Sobek Segel Cafe Berujung Saling Tuding-Saling Lapor, Plt Kasatpol PP Kab.Bekasi Versus Kuasa Hukum Lute Cafe

KABUPATEN BEKASI, HI - Penyegelan Cafe Lute yang di lakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Plt Deni Mulyadi menjadi kisruh dengan adanya perusakan segel yang di lakukan oleh Kuasa Hukum Lute Cafe, Ranto Taripar Hotma Lumban Tobing SH dari Lawfirm Lumban Tobing & Partnes berujung saling lapor antara Kasatpol PP Kabupaten Bekasi,  Deni Mulyadi S STP dan Kuasa Hukum Lute Cafe.(09/02/2023).

Hal tersebut di tegaskan oleh Plt Kasat Pol PP Kab.Bekasi pada Awak Media pada (6/2/2023) di kantornya. “Karena kita melakukan tindakan dan mereka melakukan penyobekan segel makanya hari ini saya laporkan,” tegasnya.

“Pokoknya bukti-bukti sudah saya sampaikan kesana (Kepolisian-Red), bukti-bukti sudah saya sampaikan dan laporan sudah di sampaikan tinggal tindak lanjut dari pihak yang berwajib,” imbuhnya menegaskan.

Pada lokasi dan waktu berbeda, Ranto Taripar Hotma Lumban Tobing SH saat di konfirmasi Awak Media di Kantornya pada (8/2/2023) menguraikan kronologi kejadian tersebut,”Sebelumnya ada surat teguran datang kepada kita (Lute-Red) untuk menutup dan itu sudah kita lakukan, kita tutup dan tidak buka dan saya juga sudah sampaikan kepada Kasat..ya uda dan ke kantornya langsung berbicara kepada Pak Deni langsung, itu 3 hari sebelum penyegelan saya datang kesitu (Kantor Sat Pol PP-Red), konfirmasi atas suratnya itu ternyata mereka tetap bersitegang, harus katanya tutup, okelah kami tutup itu,” ungkapnya.

Lanjutnya,”Dua hari kami tutup, pas kedua harinya mereka datang..posisi Cafe tutup dan kebetulan saya tidak jauh dari Cafe itu sebab ada Cafe buka di sebelah kanan, saya di situ nongkrong-nongkrong di luar karena ada pecel lele juga di situ, tiba-tiba saya lihat kok rame..ada apa sih kok rame ada Sat Pol PP, terus saya samperin ke Sat Pol PP nya, terus saya tanya kok sudah di segel, kenapa di segel ini Pak Deni? ku bilang, kitakan tutup kok di segel? Ku bilang, nah datang dia tidak bisa banyak berbicara di situ banyak Media, dia tidak berikan argumen pada saya dan saya katakan, Ini Undang-undang yang saudara lakukan ini Undang-undang apa Pak Deni, inikan masalah Izin, ya...sekarang kami sudah tutup, kenapa  tetap di segel?, kalau memangnya Undang-undangnya perizinan yang Nomor 47 Tahun 2016, saya mau nanya, apakah berlakunya hanya di Lute, kenapa kiri kanan masih buka?,”paparnya seraya bertanya.

“Dan saya katakan pada Media.. coba cek dulu kepada rekan-rekan Media..buka engga dan rekan-rekan Media melihat itu buka dan Media juga menanyakan kepada Pak Deni, kenapa yang lain tidak di tutup Pak Deni? Dia bungkam tidak bisa menjawab atas pertanyaan kami dan rekan-rekan media juga dan pada saat iru dia (Deni-Red) langsung pergi, saya mengatakan kepada rekan-rekan Media, Inilah”Runcing ke Atas Tumpul Dibawah” yang artinya dugaan kita ada apa kepada Cafe=cafe lain, ya..ini dugaan..sekali lagi saya bilang ini dugaan..mana tau..berarti ada koordinasi pihak-pihak tertentu kepada mereka (Sat Pol PP-Red), mangkanya mereka engga mau tutup..itu dugaan kita,” tuturnya.

