Kebakaran Hebat Melanda Gedung Kementerian ATR/BPN Menuai Kekhawatiran Publik Terkait Dokumen Dan Data Penting

JAKARTA, HI - Kebakaran hebat melanda Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran publik terkait keamanan dokumen dan data penting yang tersimpan di gedung tersebut.

Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, laporan kebakaran pertama kali diterima pada pukul 23.09 WIB.

Tim pemadam kebakaran yang terdiri dari 21 unit mobil dan 62 personel segera dikerahkan ke lokasi dan tiba dalam waktu sembilan menit setelah laporan diterima.

Objek sementara yang terbakar adalah Gedung BPN. Saat ini tim masih melakukan pencarian titik api di lantai satu,” ujar Satriadi dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Api yang cukup besar menyebabkan kepulan asap tebal yang menyelimuti gedung, sehingga sempat menyulitkan proses pemadaman. Meski demikian, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan situasi dalam waktu kurang dari satu jam.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid langsung meninjau lokasi kejadian dan memastikan bahwa kebakaran telah berhasil ditangani dengan cepat.

“Apinya cukup besar, tapi petugas bergerak cepat sehingga kebakaran bisa segera ditangani,” kata Nusron kepada awak media di lokasi kejadian.

Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa atau luka-luka akibat kebakaran ini. Namun, kekhawatiran muncul terkait keamanan dokumen-dokumen pertanahan yang tersimpan di dalam gedung.

Banyak pihak mempertanyakan apakah kebakaran ini berdampak pada arsip penting yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan sertifikat masyarakat.

Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara tim pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada potensi api kembali menyala.

Kebakaran ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya dokumen dan data yang tersimpan di gedung tersebut.

Masyarakat dan pegawai kementerian diimbau untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan informasi lebih lanjut dari otoritas terkait.

Situasi di lokasi kejadian kini dalam pemantauan ketat pihak berwajib, sementara investigasi lebih lanjut masih berlangsung.

 

(Azhari) HI

 

 

Dukung Implementasi Resolusi DK PBB 1701, Satgas Indobatt XXIII-R (UNIFIL) Gelar Foot Patrol di Area of Responsibility

LEBANON SELATAN, HI – Dalam upaya menjaga stabilitas di masa ceasefire dan mendukung implementasi Resolusi DK PBB 1701, Satgas Indobatt XXIII-R yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) melaksanakan foot patrol di Area of Responsibility (AOR), tepatnya di Al-Qantara dan Al-Qusayr Lebanon Selatan, Kamis (6/2/2025).

Kasi Cimic Satgas Indobatt XXIII-R, Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H., M.H., yang turut serta dalam patroli ini, menerangkan dalam pers rilisnya pada media hari Minggu 9 Febuari 2025.

"Peacekeeper Indobatt XXIII-R melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan semangat tinggi. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan wilayah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat setempat agar kembali merasa aman di tanah kelahirannya," terangnya

Lanjutnya, "Saat menyusuri jalan-jalan Desa yang masih dipenuhi reruntuhan bangunan, Tim Patroli berinteraksi dengan beberapa warga yang telah kembali ke rumah mereka. Namun, bayang-bayang trauma masih jelas terlihat di wajah mereka," ungkap Kasi Cimic Satgas Indobatt XXIII-R.

Ia juga menekankan bahwa, "Kehadiran pasukan perdamaian tidak hanya sebatas menjalankan mandat UNIFIL, tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terdampak konflik," tekannya.

“Kami berupaya membangun komunikasi dengan warga yang ditemui selama patroli. Sebagai bentuk kepedulian, kami juga membagikan obat-obatan, buku, serta alat tulis untuk anak-anak yang kami temui,” tutur Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan.

Sementara itu, Tim Patroli Delta Company yang dipimpin oleh Komandan Kompi D, Kapten Inf Dewa Made Windu Gosho, bersama Kapten Mar Akmal Hasibuan serta didampingi oleh Language Assistant (LA) Mr. Asmar, terus berupaya menjangkau wilayah-wilayah binaan mereka. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Satgas Indobatt XXIII-R dalam melaksanakan misi perdamaian di Lebanon Selatan," jelas Komandan Kompi D, Kapten Inf Dewa Made Windu Gosho.

