Dianggap Rintangi Penyidikan Buronan Koruptor Harun Masiku, Politisi Senior PDIP Dibrongsong KPK Digelandang Masuk Bui

JAKARTA, HI - Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) didampingi Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (kanan) memberikan keterangan terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka Hasto Kristianto atas dugaan perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, tersangka Hasto Kristianto yang diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih periode 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina.

"Tersangka Hasto Kristianto ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Februari s.d 11 Maret 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers,  (20/02.2025)

"Pada konstruksi perkara ini," lanjutnya," Dalam kegiatan tangkap tangan pada Januari 2020, Hasto Kristianto diduga memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam telepon genggamnya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan tersangka Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,"ungkap Setyo.

"Kemudian pada Juni 2024," sambungnya," Sebelum diperiksa sebagai saksi, Hasto Kristianto diduga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, yang pada telepon genggam ini terdapat substansi terkait pelarian tersangka HM yang perkaranya sedang ditangani KPK," urainya.

"Selain itu," tambahnya,"Hasto Kristianto juga mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tindakan tersebut diduga bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan," tandasnya.

Dalam proses penyidikan berjalan, penyidik KPK telah memeriksa puluhan orang saksi dan ahli untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Hasto.

"Bahwa sampai dengan saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ungkap Setyo.

KPK menegaskan penahanan terhadap Hasto murni penegakan hukum. Tak ada intervensi politik dalam penanganan kasus tersebut.

"Berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum," kata Setyo.

Ia mengungkapkan penyidik mempunyai alasan objektif dan subjektif untuk menahan seorang tersangka termasuk Hasto. Kecukupan alat bukti dan barang bukti, kata dia, juga menjadi pertimbangan.

"Alasan penahanan itu adalah alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan ya juga termasuk nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik," ucap Setyo.

Selanjutnya Ketua KPK menegaskan bahwa," Atas perbuatannya, tersangka Hasto Kristianto diduga telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," pungkas Setyo Budiyanto menegaskan seraya menutup konferensi pers. 

Politisi Senior PDI Perjuangan

Diketahui Hasto Kristiyanto merupakan politisi PDI Perjuangan. Saat ini Hasto menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Karier politiknya antara lain diawali dengan menjadi Wakil Sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDI-P pada 2002. Sebelum bergabung di PDI-P, Doktor Bidang Kajian Stategis dan Global Universitas Indonesia (UI) ini pernah berkarir di perusahaan BUMN PT Rekayasa Industri.

Hasto Kristianto juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2004. Didukung 29.850 suara, ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2004–2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliput Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

Fraksi PDI-P menugaskan Hasto di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdangangan, perindustrian, investasi, dan koperasi. Hasto juga menjadi juru bicara Fraksi PDI-P di DPR.

Salah satu gebrakannya saat itu ialah menggalang hak interpelasi terkait surat Sekretaris Wakil Presiden (Setwapres) yang berisi arahan wapres kepada para menteri untuk tidak terlalu menganggap penting rapat kerja dengan DPR karena dianggap membuang- buang waktu dan tenaga. Reaksi keras DPR berujung pada pengunduran diri Setwapres.

 

Pada Pemilu 2009, Hasto menjadi bagian dari Tim Kampanye Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden. Hasto menjadi Sekretaris II Tim Kampanye Mega-Prabowo. Sedangkan di PDI-P, Hasto berkiprah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan DPP PDI-P.

Ia ditunjuk sebagai Wakil Sekjen dalam Kongres III PDI-P pada 6–9 April 2010 di Bali. Sebagai Wakil Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto tercatat turut mendampingi Megawati pada Konferensi Internasional Partai-partai Politik Asia (ICAPP) di Kamboja pada Desember 2010.

Selanjutnya, saat Pemilu 2014, Hasto ditunjuk sebagai Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah Pemilu 2014,  Hasto ditunjuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo sebagai deputi Tim Transisi Pemerintahan. Tim ini bertugas menyiapkan peralihan pemerintahan 2014-2019.

Pada 26 Oktober 2014 Hasto dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI-P menggantikan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyebutkan Hasto sempat digadang-gadang menjadi menteri. “Namun, saya perintahkan dia tetap bertugas di partai,” ujar Megawati (Kompas, 29/11/2014).