Ranto menambahkan bahwa,“Karena namanya Perda (Peraturan Daerah) itu tanpa terkecuali, Seluruh Daerah yang ada Perdanya pasti berlaku kepada semua pihak pengusahanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kuasa Hukum Lute mengutarakan bahwa,”Terus saya pergi, karena Media sudah bubar saya pergi..itu tetap segel itu disitu..kita pergi tidak ada segel itu dirusak, kita pergi..saya pulang mau kerumah..tiba-tiba ada yang nelepon karyawan dari Lute,”Pak itu ada orang di dalam pak, katanya itu engga bisa di buka pintu”katanya, ku bilang, Betul itu tadi ada segel itu,”Iya itu tapi engga bisa di buka pintu pak,”, yang dimanakan orang itu menjaga, ya...itu banyak aset-aset disitu, minuman masih banyak juga dan aset-asetlah, jadi ada satu orang disitu menjaga..karyawan disitu, dia sering kadang nuka keluar beli makanan, tutup lagi, kadang beli rokok di tutup lagi, dia posisinya di dalam,” urainya.

“Dan itu saya langsung pergi, saya cek langsung ke lokasi, kulihat ih..ada gembok, ada rante di segel tapi ketutup gembik itu, saya tidak perhatikan ada gembok dan rante, saya langsung ke Polsek Tambun, saya ketemu disitu Kanit Intel saya berbicara kepada dia untuk membantu untuk membuka karena disitu ada orang kita butuh penyelamatan dan Kanit Intel menghubungi si Deni “Tidak bisa di hubungi,” katanya dan “Di WA tidak menjawab,” katanya, begitu juga saya, saya telepon tidak bisa di angkat dan saya WA tidak di jawab, itu hampir pukul 11:30 WIB, tidak di angkat,” urainya.

“Dan saran dari Kanit Intel, “Silahkan saja ke Polres atau tunggu saja besok pagi, mana tau pagi-pagi datang anak buahnya membuka kunci,” katanya, kita tunggu sampai pagi tidak ada, sampai pagi juga tidak datang kunjung sampai jam 10:00 WIB, tidak datang kunjung juga,” ungkapnya.

“Dan terakhir kita penyelamatan karena di dalamkan takutnya ada apa-apa, dia butuh makan, butuh rokok, keluar dia tidak bisa, kita menyelamatkan pertama saya langsung panggil ada tukang disana, kebetulan ada tukang disana saya panggil, saya pinjam pemotong besi, kita rusaklah pintu kita..yang kita rusak pintu kita, kita tidak merusak yang dimana itu rante dan gembok, tes ..robeklah terpaksa segelnya karena dipintu itu dibikin gembik itu, kita tidak nampak gembok itu karena disegel mau ridak mau segel pasti rusak kalau di potong..kan gitu, dan itu juga ada barang bukti kita taruh disitu,” tuturnya.

“Dan itu saya langsung buat laporan ke Kepolisian, Saya langsung buat laporan (LP) dimana itu Undang-undang yang saya dugaan kepada Dia (Kasat Pol PP, Deni Mulyadi) yaitu meramnpas kemerdekaan seseorang Pasal 333 dan Pasal 421 tentang Penyalahgunaan Wewenang Jabatan dan saat itu saya sudah dan sampai saat ini tidak ada lagi kabar dari pihak mereka dan mereka juga tidak datang,” tandas Ranto.

Kasatpol PP Kab.Bekasi Tidak Profesional

Ranto mengungkapkan bahwa dirinya sangat kecewa dengan kinerja Sat Pol PP, yang dinilainya tidak menegakkan keadilan.

“Saya sangat kecewa dengan kinerja Sat Pol PP, dimana itu dia tidak menegakkan keadilan, dimana itu timpang tindih, dimana dia itu berpihak kepada yang lain, tidak rata semua, dimana ada kiri-kanan yang buka, sampaisaat ini buka itu semua,” ungkap Ranto.

“Menurut perhitungan saya , ada kurang lebih 50 (Lima Puluh) Cafe ada, mulai dari Tol Timur, Lampu Merah sampai ke ujung sana, sampai mau ke Cikarang..tetap buka semua dan tidak ada segel, kenapa hanya Lite yang di segel...ada apa dengan mereka (Sat Pol PP), jadi dugaan kita ada mengambil ataupun uang koordinasi barangkali,ya..ini dugaan, nah sampai saat ini mereka tidak di tutup,” jelasnya.

“Jadi menurut kami, saya juga kecewa dan terdiskriminasi karena ketidak Profesionalan seorang penegak aparat penegak hukum yang dimana itu Satuan Polisi Pamong Praja,” tandas ranto.

