagri menyadari, ada sosok yang cenderung berprestasi dalam menjalankan tugas sebagai Pj. kepala daerah. 

"Namun, ada pula yang masih mengalami tantangan dalam melaksanakan penugasan tersebut," ungkapnya.

Karena itulah Mendagri mendorong agar para pejabat di Kemendagri terus memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam memajukan bangsa dan negara.

“Nah inilah rekan-rekan saya kira, saya harapkan dengan adanya acara ini bisa memotivasi rekan-rekan. Bagi yang mendapatkan promosi misalnya, atau pergantian tempat, ya nikmati, laksanakan bahwa di mana pun juga bertugas rekan-rekan bisa berprestasi,” tandasnya.

Hadir pada pelantikan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkup Kemendagri.

Sebagai informasi, salah satu pejabat yang dilantik yakni Aang Witarsa Rofik yang merupakan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri. Aang dilantik sebagai Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.

(Irfan) HI

Penyerahan Kendaraan Dan Dukungan Khusus, Kasad : Tanpa Kekompakan Anggota Hasil Kinerja Tidak Akan Tercapai!

JAKARTA, HI – “Genap satu tahun di Desember 2024 ini saya menjabat sebagai Kasad, dan hingga hari ini kita telah berhasil melakukan swadaya kendaraan sebanyak 250 unit mobil, perbaikan rumah rusak berat sebanyak 2.202 unit, serta memperbaiki fasilitas latihan anggota di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Kendaraan dan Dukungan Khusus (Duksus) Kasad Dalam Rangka Natal dan Tahun Baru, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jumat (13/12/2024).

Dalam acara tersebut, Kasad menyerahkan sebanyak 44 unit kendaraan yang terdiri atas 39 unit kendaraan dinas dan 5 unit mobil tangki air berkapasitas 3.000 dan 1.500 liter. Seluruh kendaraan ini merupakan hasil swadaya yang akan didistribusikan ke berbagai satuan jajaran TNI AD.

Satuan penerima kendaraan tersebut diantaranya Kostrad, Kodiklatad, Secapa, Ditkuad, Pusbekangad, Pussenif, Disinfolahtad, Dispenad, Dislaikad, Pussansiad, Ditkumad, Denmabesad, serta jajaran Kodam TNI AD. Kendaraan ini diharapkan dapat menunjang kinerja operasional satuan dalam menjalankan tugas pokok masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Kasad menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kekompakan dan kerja keras seluruh anggota TNI AD. 

“Tanpa kekompakan para anggota, hasil kinerja ini tidak akan mungkin tercapai. Bahkan, jika kita total termasuk swadaya Denma, Kodam, dan Korem, kita telah memperbaiki sekitar 2.300 hingga 2.400 rumah yang rusak berat,” tuturnya.

Selain kendaraan dan perbaikan rumah, Kasad juga mengungkapkan bahwa bangunan eks-Penerbad yang semula terbengkalai kini telah dapat diberdayakan dalam wujud 45 rumah dan digunakan untuk mendukung kesejahteraan anggota.

Kasad menyampaikan, pencapaian ini sebagai standar minimal yang harus dipertahankan atau bahkan dilampaui di tahun-tahun berikutnya.

“Jika kita konsisten, dengan merenovasi 2.000 rumah dan 200 Koramil setiap tahun, saya yakin dalam 3-5 tahun ke depan kita dapat menyelesaikan banyak kebutuhan mendasar anggota,” tegasnya.

Kasad berharap seluruh anggota TNI AD dapat terus meningkatkan kinerja di bidang masing-masing untuk mendukung program-program yang telah berjalan maupun yang sedang direncanakan. 

“Dengan kerja keras dan dedikasi bersama, saya yakin TNI Angkatan Darat akan semakin baik dan terus menjadi kebanggaan bangsa,” pungkasnya.

(Irfan) HI 

 

Gelar Audensi Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Firdaus : Jalin Kemitraan Dan Dukung Berbagai Program Sosial

JAKARTA, HI – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus,  menggelar audensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf, pada Rabu (11/12/2024) di Ruang Kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta. 

Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sosial di Indonesia yang dapat disinergikan antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, antusias menerima kunjungan Ketum SMSI, Firdaus bersama jajarannya. Sejumlah pengurus elit SMSI Pusat yang ikut dalam pertemuan itu, diantaranya H. Makali Kumar (Sekretaris Jeneral), Prof. Dr. Taufiqurochman, A. Ks, S.Sos, M.Si (Dewan Pakar) dan tiga orang Devisi Humas SMSI, yakni Sabri, SKM, M.Kes, Iwan Sunano, dan Eko Suprihatmoko.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kemitraan dalam mendukung program-program sosial di masa mendatang.

"Dengan Menteri Sosial yang baru, kami dari SMSI ingin menjalin silaturahmi sekaligus membangun kemitraan untuk mendukung berbagai program sosial ke depan," ujarnya.

Firdaus juga memperkenalkan SMSI sebagai organisasi yang mewadahi 2.670 perusahaan media siber dari seluruh Indonesia. 

"Anggota kami terdiri dari para pemilik atau pemimpin perusahaan media siber yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia," tambahnya.

Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, turut menegaskan harapan SMSI agar program-program Kementerian Sosial dapat disinergikan dengan program sosial yang dikelola SMSI.

"Kami berharap program-program Kemensos bisa diselaraskan dengan kegiatan sosial yang digagas SMSI, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," ungkapnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf  menyambut baik inisiatif dan harapan SMSI, seraya mengapresiasi peran media dalam mendukung penyampaian informasi program-program sosial kepada masyarakat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara Kementerian Sosial dan SMSI dalam mengoptimalkan pelayanan sosial kepada masyarakat di berbagai daerah.

"Kami menyambut baik dengan audensi bersama pengurus SMSI Pusat ini. Apalagi, pertemuan ini, selain silaturahmi, juga ada sinergitas untuk suksesnya program sosial yang kami laksanakan," ujar Gus Ipul.

Orang nomor satu di Kemensos ini, merasa optimis, akan terjalin kemitraan yang positif dengan SMSI. Baik dalan progrom sosial maupun publikasi.

Pada pertemuan tersebut, Ketum Firdaus menyerahkan Cinderamata berupa Buku kepada Mensos Gus Ipul, dan ditutup dengan ramah tamah. 

(*)HI

Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Ditjen Dukcapil Sukses Layani Administrasi 469 Warga Dalam Waktu Tiga Hari

JAKARTA, HI - Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, Ditjen Dukcapil sukses melayani 469 warga selama tiga hari, mulai dari 1 hingga 3 Desember 2024. Pelayanan ini meliputi perekaman KTP-el, pergantian foto, pencetakan KTP-el, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Hari Disabilitas Internasional adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Ditjen Dukcapil hadir dengan semangat memberikan akses yang setara kepada semua kalangan,” ujar Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, dalam penutupan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (3/12/2024).

Di hari pertama, layanan berhasil menjangkau 113 warga, termasuk 2 orang yang melakukan perekaman KTP-el, 13 orang mengganti foto, 89 orang mencetak KTP, dan 9 orang mengaktivasi IKD. Hari kedua mencatat 96 warga, rinciannya, 4 warga melakukan perekaman KTP-el, 5 warga mengganti foto, 66 warga mencetak KTP-el, dan 21 warga mengaktivasi IKD. Sementara pada hari ketiga, 260 warga telah terlayani, dengan rincian layanan ini meliputi 2 warga yang melakukan perekaman KTP-el, 30 warga mengganti foto, 205 warga mencetak KTP-el, dan 28 warga mengaktivasi IKD.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, dalam kesempatan terpisah, juga menegaskan bahwa HDI adalah momentum strategis untuk memastikan akses layanan bagi semua warga negara. “Ini momentum yang baik di Hari Disabilitas Internasional. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kalangan, terutama penyandang disabilitas, mendapatkan hak mereka terhadap dokumen kependudukan. Tanpa dokumen ini, akses ke berbagai layanan dasar menjadi terhambat,” ujar Handayani.

Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Dukcapil untuk terus menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melayani, Dukcapil juga bersinergi dengan acara pameran karya penyandang disabilitas yang berlangsung di lokasi yang sama. Kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga masyarakat umum, turut menambah semarak acara ini.

Hani menambahkan, layanan ini tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Dengan sistem yang mudah diakses, Ditjen Dukcapil memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. “Kami berharap kehadiran Dukcapil di acara seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai wilayah dan berbagai kesempatan,” ujarnya.