Beberapa waktu kemudian, Kongres IV PDI-P pada 9–11 April 2015 di Bali menetapkan Hasto sebagai Sekjen PDI-P untuk masa jabatan 2015–2019. Selanjutnya, dalam Kongres V PDI-P pada 8–11 Agustus 2019 di Nusa Dua, Bali, Hasto kembali dipercaya menduduki jabatan Sekjen PDI-P untuk kedua kalinya.

(TF/IR/ALS) HI

Sumber : Tessa Mahardhika

HPN 2025 ke-79, Presiden RI : Saya Percaya Pers Indonesia Setia NKRI, Waspadai Pemodal Besar Cenderung Kuasai Media

JAKARTA, HI - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 Tahun 2025  kepada seluruh insan pers di Tanah Air. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Minggu (09/02/2025).

Prabowo mengatakan, selama delapan dekade terakhir, pers menjadi pilar penting dalam demokrasi meski tantangan zaman semakin dinamis.

“Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia,” kata Prabowo pada Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2).

“Selama 8 dekade ini pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Oleh karenanya, Prabowo mengapresiasi kerja jurnalistik yang telah bekerja keras memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers, dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks,” tegasnya.

Dirinya memahami jika dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dalam maupun luar negeri. Ia juga mengingatkan bahwa, Pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat.

"Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar," ungkap Presiden.

Menurutnya ada kecenderungan para pemodal besar di dunia ini untuk menguasai media dengan bermaksud mempengaruhi masyarakat negara tersebut.

"Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan Pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai," papar Presiden RI.

Prabowo berharap agar Pers Indonesia menjadi Pers yang dinamis dan Pers yang bertanggung Jawab serta Pers yang memiliki pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan Bangsa dan Negara.

"Saya percaya Pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia," tuturnya.

Presiden meminta Pers Indonesia menjadi Pers yang Pancasilais dan terlibat dalam pembangunan bangsa.

"Terlibat dalam pembangunan bangsa yang Komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Presiden RI, Prabowo Subianto.

(Irwan) HI

 

Sidak Perum Bersubsidi di Tamara, Maruarar Sirait : Mengapa Seperti Ini, Seharusnya Setahun Setelah Akad Harus Ditempati

BEKASI, HI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi perumahan bersubsidi wilayah Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Minggu, 09 Februari 2025.

"Saya mendapat informasi terkait persoalan banjir disini (Perumahan Grand Permata Residence), hari ini saya sidak," kata Maruarar Sirait di hadapan warga dan pengembang perumahan Grand Permata Residence, Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Dikatakannya bahwa permasalahan banjir di perumahan bersubsidi wilayah Tambun sudah diketahuinya dari jejaring Kementerian PKP.

"Hari ini perumahan perumahan tersebut saya sidak dan sekaligus mempertemukan warga dengan pihak pengembang," kata Maruarar Sirait.

Dia lalu minta pengembang untuk menyelesaikan persoalan banjir agar selesai dalam waktu sebulan.

"Ini tanggal berapa? 9 Februari 2025 ya, saya minta tanggal 9 Maret 2025 mendatang tidak ada lagi keluhan warga terkair banjir," kata politisi Partai Gerindra itu, seraya mengingatkan bahwa perumahan bersubsidi menggunakan sumber dana dari APBD sebesar 75 persen per rumah, dan sisanya kewajiban pengembang.

"Ingat ya, ini dana APBN, jangan disepelekan," tegasnya.

Didampingi Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Naufal Al Ammari, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi Heri Noviar dan Penjabat (Pj) Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar, Menteri PKP menyempatkan diri untuk melihat langsung rumah warga yang sudah dihuni.

Tak hanya itu, Maruarar Sirait juga mendengar keluhan-keluhan dari penghuni rumah di Perumahan Grand Permata Residence.

Beberapa penghuni, selain menyampaikan keluhan banjir, juga kurangnya pencahayaan lampu pada malam hari.

Adapula penghuni yang berharap agar saluran drainase dikeruk dan akses jalan segera diaspal.

Menteri PKP lalu meminta nomor kontak warga yang mengeluh soal banjir agar melaporkan persoalan banjir yang akan diperbaiki pihak pengembang.

"Sebagai menteri memang perlu turun ke lapangan untuk memastikan kenyamanan para penghuni rumah bersubsidi," kata Maruarar Sirait.
Dalam sidak tersebut, Maruarar Sirait juga menemukan 1 unit rumah bersubsidi yang nampak hampir roboh.

"Tolong jelaskan mengapa ada rumah bersubsidi seperti ini, apakah dibiarkan penghuninya atau kenapa, kan seharusnya setahun setelah akad harus sudah ditempati," ucapnya.