Terkait akan hal itu, Kuasa Hukum Lute Cafe menghimbau kepada para Penegak Perda di kabupaten Bekasi dan PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdan.

“Kepada PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan yang terhrmat, untuk menindak lanjuti atas ketidak Profesionalan seorang anggota Sat Pol PP yang dimana itu wewenangnya di bawah pimpinan oleh bapak Bupati, saya harapkan untuk ditindak tegas kepada Sat Pol PP yang  tidak menegakkan peraturan Perda kepada keseluruhan,” pungkas Kuasa Hukum Lute Discotique, Ranto Taripar Hotma Lumban Tobing SH.

(Joggie) HI

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubes Iran Lepas Tugas, Ketua MPR RI : Berkat Mohammad Khoush Heikal Azad, Parlemen Iran Dukung Forum MPR Dunia

JAKARTA, HI - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Duta Besar Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad, yang telah 12,5 tahun memimpin Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Jakarta. Dibawah kepemimpinannya, Kedubes Iran sangat aktif dalam memajukan hubungan bilateral dengan Indonesia. Bamsoet berharap, duta besar penggantinya juga bisa tetap aktif menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders di Indonesia, baik dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sipil melalui people to people contact.

"Berkat peran Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad, Parlemen Iran yang dipimpin Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran Dr. Abolfazl Amoei, turut mendukung gagasan MPR RI dalam membentuk Forum MPR Dunia yang dideklarasikan di Bandung pada 26 November 2022. Dukungan tersebut semakin mempererat kerjasama Indonesia dan Iran yang telah terjalin di berbagai forum dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam, Gerakan Non-Blok, Developing-8, Indian Ocean Rim Association, PUIC, hingga IPU," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad yang pamitan karena akan lepas tugas, di Kediaman Resmi Ketua MPR RI di Jakarta, Selasa (7/2/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia dan Iran telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan yang baik antar Indonesia dan Iran bahkan tercatat telah dimulai sejak 1000 tahun lalu oleh Kerajaan Persia dan kerajaan-kerajaan kuno Indonesia. Kini sebagai sesama negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia dan Iran perlu senantiasa menunjukkan kepada dunia internasional wajah Islam yang moderat, mendorong toleransi dan menjunjung tinggi penghormatan kepada kebebasan serta hak-hak politik, sosial, dan budaya.

"Indonesia dan Iran juga konsisten membantu perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional yang kini semakin diperkuat melalui Forum MPR Dunia. Masalah Palestina tetap menjadi isu sentral hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Palestina serta berdirinya Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya sesuai kerangka hukum internasional," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia dan Iran juga perlu meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, iptek, ekonomi perdagangan serta menciptakan kestabilan di Teluk Persia. Dengan penduduk lebih dari 85 juta orang, Iran merupakan pasar bagi produk Indonesia dan pintu masuk jalur distribusi produk-produk Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia Tengah dan Kaukasus.

"Di sektor perdagangan, data statistik menunjukan per November 2022 total perdagangan tercatat mencapai USD 237.8 juta, meningkat 26 persen, serta surplus pada Indonesia mencapai USD 212,5 juta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran Duta Besar Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad. Begitupun dengan Pembahasan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement yang telah memasuki tahap akhir, semoga bisa dilanjutkan dengan baik oleh duta besar yang menggantikan Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad," pungkas Bamsoet. 

(*) HI

Polemik Fasos Fasum Kota Delta Mas, Ajo Subarjo : 38 H, Cipta Karya : 48 H, Edward Sutarman : Segera Ditindak Lanjuti!

KABUPATEN BEKASI, HI - (PT KCIC) PT Kereta Cepat Indonesia China adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan kereta cepat Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk membangun lebih dari sekedar transportasi dan menawarkan lebih dari sekadar bisnis dalam Pembagunan kereta cepat Jakarta - Bandung dimana pembangunan tersebut merupakan ikon sekaligus momentum Indonesia melakukan modernisasi transportasi massal di era kemajuan yang sedang berlangsung terus menerus.

Diketahui bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China merupakan perusahaan dengan jenis konsorsium (pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua lembaga atau lebih) antara BUMN Indonesia dengan China Railways dengan skema Business to Business (B2B).