 

(Tasmudi) HI

Penyelundupan Ganja Basah Dan Kering Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas RI-PNG di Jalan lintas Trans Jayapura-Wamena

 

 

PAPUA, HI – Satgas Yonif 131/BRS kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja kering seberat 50 gram dan ganja basah seberat 100 gram dari tiga orang pemuda di wilayah perbatasan Papua. Penggagalan penyelundupan barang haram tersebut dilakukan oleh Pos Ampas dan Pos Km 76 melalui kegiatan pemeriksaan rutin, bertempat di Jalan lintas Trans Jayapura-Wamena, Distrik Manem, Papua, Selasa (04/02/2025).

Penangkapan kepada pelaku pembawa ganja kering bermula pada sekitar pukul 15.00 WIT waktu setempat, personel Pos Ampas yang dipimpin oleh Letda Inf Suamri selaku Danpos saat pelaksanaan pemeriksaan memberhentikan 1 unit sepeda motor tanpa plat yang sedang melintas di Jalan kampung Ampas. 

"Setelah diperiksa, 2 orang pengendara atas nama FS (19 thn) dan RS (17 thn) ditemukan membawa ganja kering yang disimpan di dalam jok motor sebanyak 2 bungkus dengan berat 50 gram," terangnya.

"Kemudian, lanjutnya," Penangkapan pelaku pembawa ganja basah bermula pada saat pukul 09:10 WIT waktu setempat, personel Pos Km 76 yang dipimpin oleh Letda Inf Zulheri selaku Danpos saat pelaksanaan pemeriksaan terhadap 1 orang pemuda dengan membawa plastik hitam yang hendak ke warung depan Pos, setelah diperiksa ditemukan ganja basah sebanyak 1 bungkus plastik hitam dengan berat 100 gram," papar Letda Inf Suamri. 

"Saat ini pelaku dan barang bukti telah diserahkan kepada Polres Keerom dan diterima oleh Ipda Patar Lumbantoruan (Perwira penyidik Sat Narkoba Polres Keerom), untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku," sambungnya.

Sementara itu, Dankipur D Yonif 131/BRS, menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel Pos Ampas dan Pos Km 76 merupakan kegiatan rutin.

"Sebagai upaya dalam menjaga keamanan di daerah perbatasan terutama dari peredaran narkoba," pungkas Lettu Inf Siswandi.

(Obed) HI

Rapim 2025 : ' TNI AU AMPUH Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju'

JAKARTA, HI - Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin hadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Udara tahun 2025 yang dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, yang mengangkat tema ”Pembangunan TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju”, yang dilaksanakan di Gedung Soeharno Harbani, Mabesau. (Senin, 3-2-2025).

 

Dalam kesempatan tersebut Kasau menjelaskan bahwa momentum kegiatan ini menjadi kesempatan strategis bagi seluruh pimpinan yang ada di TNI Angkatan Udara.

"Mengevaluasi pencapaian, memperkuat sinergi antar satuan, serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan dinamika dan tantangan tugas ke depan," jelasnya.

 

Selain itu untuk mempererat soliditas dan kebersamaan di seluruh jajaran, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan TNI Angkatan Udara yang AMPUH.

 

“Berkat komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh satuan, kita berhasil melewati tahun 2024 dengan pencapaian yang membanggakan khususnya tercapainya zero accident sepanjang tahun 2024. Saya harap para Kasatker dan para Komandan agar hands on untuk menjadikan budaya safety dan cyber security awareness sebagai pondasi dalam setiap pelaksanaan tugas baik di medan operasi maupun dilingkungan kerja sehari-hari” jelas Kasau lebih lanjut.

 

Pada Rapim TNI Angkatan Udara tahun ini, dibahas dua materi strategis yang berhubungan erat dengan tantangan dan kebutuhan TNI Angkatan Udara saat ini, yaitu Reformasi birokrasi pertahanan negara dan pembangunan kekuatan udara, serta Strategi pertahanan pulau besar dan konsep Sistem Pertahanan Udara Cakra.

 

“Melalui pemahaman komprehensif terhadap berbagai materi tersebut, TNI Angkatan Udara diharapkan dapat membangun kekuatan udara yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju” ujar Kasau.

 

Menutup paparannya Kasau mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam Rapim TNI-Polri yang lalu, “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberikan makan kepada tentara dan polisi, artinya rakyat menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi untuk bangsa dan negara," papar Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

 

Hadir dalam Rapim TNI tahun 2025 Para Pejabat Utama dan Komandan Satuan di Jajaran TNI Angkatan Udara maupun para pejabat jajaran TNI Angkatan Udara yang hadir melalui vicon di satuan masing-masing. 

 

(Taufan) HI

Konflik Internal PWI Dinilai Tak Kunjung Usai, Dewan Pers Tegaskan, Tak Hadiri HPN 2025 Persatuan Wartawan Indonesia !