Dalam sidak lainnya di Perumahan Suropati Residence, Maruara Siraid mengakui secara umum kondisinya sudah baik. Walaupun ia juga tidak memungkiri ada beberapa keluhan yang disampaikan penghuni. Seperti soal perlunya penerangan jalan.

"Yang positif disini (Perumahan Suropati Residence), saya tanya masyarakat airnya oke, aman. Jadi saya pikir ada yang sudah baik dan ada yang belum baik sehingga perlu diperbaiki," pungkasnya. 

(Doni) HI

 

Kebakaran Hebat Melanda Gedung Kementerian ATR/BPN Menuai Kekhawatiran Publik Terkait Dokumen Dan Data Penting

JAKARTA, HI - Kebakaran hebat melanda Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran publik terkait keamanan dokumen dan data penting yang tersimpan di gedung tersebut.

Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, laporan kebakaran pertama kali diterima pada pukul 23.09 WIB.

Tim pemadam kebakaran yang terdiri dari 21 unit mobil dan 62 personel segera dikerahkan ke lokasi dan tiba dalam waktu sembilan menit setelah laporan diterima.

Objek sementara yang terbakar adalah Gedung BPN. Saat ini tim masih melakukan pencarian titik api di lantai satu,” ujar Satriadi dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Api yang cukup besar menyebabkan kepulan asap tebal yang menyelimuti gedung, sehingga sempat menyulitkan proses pemadaman. Meski demikian, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan situasi dalam waktu kurang dari satu jam.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid langsung meninjau lokasi kejadian dan memastikan bahwa kebakaran telah berhasil ditangani dengan cepat.

“Apinya cukup besar, tapi petugas bergerak cepat sehingga kebakaran bisa segera ditangani,” kata Nusron kepada awak media di lokasi kejadian.

Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa atau luka-luka akibat kebakaran ini. Namun, kekhawatiran muncul terkait keamanan dokumen-dokumen pertanahan yang tersimpan di dalam gedung.

Banyak pihak mempertanyakan apakah kebakaran ini berdampak pada arsip penting yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan sertifikat masyarakat.

Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara tim pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada potensi api kembali menyala.

Kebakaran ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya dokumen dan data yang tersimpan di gedung tersebut.

Masyarakat dan pegawai kementerian diimbau untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan informasi lebih lanjut dari otoritas terkait.

Situasi di lokasi kejadian kini dalam pemantauan ketat pihak berwajib, sementara investigasi lebih lanjut masih berlangsung.

 

(Azhari) HI

 

 

Dukung Implementasi Resolusi DK PBB 1701, Satgas Indobatt XXIII-R (UNIFIL) Gelar Foot Patrol di Area of Responsibility

LEBANON SELATAN, HI – Dalam upaya menjaga stabilitas di masa ceasefire dan mendukung implementasi Resolusi DK PBB 1701, Satgas Indobatt XXIII-R yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) melaksanakan foot patrol di Area of Responsibility (AOR), tepatnya di Al-Qantara dan Al-Qusayr Lebanon Selatan, Kamis (6/2/2025).

Kasi Cimic Satgas Indobatt XXIII-R, Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H., M.H., yang turut serta dalam patroli ini, menerangkan dalam pers rilisnya pada media hari Minggu 9 Febuari 2025.

"Peacekeeper Indobatt XXIII-R melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan semangat tinggi. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan wilayah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat setempat agar kembali merasa aman di tanah kelahirannya," terangnya

Lanjutnya, "Saat menyusuri jalan-jalan Desa yang masih dipenuhi reruntuhan bangunan, Tim Patroli berinteraksi dengan beberapa warga yang telah kembali ke rumah mereka. Namun, bayang-bayang trauma masih jelas terlihat di wajah mereka," ungkap Kasi Cimic Satgas Indobatt XXIII-R.

Ia juga menekankan bahwa, "Kehadiran pasukan perdamaian tidak hanya sebatas menjalankan mandat UNIFIL, tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terdampak konflik," tekannya.

“Kami berupaya membangun komunikasi dengan warga yang ditemui selama patroli. Sebagai bentuk kepedulian, kami juga membagikan obat-obatan, buku, serta alat tulis untuk anak-anak yang kami temui,” tutur Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan.