Sementara pekerjaan konstruksi sipil Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) digarap kontraktor dari China yakni China Railway Group Limited dan Sinohydro Corporation Limited, dibantu dari Indonesia oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung membentang sepanjang 142 kilometer (km), menghubungkan Stasiun Halim di Jakarta Timur hingga depo di Kawasan Tegalluar Kabupaten Bandung. Ada 4 stasiun yang dilewati, mulai dari Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, hingga Stasiun Tegalluar.

Sementara salah satu wilayah yang terlalui oleh Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung adalah Kabupaten Bekasi. Dimana wilayah yang dilintasi oleh Pembangunan proyek tersebut terdapat tanah Fasos fasum yang diberikan Kota Deltamas ke Pemkab Bekasi berdasarkan Master Plan dan Informasi dari berbagai nara sumber berkompeten yang berhasil di jumpai dan dimintai keterangan oleh Awak Media, kendati masih di butuhkan penelusuran lebih dalam lagi, mengingat belum adanya kepastian dalam ukuran maupun lokasi tepatnya yang selalu berubah-ubah (Master Plan) dan keterangan para nara sumber berkompeten berbeda-beda sehingga terkesan penuh kejanggalan dan menjadi mistery serta tanda tanya besar.

Selain itu Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung pun di anggap telah merugikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, akibat dari sodetan yang dilakukan PT KCIC dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada lokasi Fasos fasum Kota Deltamas.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Richen yang saat itu juga didampingi Subkor (Sub Koordinator) Ibu Lemi menjelaskan kepada Awak Media bahwa, "Kemaren itu juga kita di rugikan dengan adanya KCIC dan itu tadinyakan ITB itu di kasih 40 H (Empat Puluh Hektare) karena adanya KCIC itu jadinya kita terpotong jalan," tegas  Subkor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Lemi.

Sedangkan mengenai ukuran dan lokasi Fasos fasum Pemkab Bekasi di Kota Deltamas Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Richen didampingi SubKordinator, Lemi saat di jumpai oleh Tim Awak Media di Hotel Zury Lippo Cikarang dalam satu acara kegiatan yang diadakan Dinas Cipta Karya di lokasi tersebut.

Keduanya juga menegaskan bahwa Fasos-fasum Deltamas berada di dekat Rawa Binong, “Rawa Binong, disitu banyak Fasos-fasum dan yang lain-lain tersebarlah di Cluster-cluster, dengan luas sekitar 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tegas mereka.

Lebih lanjut Lemi mengatakan,” Jadi begini, itu tadinya utuh huruf T, kan ada KCIC, KCICkan Nasional, kitakan harus nurut, kepotong oleh KCIC jadi bentuknya engga bagus, kalau bentuknya segi tiga bisa dipakai apa?, kalau pergantian itu mah ada, karena belum di serah terimakan ke Pemda jadi masih ada hubungannya dengan Delta, sekarang di globalkan lebih gede lagi, jadi 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tutur Subkor.

Berbeda keterangan yang didapat dari mantan Bupati Bekasi Periode 2004-2006, MH Saleh Manaf yang mengatakan bahwa, “Deltamas itu 3000 Hektar, pembangunan ITB itu adalah bagian dari Fasos-fasum 20 Hektar, setelah itu dirubah jadi ITSB setelah saya tidak menjabat, kenapa dirubah bagaimana konstruksinya di rubah ..saya engga faham,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Dinas Cipta Karya Beni Saputra saat di konfirmasi Ia menguraikan bahwa, sepengetahuannya dulu yang dijadikan Master Plan pertama untuk jalur Kereta Cepat adalah lahan komersil, bukan fasos fasum. "Cuma saya tahun-tahunnya, agak lupa. Terus ada wacana itu mau dibangun ITB dijadikanlah Fasos-fasum, jadi dirubah Master Plan nya, dan yang bertanda tangannya siapa saya kurang tahu", jelasnya, Selasa (24/1/2023).

Beni Saputra juga menjelaskan bahwa, rencana dengan membangunnya ITB itu adalah atas persetujuan Pemerintah Kabupaten, pada saat Bupati Saleh Manaf atau Sa'duddin dirinya kurang mengetahuinya.