Momentum HDI ini merupakan salah satu langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dukcapil.  

 

(Nurjanah) HI

Musyawarah Ngawal Pilkada 2024, Wamendagri Tegaskan, Pelaksanaan Pilkada Serentak Keseluruhan Berjalan Lancar

JAKARTA, HI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Hal itu ditegaskannya saat menjadi narasumber dalam acara “Musyawarah Ngawal Pilkada 2024: Serentak Berdampak” yang digelar secara daring oleh Narasi TV, Rabu (27/11/2024).

“Kita lihat ada banyak laporan tentang penyelenggaraan pemungutan suara ini. Ada yang harus bergeser karena bencana, karena hujan, ada juga sempat dapat laporan kertas suaranya kurang. Tetapi secara keseluruhan berjalan lancar,” katanya.

Bima menyampaikan, dari pantauannya di lapangan dengan mengunjungi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), ia menemukan partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini tidak setinggi ketika pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, di antaranya jumlah TPS yang lebih sedikit dan dampak dari jarak pemilih ke TPS.

“Jadi mungkin ya itu jadi kendala bagi warga untuk nyoblos. Jadi dugaan kita mungkin partisipasi politiknya agak berbeda dengan Pileg, Pilpres, tapi secara keseluruhan lancar,” terangnya.

Kemendagri hingga saat ini terus melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga tahapannya selesai. Hal itu termasuk berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga potensi gugatan-gugatan yang terjadi.

“Tadi kami baru melakukan rapat koordinasi bersama Panglima TNI, menyimpulkan kita harus terus jaga sampai nanti ketika proses gugatan dan lain-lain. Masih sangat mungkin nanti ada proses-proses yang harus kita cermati,” ujarnya.

Bima juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada. Ketika menemukan kejanggalan atau kecurangan, dia mendorong warga untuk melaporkan ke tempat pengaduan ataupun hotline terkait. Apalagi di era media sosial, warga bisa memanfaatkannya untuk membangun kesadaran bersama berkaitan dengan aturan hukum dan pelaksanaan pemilu yang adil.

“Semakin publik ini aware, ya semakin proses hukumnya itu bisa mendekati apa yang diharapkan. Karena ini kan banyak sekali kecurigaan, banyak sekali juga yang dilaporkan. Nah semuanya harus kita runut berdasarkan aturannya,” ungkapnya.

Selain itu, Bima menegaskan, pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai tantangan yang terjadi selama Pilkada, salah satunya soal politik uang. Pemerintah juga terus membuka ruang untuk membicarakan sistem politik yang demokratis dan adil. Berbagai masukan telah diterima, di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkaitan dengan desain pemilihan ke depan.

“Ada juga tentang desain sistem politiknya. Jadi setelah Pilkada ini selesai tahapannya, kita semua akan buka ruang untuk membicarakan sistem yang kira-kira paling mampu secara maksimal mendekatkan target-target kita ke sistem politik yang demokratis dan lebih fair, lebih adil,” ucapnya.

Di akhir paparannya, Bima memberikan informasi terkait petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Hingga sore hari ini, ada 7 petugas meninggal yang berasal dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 3 orang dan dari Linmas sebanyak 4 orang. Ke depan pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkaitan dengan petugas pemungutan suara.

“Kita belum compile memang yang meninggal ini berapa secara keseluruhan. Berapa pun angkanya tetap ada yang meninggal, [karena] kelelahan. Jadi ini masuk untuk evaluasi kita. Penyelenggaraan ini sepertinya harusnya seperti apa? Siapa yang mampu punya kapasitas untuk menjadi petugas pemungutan suara, kualifikasinya, screening kesehatannya,” tandas Bima.

(Irfan) HI

Pilkada Serentak 2024, Ketum SMSI Firdaus : Hindari Hoax Serta Ujaran Kebencian Demi Pilkada Aman Dan Damai

JAKARTA, HI - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa (26/11/2024) mengimbau kepada anggotanya yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota agar menghindari pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian, dan berita bohong (hoax). 

Ujaran kebencian dan hoax di tengah-tengah warga yang sedang bersiap-siap melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan mengganggu dan bahkan berpotensi mengadu domba antar pendukung calon kepala daerah.