Sementara itu, Tim Patroli Delta Company yang dipimpin oleh Komandan Kompi D, Kapten Inf Dewa Made Windu Gosho, bersama Kapten Mar Akmal Hasibuan serta didampingi oleh Language Assistant (LA) Mr. Asmar, terus berupaya menjangkau wilayah-wilayah binaan mereka. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Satgas Indobatt XXIII-R dalam melaksanakan misi perdamaian di Lebanon Selatan," jelas Komandan Kompi D, Kapten Inf Dewa Made Windu Gosho.

 

(Tasmudi) HI

Rapim 2025 : ' TNI AU AMPUH Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju'

JAKARTA, HI - Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin hadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Udara tahun 2025 yang dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, yang mengangkat tema ”Pembangunan TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju”, yang dilaksanakan di Gedung Soeharno Harbani, Mabesau. (Senin, 3-2-2025).

 

Dalam kesempatan tersebut Kasau menjelaskan bahwa momentum kegiatan ini menjadi kesempatan strategis bagi seluruh pimpinan yang ada di TNI Angkatan Udara.

"Mengevaluasi pencapaian, memperkuat sinergi antar satuan, serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan dinamika dan tantangan tugas ke depan," jelasnya.

 

Selain itu untuk mempererat soliditas dan kebersamaan di seluruh jajaran, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan TNI Angkatan Udara yang AMPUH.

 

“Berkat komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh satuan, kita berhasil melewati tahun 2024 dengan pencapaian yang membanggakan khususnya tercapainya zero accident sepanjang tahun 2024. Saya harap para Kasatker dan para Komandan agar hands on untuk menjadikan budaya safety dan cyber security awareness sebagai pondasi dalam setiap pelaksanaan tugas baik di medan operasi maupun dilingkungan kerja sehari-hari” jelas Kasau lebih lanjut.

 

Pada Rapim TNI Angkatan Udara tahun ini, dibahas dua materi strategis yang berhubungan erat dengan tantangan dan kebutuhan TNI Angkatan Udara saat ini, yaitu Reformasi birokrasi pertahanan negara dan pembangunan kekuatan udara, serta Strategi pertahanan pulau besar dan konsep Sistem Pertahanan Udara Cakra.

 

“Melalui pemahaman komprehensif terhadap berbagai materi tersebut, TNI Angkatan Udara diharapkan dapat membangun kekuatan udara yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju” ujar Kasau.

 

Menutup paparannya Kasau mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam Rapim TNI-Polri yang lalu, “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberikan makan kepada tentara dan polisi, artinya rakyat menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi untuk bangsa dan negara," papar Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

 

Hadir dalam Rapim TNI tahun 2025 Para Pejabat Utama dan Komandan Satuan di Jajaran TNI Angkatan Udara maupun para pejabat jajaran TNI Angkatan Udara yang hadir melalui vicon di satuan masing-masing. 

 

(Taufan) HI

Konflik Internal PWI Dinilai Tak Kunjung Usai, Dewan Pers Tegaskan, Tak Hadiri HPN 2025 Persatuan Wartawan Indonesia !

JAKARTA, HI - Dewan Pers (DP) menegaskan tidak akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 6 - 9 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Alasannya, DP menganggap kepengurusan PWI saat ini berada dalam situasi dualisme yang belum terselesaikan, bahkan status organisasinya masih diperdebatkan, Sabtu (1/2/2025).

Meski tanpa restu Dewan Pers, perhelatan HPN tetap berjalan didukung oleh para pendukung Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah Zulmansyah Sekedang, hendry adalah Ketum PWI pecatan. Zulmansyah membuat acara HPN di Pekanbaru, sedangkan Hendry CH Bangun di Banjarmasin.

Hendry CH Bangun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ajang HPN ini kembali menyedot anggaran, baik dari APBD maupun dana sponsor dari pengusaha dan perusahaan.

Tak hanya itu, sejumlah daerah disebut-sebut mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi para peserta, yang sebagian besar adalah wartawan. Praktik ini bukan hal baru, mengingat setiap perhelatan HPN kerap diwarnai dengan pengajuan proposal permohonan dana ke berbagai pihak, termasuk pejabat dan perusahaan daerah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, melalui keputusan pleno Nomor 1103/DP/K/IX/2024, resmi melarang PWI menggunakan kantor di Gedung Dewan Pers. Keputusan itu diambil karena belum adanya titik terang terkait dualisme kepengurusan antara Hendry CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

“Penggunaan Kantor PWI Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, mulai 1 Oktober 2024 tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian,” bunyi keputusan tersebut.