"Kemudian kesininya jaman Bupati Neneng ITB nya tidak jadi, ceritanya ga jadi seperti apa saya juga kurang tahu. Nah jaman pak Tarigan, karena tidak jadi itu yang tadinya Fasos-fasum dirubah lagi menjadi komersil, yang sekarang dijadikan kereta cepat itu. Cuma fasos fasum nya dimana belum ada di peta", jelasnya kepada Awak Media.

Lanjut Beni Saputra,”Nah pada jaman pak Tarigan itu dirubah ke komersil lagi cuma yang fasos fasumnya itu belum tercantum di Master Plan.Tapi di tabulasi itu ada.. kalau saya lihat, jadi kewajiban pengembang itu misalkan sekian hektar.. cuma lokasinya dimana belum ada di Masternya itu. Nah pak Suhup juga mengeluarkan Master Plan Delta juga, sama pak Suhup belum ada juga, belum ada lokasinya dimana di master plan itu,” ungkapnya.

"Di saat saya jadi Plt, saya kan ingin satu-satu selesai lah, biar ada kepastian baik untuk Pemdanya maupun untuk Pengembangnya. Akhirnya dirubah lagi Master Plan, kalau di jaman saya ada, yang 40 hektar itu saya munculkan di Master Plan nya di Rawa Binong, kembali keperencanaan awal dan titiknya berada di samping Tol,” terang Sekdin Cipta Karya.

“Dimaster Plan perubahan itu tertulis fasos fasum garis miring ITB,” imbuh Beni Saputra pada Awak Media.

Dimomen berbeda, menurut Nara Sumber yang berkompeten, Mr D mengungkapkan bahwa, fasos fasum Deltamas terletak pada Aeon Mall dan terkena jalur kereta cepat seluas 40 hektar, dimana rencananya dulu ingin dibuatkan ITB.

 "Siapa yang memindahkan, apa dasar pemindahan lahannya, harus jelas. Itu dipindahkan karena ada jalur kereta cepat, berapa harganya kalau abang pingin tahu 10 juta bang permeter, tetapi dimanfaatkan jadi semuanya", ungkapnya, pada (12/1/2023).

”Sebenarnya tinggal ngeliat Master Plannya saja, kalau sudah melihat Master Plannyakan kelihatan, inikan semua tinggal niatan baik dari Pemkab sendiri untuk mau menyelesaikan asetnya, jangankan aset yang puluhan hektare, yang sudah di gugat ahli waris dan di bayar oleh Pemkab sendiri setelah itu memang diurus untuk di sertifikatkan, kaga bang, entar suatu saat dua puluh, tiga puluh tahun di gugat lagi gimana, jadi itu semua Cuma lips service doang,” tegas Mr D.(26/1/2023).

“Jadi bahasanya gini, oh itu belum diserah terimain, nah secara De facto betul namun secara De jure..secara hukum itu sudah, kan sudah ada Master Plan,” tandasnya.

Lanjutnya,” Sekarang mengenai jumlahnya 48, 40 atau 20, itu saja masih simpang-siur, kan itu sudah berubah-berubah dari dulu dan dari angkanya yang tidak ada kejelasan,” pungkas Mr D.

Nilai Jual Murah Dan Luas Tanah 38 Hektar

Ditempat dan waktu berbeda, Kepala Desa Hegarmukti, Ajo Subarjo saat dijumpai Awak Media dirumah salah satu tokoh di Rawa Binong menjelaskan bahwa, memang sudah ada pertemuan antara pihak Desa, Pemda, dan Deltamas kurang lebih satu bulan ini di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan baru kali ini di adakan rapat semenjak dirinya menjabat sebagai Kepala Desa.

"Sudah dirapatkan, ada pak Pj Bupati Bekasi juga, tinggal pihak Delta menyerahkan saja. Dan itu belum lama, ada satu bulan mah pak", terangnya, Senin (30/1/2023).

“Yang jelas baru kemaren sekali )Dirapatkan-Red), semenjak saya menjabat sejak tahun 2018, kita ngajuin mah sudah berapa kali ngajuin minta Fasos fasum ke Delta dan itu sudah lama waktu saya pertama menjabat juga sudah ngajui, bary kemaren ngajakin rapat Fasos fasum,”terangnya.

Didalam perbincangan, kepala Desa Hegarmukti mengatakan bahwa, jumlah fasos fasum Deltamas berjumlah 38 Ha, dan berada di wilayahnya telah terpakai oleh Krops Brimob Polda Metro Jaya seluas 4 Ha, yang tersisa 34 Ha untuk fasos fasum.