JAKARTA, HI - Dewan Pers (DP) menegaskan tidak akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 6 - 9 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Alasannya, DP menganggap kepengurusan PWI saat ini berada dalam situasi dualisme yang belum terselesaikan, bahkan status organisasinya masih diperdebatkan, Sabtu (1/2/2025).

Meski tanpa restu Dewan Pers, perhelatan HPN tetap berjalan didukung oleh para pendukung Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah Zulmansyah Sekedang, hendry adalah Ketum PWI pecatan. Zulmansyah membuat acara HPN di Pekanbaru, sedangkan Hendry CH Bangun di Banjarmasin.

Hendry CH Bangun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ajang HPN ini kembali menyedot anggaran, baik dari APBD maupun dana sponsor dari pengusaha dan perusahaan.

Tak hanya itu, sejumlah daerah disebut-sebut mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi para peserta, yang sebagian besar adalah wartawan. Praktik ini bukan hal baru, mengingat setiap perhelatan HPN kerap diwarnai dengan pengajuan proposal permohonan dana ke berbagai pihak, termasuk pejabat dan perusahaan daerah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, melalui keputusan pleno Nomor 1103/DP/K/IX/2024, resmi melarang PWI menggunakan kantor di Gedung Dewan Pers. Keputusan itu diambil karena belum adanya titik terang terkait dualisme kepengurusan antara Hendry CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

“Penggunaan Kantor PWI Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, mulai 1 Oktober 2024 tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian,” bunyi keputusan tersebut.

Tak hanya itu, DP juga tidak memberikan izin kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikelola PWI untuk menggelar uji kompetensi, baik secara mandiri maupun difasilitasi pihak lain.

Dalam keputusan itu, Dewan Pers menegaskan posisinya untuk tidak berpihak pada salah satu kubu dalam konflik internal PWI. DP juga menyatakan bahwa legalitas Hendry CH Bangun tidak diakui oleh Kemenkumham melalui SK AHU, tetapi dalam keputusan yang sama juga terdapat nama Sasongko Tedjo sebagai dewan pengawas di dua kepengurusan PWI yang bertikai.

Meski Dewan Pers tidak mengakui HPN versi PWI, acara tetap berlangsung dengan dukungan berbagai pihak. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, gelaran ini kembali menjadi sorotan terkait sumber pendanaannya.

Sejumlah peserta HPN mendapat SPPD dari pemerintah daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak sedikit pula wartawan yang mengajukan proposal permohonan dana ke berbagai instansi. Proposal bantuan itu menumpuk di meja-meja pejabat, yang akhirnya diduga mencari sumber anggaran tambahan, baik dari pos-pos yang tidak semestinya maupun jalur gratifikasi.

“Pejabat yang ingin berpartisipasi di HPN akhirnya mencari cara untuk menutup anggaran, entah melalui pungutan liar atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, sejumlah oknum wartawan juga disebut-sebut memanfaatkan celah anggaran dengan berbagai cara. Selain mendapat SPPD, ada yang mengajukan proposal dukungan dana keberangkatan hingga melakukan barter iklan pariwara. Dengan cara ini, biaya perjalanan mereka ke lokasi HPN bisa tertutupi, tanpa perlu mengeluarkan dana pribadi.

Ketidakhadiran Dewan Pers di HPN semakin menegaskan adanya krisis dalam organisasi pers nasional. Di satu sisi, PWI terus melaksanakan acara ini dengan klaim sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia. Di sisi lain, DP bersikukuh bahwa HPN yang digelar oleh PWI tidak memiliki legitimasi karena dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan.

Dengan kondisi seperti ini, HPN tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremoni bagi insan pers, tetapi juga menyingkap berbagai persoalan mendasar dalam dunia jurnalistik Indonesia. Tak hanya menyangkut legalitas PWI, tetapi juga bagaimana transparansi anggaran dalam kegiatan tahunan ini terus menjadi tanda tanya besar.

Komentar singkat dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang juga merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI tahun 2012 mengatakan saat di hubungi melalui chat pribadi, 

“Komentar saya singkat saja: sebaiknya mereka bubarkan diri saja, PWI tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini”, ucapnya.

Sementara itu, publik menunggu langkah Dewan Pers dan pemerintah dalam menyikapi dinamika yang terus berkembang di tubuh PWI. Akankah dualisme ini segera menemukan titik terang, atau justru semakin memperkeruh dunia Pers Nasional.

(Azhari) HI