 “Ini jangan sampai terjadi,” kata Firdaus, ketua umum organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.600 pengusaha media siber itu. 

Pesta demokrasi selalu ditandai dengan Pilkada. Tahun ini secara serentak kembali digelar pada penghujung tahun 2024. 
Menurut catatan Wikipedia, total daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Tentu saja, pesta demokrasi tersebut membutuhkan sebuah kerjasama yang solid antara seluruh penyelenggara, peserta pemilu serta pemangku kebijakan agar Pilkada 2024 bisa berjalan aman, damai, tertib dan tidak terjadi kecurangan. 
Mengingat di era digital seperti saat ini, laju informasi hampir tak terbendung, terlebih di media sosial yang sering terjadi hujat-menghujat, dan saling menyebarkan ujaran-ujaran kebencian.

Hal ini jika tidak difilter dengan baik, maka bisa jadi Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 akan menimbulkan kekacauan yang massif.

Atas hal tersebut diatas, maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menghimbau : 

1. Stop menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial demi menciptakan pilkada serentak yang aman dan damai. 
2. Menciptakan media seimbang dalam pemberitaan dan seluruh komponen masyarakat mendukung Pilkada demokratis dan bermartabat.
3. Mari ciptakan suasana pemilu aman dan damai dan stop money politic
4. Meningkatkan sinergitas dan solidatas TNI - Polri dan Pemerintah agar Pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan penuh kesejukan tanpa ada gesekan yang begitu berarti.

(*) HI

Berdasarkan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Benny Jozua Mamoto Ditetapkan Sebagai Dewan Pengawas KPK di Komisi III DPR RI

JAKARTA,  HI - Benny Jozua Mamoto, pecinta burung hantu mendapat kesempatan untuk diuji sebagai calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (20/11/2024). 

 
Pria murah senyum dan santun itu  bersama empat calon lainnya akhirnya terpilih. Dia adalah mantan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ia diuji kelayakan dan kepatutannya sebagai calon Dewas KPK bersama sembilan calon lainnya pada Senin 18 November hingga Kamis 21 November 2024.

 
Melalui voting yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, Kamis, 21/11/2024, dari 10 orang yang diuji, terpilih lima orang. Mereka kemudian ditetapkan sebagai Dewan Pengawas KPK.

Nama-nama Dewan Pengawas KPK terpilih periode 2024-2029 sebagai berikut:

Benny Mamoto : 46 suara,
Chisca Mirawati: 46 suara,
Wisnu Baroto : 43 suara,
Sumpeno : 40 suara,
Gusrizal : 40 suara, 

Nama-nama ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan. 
Selanjutnya nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik. Berikutnya akan ditentukan siapa yang menjadi Ketua Dewas KPK.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan purnawirawan polisi berpangkat inspektur jenderal itu tentu tidak bercerita tentang hobinya mengoleksi benda-benda yang terdapat lambang burung hantu (Owl). 

Ia menyampaikan pendapatnya tentang masa depan KPK dikaitkan dengan pengalamannya dalam menangani kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). 

Benny mengemukakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK diperlukan payung hukum yang mantap. Alasannya supaya tidak mudah dipersoalkan banyak pihak.

Benny mengaitkan pengalamannya sebagai polisi bahwa kewenangan penyidik tindak pidana narkoba untuk melakukan tangkap tangan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.

Ia melihat ada kesamaan yang dilakukan dalam OTT KPK.  Dalam aturan itu penyidik narkoba bisa melakukan teknik control delivery atau penyerahan di bawah pengawasan.

 
“Kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan," kata Benny.

Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut mengatakan, sampai sekarang  belum ada aturan khusus di undang-undang yang mengatur tentang OTT yang dilakukan KPK. Menurut Benny, hal itu rawan untuk dipersoalkan sejumlah pihak.

Mendirikan Museum Burung Hantu

Kembali ke hobi Benny J Mamoto seperti yang pernah dituturkan pada kami di Organisasi Pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), kesukaannya terhadap burung hantu atau benda-benda berlambang burung hantu tidak tanggung-tanggung.

Ia mencarinya hingga ke berbagai negara. Bahkan Benny kemudian mendirikan museum burung hantu (owl) pertama di Indonesia, dengan nama Museum Manguni. Dan, mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Ide pendirian museum ini muncul ketika Benny melakukan perjalanan ke beberapa negara seperti Jepang, Korea, Thailand, China, Malaysia, Italia, dan negara-negara lainnya.