“Kalau engga salah itu 34 Hektar atau 38, yang jelas 38 yang di ambil Delta, yang ama Brimob 4 Hekta, kalau 38 berarti 34 Hektar lagi, itumah sudah jelas tinggal nyerahin Delta ke Pemda..itu saja, kemaren juga hadir Deltanya langsung.. bukan 48 tapi 38,” tegas Ajo Subarjo.

Disinggung mengenai letak Fasos fasum Pemkab Bekasi di Kota Deltamas, Kades Hegar Mukti mengungkapkan bahwa,”Justru itu gambarnya belom ini..gambarnya kemaren itukan belon jelas, maksudnya Deltamas itu mau nyerahkan Fasos fasum Hegarmukti ada 38 Hektar yang 4 Hektar uda di ambil Brimob tinggal 34 Hektar, lokasinya itu entar yang nentuin itu Delta..mana mana dah dia yang ngukur..titiknyakan belon jelas gambarnya, apa daerah sini apa mana gitu belom serah terima ..pak,” ungkap Kades Hegarmukti.

“Belum memang belum jelas, belum jelasnya pihak Delta belum ngasih gambarnya, entar diukur dulu..nih gambarnya..kita ukur dulu dilapangan mana-mana sih tanahnya..belom, belom nyampe situ,” imbuhnya.

Ditanyakan tentang harga jual yang terkena jalur kereta cepat dan yang berada di Rawa Binong, Kepala Desa menjelaskan, harga jualnya jauh berbeda, kalau di NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) permeter Rp.200.000,- ribu, mungkin sama dengan yang terkena jalur kereta cepat tapi harga jual berbeda bisa sepuluh kali lipat.

"Kalau harga jual Fasos fasum yang di sini paling harga sekarang RP 500.000,-/meter(Rawa Binong-Red),orang kaga ada jalan..orang didalem, beda dengan harga yang di dekat ITSB atai Aeon Mall itu bisa sepuluh kali lipat, dia (Masyarakat-Red) jual ke PT aja bisa 4-5 juta/ meter,” ungkap Kades Hegarmukti, Ajo Subarjo.

Ia juga membandingkan dengan beberapa perumahan yang ada di Desa Hegarmukti yang telah menyerahkan Fasos fasumnya ke Pemkab Bekasi.

“Biasanya 4 tahun-5 tahun prosesnya, disini sudah ada ya itu Perumahan Hegar Asih sudah diserahkan,” tandasnya.

Menurut Kades Hegarmukti dan tokoh masyarakat setempat Kota Deltamas mulai membebaskan pada tahun 1994 dan mulai membangun pada Tahun 2000. Namun sampai saat ini Fasos fasum belum diserahkan.

Camat Baru Cikarang Pusat Segera Tindak Lanjuti

Disisi lain Camat Cikarang Pusat, Edward Sutarman saat di jumpai Awak Media di Kantornya pada (1/2/2023) mengatakan bahwa, Fasos fasum itu memang harus segera diurus untuk di serahkan ke Pemkab Bekasi. Namun dikarenakan dirinya baru menjabat  sebagai Camat di Cikarang Pusat serta tidak adanya informasi ataupun hal lain terkait reislagh Fasos fasum Deltamas disaat sertijab, Edward hanya menegaskan akan menindak lanjuti persoalan tersebut agar menjadi jelas dan terang benderang.

“Begini bang, saya belum menyelami permasalahan itu, jujur saja belum ada laporan ke saya tentang masalah itu, saya belum tahu itu bang, saya baru dua minggu menjabat..tapi saya akan menindak lanjuti dengan melakukan konfirmasi-konsirmasi untuk menanyakan persoalan ini ke pihak Deltamas dan Dinas terkait,” pungkasnya.

Sejak berita tersebut di turunkan, Tim Awak Media belum berhasil menghubungi Pihak Kota Deltamas, PJ Bupati Bekasi, Ketua DPRD Kab.Bekasi serta pihak terkait lainnya, namun hal tersebut terus di upayakan guna mendapatkan keterangan dan penjelasan secara kongkrit terkait Polemik Fasos fasum Kota Delta Mas.