Tak hanya itu, DP juga tidak memberikan izin kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikelola PWI untuk menggelar uji kompetensi, baik secara mandiri maupun difasilitasi pihak lain.

Dalam keputusan itu, Dewan Pers menegaskan posisinya untuk tidak berpihak pada salah satu kubu dalam konflik internal PWI. DP juga menyatakan bahwa legalitas Hendry CH Bangun tidak diakui oleh Kemenkumham melalui SK AHU, tetapi dalam keputusan yang sama juga terdapat nama Sasongko Tedjo sebagai dewan pengawas di dua kepengurusan PWI yang bertikai.

Meski Dewan Pers tidak mengakui HPN versi PWI, acara tetap berlangsung dengan dukungan berbagai pihak. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, gelaran ini kembali menjadi sorotan terkait sumber pendanaannya.

Sejumlah peserta HPN mendapat SPPD dari pemerintah daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak sedikit pula wartawan yang mengajukan proposal permohonan dana ke berbagai instansi. Proposal bantuan itu menumpuk di meja-meja pejabat, yang akhirnya diduga mencari sumber anggaran tambahan, baik dari pos-pos yang tidak semestinya maupun jalur gratifikasi.

“Pejabat yang ingin berpartisipasi di HPN akhirnya mencari cara untuk menutup anggaran, entah melalui pungutan liar atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, sejumlah oknum wartawan juga disebut-sebut memanfaatkan celah anggaran dengan berbagai cara. Selain mendapat SPPD, ada yang mengajukan proposal dukungan dana keberangkatan hingga melakukan barter iklan pariwara. Dengan cara ini, biaya perjalanan mereka ke lokasi HPN bisa tertutupi, tanpa perlu mengeluarkan dana pribadi.

Ketidakhadiran Dewan Pers di HPN semakin menegaskan adanya krisis dalam organisasi pers nasional. Di satu sisi, PWI terus melaksanakan acara ini dengan klaim sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia. Di sisi lain, DP bersikukuh bahwa HPN yang digelar oleh PWI tidak memiliki legitimasi karena dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan.

Dengan kondisi seperti ini, HPN tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremoni bagi insan pers, tetapi juga menyingkap berbagai persoalan mendasar dalam dunia jurnalistik Indonesia. Tak hanya menyangkut legalitas PWI, tetapi juga bagaimana transparansi anggaran dalam kegiatan tahunan ini terus menjadi tanda tanya besar.

Komentar singkat dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang juga merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI tahun 2012 mengatakan saat di hubungi melalui chat pribadi, 

“Komentar saya singkat saja: sebaiknya mereka bubarkan diri saja, PWI tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini”, ucapnya.

Sementara itu, publik menunggu langkah Dewan Pers dan pemerintah dalam menyikapi dinamika yang terus berkembang di tubuh PWI. Akankah dualisme ini segera menemukan titik terang, atau justru semakin memperkeruh dunia Pers Nasional.

(Azhari) HI

 

Program Makan Gratis, Kasal Dan Rombongan Tinjau Dapur : Kualitas Pangan Dan Gizi Kunci Utama Ciptakan SDM Unggul

JAKARTA, HI - Dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, TNI AL dalam hal ini Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) mengaplikasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar dapur MBG di Seskoal. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada Selasa (14/1/2025).

Setibanya di Seskoal, Kasal langsung meninjau dapur MBG yang digunakan untuk memasak masakan untuk para siswa. Kasal juga menyempatkan untuk makan bersama di tengah-tengah para peserta makan bergizi gratis yang digelar di SMA Hang Tuah 1 Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, TNI AL melibatkan sekitar 3000 siswa-siswi sekolah di wilayah Cipulir yang terdiri dari SDN Cipulir 01 Pagi, TK Hang Tuah 7, SD Plus Hang Tuah 4, SDN Cipulir 03 Pagi, SDN Cipulir 11, SMA Hang Tuah 1, SMP Hang Tuah 2, serta TK Islam Al-Ishlah.

Selain dapur umum yang digunakan untuk makan bergizi di Seskoal, TNI AL akan menyiapkan 96 titik di seluruh wilayah kerja TNI AL di Indonesia, dan hingga kini sudah siap sebanyak 10 titik. TNI AL juga akan memanfaatkan program ketahanan pangan melalui Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang telah digelar, salah satunya seperti budidaya ikan yang nantinya dapat dinikmati para siswa.