 
Awalnya, Benny menemukan museum burung hantu di Penang (Malaysia), Jepang, Korea, Thailand.

Museum berisi koleksi aneka ragam bentuk manguni yang terbuat dari kayu, logam, plastik, kaca, keramik, kain, mata uang kertas dan logam, materai dan sebagainya.

"Saya berpikir, mengapa di Sulawesi Utara, Kabupaten dan kota lambangnya manguni, gereja terbesar GMIM lambangnya manguni, dan berbagai ormas juga lambangnya manguni, tetapi tidak memiliki museum seperti di beberapa negara tersebut,” kata dia.

 Padahal di masyarakat Minahasa, manguni dianggap lambang kearifan lokal. Sebelum ada teknologi, leluhur Minahasa menggunakan bunyi, manguni sebagai petunjuk.

Manguni diberikan tempat yang khusus karena dianggap membantu masyarakat dengan memberi petunjuk atau tanda akan terjadinya sesuatu peristiwa.

Sejak saat itu, muncul ide Benny untuk membangun Museum Manguni. Ia mulai berburu buku tentang burung hantu di berbagai negara, termasuk mendapatkan koin mata uang Yunani kuno yang bergambar manguni.

 
“Akhirnya istri dan anak-anak saya serta teman-teman ikut membantu berburu koleksi berbagai benda yang berkait dengan burung hantu dari berbagai negara. Sampai saat ini terkumpul sekitar 1.426 koleksi manguni,” tuturnya. 

Untuk mengedukasi generasi muda, Benny dibantu tim, mengumpulkan data dan informasi tentang persebaran burung hantu di dunia, spesiesnya, pelestariannya, dan sebagainya.  Bahkan di dunia, ada sekitar 130 kota menggunakan lambang manguni.

Banyak pengunjung tertarik dengan lambang-lambang kota di dunia ini.  “Bila dibandingkan dengan lambang kabupaten dan kota di Sulawesi Utara maka sesungguhnya kita sejajar dengan 130 kota di dunia tersebut. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat Sulawesi Utara,” tutur Benny yang bercerita pada kami.

 
Di kompleks Pusat Kebudayaan Sulawesi Utara “Pa’dior” di Jalan  Pinabetengan, Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, ada beberapa hal baru dan pertama kali ada di Indonesia.  Nama “Pa’dior” (bahasa daerah Tontemboan) artinya terdepan atau terutama, atau bisa dimaknai sebagai pelopor. 

Di lokasi “Pa’dior” ada empat museum, yakni Museum Wale Anti Narkoba (WAN), Museum Manguni, Museum Budaya Pinawetengan, dan museum yang berisi koleksi rekor yang diberi nama Museum Rekor Benny J Mamoto.

Di Museum Rekor Benny J Mamoto, Anda akan menyaksikan tujuh rekor dunia Guinness World Records dan ada 32 rekor MURI. Sepengetahuan Benny,  di sini adalah koleksi rekor terbanyak di Indonesia. 

Di area Pa’dior Anda akan menyaksikan tiga wujud Guinness World Records berupa terompet kontra bass terbesar di dunia yang dapat dibunyikan, kolintang raksasa terbesar di dunia, dan kain tenun pinawetengan terpanjang.

Dengan tambahan dua penghargaan rekor MURI, maka koleksi Museum Rekor Benny J Mamoto menjadi 34. Terakhir MURI diterima Kamis, 14 Desember 2023. 

Penghargaan MURI diterima Irjen Pol (Purn) Dr Benny Jozua Mamoto, SH, MSi, demikian gelar lengkapnya, selaku Ketua Umum Yayasan Institut Seni Budaya Sulawesi Utara (YISBSU).

 
Jaya Suprana selaku pendiri MURI menyerahkan langsung  dua rekor MURI kepada Benny. Kedua penghargaan MURI itu diberikan pertama untuk Museum Wale Anti Narkoba (WAN) yang pertama kali ada di Indonesia. Didirikan oleh Benny dan diresmikan 28 Februari 2014 oleh Ibu Djoko Suyanto.

 
Penghargaan rekor MURI kedua yang juga diterimanya untuk museum burung hantu yang ia dirikan, yaitu Museum Manguni. Museum ini juga yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Museum diresmikan 7 Juli 2017.

Museum Wale Anti Narkoba merupakan museum tipe A satu-satunya di Sulawesi Utara. Saya bersyukur atas capaian ini karena tidak mudah untuk memenuhi ketentuan dan standar dalam borang akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,” kata Benny Jozua Mamoto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat. 

(M. Nasir) HI

Himbau Kepala Daerah, Wamendagri Bima Arya Tegaskan, Kelancaran Transportasi Adalah Kunci Penggerak Ekonomi Daerah!

JAKARTA, HI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan, kelancaran transportasi merupakan faktor kunci untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Oleh sebab itu, Bima mengimbau seluruh kepala daerah untuk memiliki pemahaman yang sama terkait hal ini. Langkah ini penting agar sistem transportasi di Indonesia dapat terintegrasi dengan baik.

"Sesungguhnya transportasi ini harus dipahami sebagai bagian yang sangat penting bagi penggerak ekonomi daerah. Ini yang menurut saya perspektif [kita] harus sama," katanya saat memberikan keynote speech pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Optimalisasi Sumber Daya Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Angkutan Umum Berkelanjutan". Kegiatan ini berlangsung di Ruang Mataram Gedung Karya, Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Bima menuturkan, sistem transportasi yang terkoneksi dengan baik akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, jika sistem transportasi mengalami kendala, maka arus kas (cashflow) suatu daerah juga akan ikut terganggu. "Sudah banyaklah studi-studi tentang kerugian diakibatkan karena transportasi yang terbelakang, underdeveloped," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima mengungkapkan, kereta cepat Whoosh merupakan salah satu contoh keberhasilan di bidang transportasi. Selain itu, Whoosh juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, Bima menjelaskan bahwa pembangunan moda transportasi sejenis di berbagai daerah perlu dikaji terlebih dahulu, karena setiap daerah memiliki kapasitas dan kebutuhan yang berbeda.

"Nah makanya ada usulan kemudian, ya sudah kalau sini sudah establish, lanjut ke Surabaya. Artinya apa? Segala dinamika komplikasi regulasi itu harus dilewati dulu, untuk kemudian kita sampai pada tujuannya menggerakkan ekonomi daerah," tegasnya.

Selain Whoosh, Bima menjelaskan bahwa moda transportasi seperti Transjakarta juga memerlukan riset dan ruang diskusi lebih lanjut jika ingin diterapkan di daerah lain. 

"Hal ini penting untuk memastikan penerapannya berjalan secara efisien untuk memastikan moda yang tepat ini harus jadi kesadaran kita bersama," tambahnya.

Bima menuturkan bahwa, pengembangan riset moda transportasi akan sangat berguna bagi daerah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Menurutnya, saat ini masih banyak daerah yang meniru sistem dari daerah lain, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan demografi setempat.

"Di beberapa tempat mungkin trans cocok, di tempat lain tidak, jangan kemudian latah, oh di sana Light Rail Transit (LRT) bisa, di sini juga bisa, belum tentu juga," pungkasnya.

(ITaufan) HI

Jagung Muda-Pidum Tekankan Pentingnya Pemahaman TPPU Bagi Artis Dan Pengusaha Guna Hindari Persoalan Hukum

JAKARTA, HI – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyelenggarakan kegiatan penerangan hukum pada Selasa, 12 November 2024, bertempat di Aula Lantai 22 Kejaksaan Agung, Jakarta. 

Acara ini mengusung tema "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kalangan Artis dan Pengusaha," dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri hiburan dan bisnis.

Pada kegiatan tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jagung Muda-Pidum), Prof. Dr. Asep N. Mulyana, berperan sebagai narasumber utama. 
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Asep menguraikan peran para artis dan pengusaha dalam jaringan pencucian uang, baik sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung.

"Beberapa artis diketahui terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, baik melalui penempatan aset secara langsung maupun pemanfaatan kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Keterlibatan ini mengkhawatirkan karena berpotensi merusak tatanan ekonomi serta integritas sistem keuangan nasional," ujar Jagung Muda-Pidum.