Di hadapan awak media, Kasal menyebutkan bahwa pelaksanaan makan bergizi ini sudah berjalan dua hari di SMAN 1 Hang Tuah Jakarta. Lebih lanjut, Kasal juga menyampaikan untuk penilaian gizi makanannya, 

"TNI AL sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan, dimana pada dapur umum ini dapat memasak sebesar 3000 porsi yang dapat dinikmati sebanyak 8 sekolah di Cipulir, Jakarta Selatan," ujar Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

"Untuk di daerah pesisir, kita siapkan lauk ikan. Kita juga kerja sama dengan Dinas Perikanan Daerah di Setiap tempat. Tidak hanya di Lantamal, di Batalyon Marinir kita juga disiapkan kedepannya pada 96 titik itu. Seluruh wilayah Kerja TNI AL nantinya akan kita manfaatkan untuk menggelar makan bergizi ini," sambungnya.

Lebih lanjut Kasal juga menekankan bahwa, Kehadiran TNI AL harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. 

 

"Pelaksanaan Program makan bergizi gratis ini ini selaras dengan penekanan Presiden RI H. Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita, dimana salah satunya memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," terang Kasal

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

 

"Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul," tandas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

 

(Waluyo) HI 

 

 

Jokowi Masuk Top List Kejahatan Terorganisasi Dan Korupsi 2024', Indonesia Corruption Watch Klaim Dihantui Doxing

JAKARTA, HI - Masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi pemimpin dengan kategori “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berbuntut adanya doxing terhadap salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym. (03/01/2025).

Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.

"Dalam unggahannya di instagram, @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan diri peneliti. Doxing tersebut disebar pada 3 Januari 2025 pasca peneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025," ujar Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam rilis tertulisnya, Jum'at (03/01/2025).

ICW menegaskan bahwa, selain melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU No. 27 tahun 2022 dan membahayakan keselamatan korban doxing, doxing tersebut,Patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik.

"Terlebih, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis. Bahkan doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga. Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, " ungkapnya.

masuknya nama Jokowi dalam Top List Pemimpin Terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke score 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti," urai Agus.

Ia juga menegaskan bahwa, adanya doxing terhadap pihak yang mengkritik Jokowi justru patut dilihat sebagai penguat bahwa Jokowi layak masuk nominasi yang diinisiasi OCCRP tersebut. Doxing semacam ini   tidak akan muncul dan terulang di negara dengan iklim demokrasi yang sehat.

"ICW mengkhawatirkan bahwa doxing atau serangan digital akibat penominasian Jokowi di OCCRP tidak hanya dialami ICW. Namun juga kelompok yang bersuara kritis. Oleh sebab itu, kami mendesak agar penegak hukum dapat proaktif untuk menyelidiki pemilik akun yang nyata telah melakukan tindakan intimidasi yang dilayangkan pada akun tersebut terhadap peneliti ICW," pungkas Koordinator ICW Agus Sunaryanto.

 
(Red) HI

Sumber : Koordinator ICW Agus Sunaryanto

Peresmian BEI 2025, Sri Mulyani : Pentingnya Sinergi Antar Lembaga Termasuk BI, OJK Dan LPS Jaga Stabilitas Ekonomi

JAKARTA, HI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025) di Jakarta. 

Dalam pidatonya, Menkeu menyoroti capaian APBN 2024 yang berhasil mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global.

“Penerimaan negara di semester dua mulai pulih setelah tekanan besar di awal tahun, dan belanja pemerintah mampu memitigasi dampak ekonomi, terutama melalui dukungan untuk pemilu, pembangunan IKN, dan penanganan El Nino,” jelasnya.

Selain itu, Menkeu juga mengatakan bahwa defisit APBN juga berhasil ditekan di bawah proyeksi awal. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat.

Menkeu menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga, termasuk Bank Indonesia, OJK, dan LPS, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memantau langsung penutupan APBN 2024 beberapa hari lalu, yang menegaskan komitmen terhadap transparansi keuangan negara.

Pemerintah mendukung pengembangan pasar modal dengan menyempurnakan regulasi sektor keuangan, implementasi pajak karbon, dan pemberian insentif untuk sektor properti, otomotif, serta UMKM.

 
“Kami juga memberikan stimulus seperti diskon listrik 50 persen untuk pelanggan kecil dan pembebasan pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengajak seluruh pihak menjaga semangat positif di awal tahun. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya. Dengan sinergi dan tekad bersama, bangsa Indonesia akan mampu mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. 

(Nug/Al/Ir) HI