Jagung Muda-Pidum juga menjelaskan tiga tahapan utama dalam modus operandi pencucian uang:

1. Placement – Penempatan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
2. Layering – Pengubahan bentuk atau pemindahan aset melalui transaksi keuangan yang kompleks untuk mengaburkan asal-usul kekayaan.
3. Integration – Pengembalian dana yang tampak sah kepada pemiliknya agar bisa digunakan secara bebas.

Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Asep menekankan perlunya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga perbankan, dan masyarakat luas untuk mendeteksi serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. 

“Penegakan hukum terhadap pelanggaran TPPU harus tegas agar dapat memberikan efek jera, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa,"Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus mengedepankan peran edukasi dan pencegahan TPPU di masyarakat. 
JAM-Pidum menekankan bahwa langkah proaktif sangat diperlukan guna memutus rantai kejahatan yang melibatkan aset ilegal," pungkas Prof.Dr.Asep N Mulyana.

Diskusi ini berlangsung secara interaktif dengan peserta yang berasal dari kalangan artis dan pengusaha, yang diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai aturan hukum dan pentingnya mencegah keterlibatan dalam praktik pencucian uang.

(Harli) HI

Penilaian Mensos RI Seirama Dengan SMSI Dalam Pemberian Gelar Pahlawan Bangsa Pada RM Margono Djojohadikusumo

JAKARTA, HI - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, ahirnya menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi.SMSI yang dipimpin ketua umumnya, Firdaus telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) tiga kali selama Oktober 2024 untuk membahas dan mengusulkan gelar kepahlawanan RM Margono.

Diskusi SMSI terakhir, Selasa, 29 Oktober 2024 di Jakarta dihadiri narasumber Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo, Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Buyung Wijaya Kusuma, dan Ketua Umum SMSI Firdaus sebagai penggagas utama. Dan, tampil sebagai moderator Jojon Novandri (Sekjen Perisai Prabowo).

Firdaus berpendapat, kakek Presiden Prabowo Subianto sudah selayaknya mendapat gelar pahlawan karena kiprah perjuangannya untuk bangsa di bidang ekonomi.

Sosok RM Margono adalah sang inisiator lembaga keuangan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi bangsa.

“Tadi ada yang bertanya, apakah kakeknya Pak Prabowo layak diberikan gelar pahlawan, iya, sangat layak beliau, dan akan diproses sebagaimana mestinya,” ujar Gus Ipul di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), di Kalibata, Jakarta, pada Minggu (10/11/2024).

Gus Ipul menegaskan, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional masih menunggu kepulangan Prabowo Presiden yang saat ini tengah melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

“Kita tunggu saja, ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan 16 orang kepada Presiden melalui dewan pakar, nanti dewan pakar tentu akan melaporkan kepada Presiden. Kemudian dipilih enam dari 16 itu. Tentu harus menunggu Presiden,” ujar Gus Ipul.

 
Menteri sosial selanjutnya mengemukakan, para pahlawan kemerdekaan yang masih hidup terus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam kebijakan negara, yang selama ini terus diakomodasi menjadi bagian dari kebijakan dan program pemerintah ke depan.

Kementerian Sosial  juga terus melibatkan para veteran dan pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dalam setiap acara kenegaraan, termasuk aktif menerima masukan dari mereka.

Perlu diketahui RM Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), bank milik negara pertama yang didirikan setelah kemerdekaan. 
Gagasannya tentang kemandirian ekonomi nasional mencerminkan visi jauh ke depan yang sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka.

Tak hanya di bidang ekonomi, Margono juga peduli pada kesejahteraan sosial bagi rakyat, yang menurut gagasannya, kemerdekaan harus membawa manfaat langsung bagi rakyat kecil, sebuah prinsip yang masih relevan hingga sekarang. 

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat, Buyung Wijaya Kusuma dalam kesempatan diskusi Selasa, 29 Oktober 2024, memaparkan bahwa RM Margono Djojohadikoesumo mendirikan Bank Negara Indonesia tahun 1946.

“Dari tahun 1946 sampai 1949 BNI menjadi Bank Sentral Indonesia, kemudian pada tahun 1949 posisi Bank BNI digeser dari status Bank Sentral Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda,” papar Buyung.

Ia juga menjelaskan, bagaimana perjuangan RM Margono Djojohadikoesumo dalam kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk paska kemerdekaan, dan harus membangun negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

(Ant/Bil/Iss/Iwan/*) HI