(Iwan Joggie) HI

Ketua IDI Jakarta Lantik Dan Kukuhkan Cabang Jakarta Timur, Aldrin Neilwan : Harus Profesional Dan Jaga Etika Kedokteran

JAKARTA, HI - Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur periode 2022-2025 resmi dilantik dan dikukuhkan. Prosesi pelantikan dan pengukuhan ini secara resmi dipimpin langsung Dr. Aldrin Neilwan P., S.pAK, M.Biomed, (Onk) MARS, MKes, SH Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta di Rumah Sakit Polri Said Soekanto Jl. Raya Bogor KM 01, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pada Minggu (29/01/2023).

Prosesi pengukuhan dan pelantikan berlangsung khidmat dengan Pembacaan janji pengurus , diikuti pengurus IDI Cabang Jakarta Timur yang berjumlah 101 dokter. Dimana pembacaan ini arahkan Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta Dr. Aldrin Neilwan P., SpAK, MBiomed, MARS, MKes, SH dan disaksikan Ketua Umum Terpilih President Elect PB IDI DR Dr. Slamet Budiarto, SH, MH.Kes periode 2025-2028.

Dr. Huntal Napoleon Simamora, Sp.BP-RE, Subsp LBL (K), FIHFAA, FRSPH, menerima mandat sebagai Ketua IDI Cabang Jakarta Timur, Dr. Fazilet Soeprapto, MPH sebagai Sekretaris dan Dr. Harun Arrasyid Rydha, SpA sebagai Bendahara IDI Cabang Jakarta. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Nomor: 1429/PB/A 4/12/2022 pada tanggal 29 Desember 2022 ditandatangani Ketua Umum PB IDI Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT dan Sekjen PB IDI Dr. Ulul Albab, Sp.OG.

Dr. Huntal Napoleon Simamora, Sp.BP-RE, Subsp LBL (K), FIHFAA, FRSPH, Ketua IDI Cabang Jakarta Timur dalam sambutannya menyampaikan dirinya berterima kasih kepada semua pihak atas berlangsungnya pelantikan Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur. Termasuk kepada PB IDI, IDI Wilayah DKI Jakarta, Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur dan mitra kerja yang sering terlibat bersama.

"IDI Cabang Jakarta Timur membawahi sekitar 6000 dokter baik yang pengalaman maupun yang baru. Oleh karena itu IDI Cabang Jakarta Timur akan melayani para anggota sejawat dalam kinerja kedokteran," ujar Dr. Huntal sapaan akrabnya.

Menurutnya, IDI Cabang Jakarta Timur memiliki 10 program prioritas dalam periode masa bhakti 2022-2025. Diantaranya, pelayanan anggota mudah dan cepat, rekomendasi praktek kurang dari 7 hari proses mudah cepat. Kemudian, perlindungan hukum komperhensif bagi seluruh anggota.

"Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan kompetensi, PIT dan Seminar Gratis, Seminar Ilmiah Tiap Minggu dengan SKP Gratis. Dan karir dan kesejahteraan anggota dalam mencari faskes dan advokasi jasa pelayanan," ungkapnya.

Kemudian juga, aktif kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan seluruh anggota dan peningkatan kesejawatan, gathering anggota dan open house kantor IDI di Jaktim. Dan mengadvokasi KRIP ke PB IDI hanya untuk dokter baru dengan online,

"Bahkan, membuat nomer hotline IDI Jakarta Timur konek ke Ketua dengan respon cepat. Adanya interaktif digitalisasi data anggota, dan ada iuran IDI bisa dicicil per bulan atau per tahun yang tidak memberatkan dalam 5 tahun," tukas Dr. Huntal yang juga dokter bedah plastik RS Polri Said Soekanto.

Kata Dr. Huntal, IDI Cabang Jakarta Timur memiliki Visi mewujudkan dokter Indonesia yang beretika, mandiri dan profesional, dan menjunjung tinggi kesejawatan. Adapun Misinya meningkatkan kesejawatan dan pembinaan anggota, meningkatkan manajemen organisasi, memperbaiki sistem advokasi, meningkatkan upaya perlindungan hukum, meningkatkan citra, memperkuat SDM Kedokteran dan memperkuat penguasaan teknologi.

"Kita dari IDI Cabang Jakarta Timur dalam area transformasi, akan terus melakukan Transformasi Internal, Transformasi Eksternal, Transformasi SDM Kedokteran dan Transformasi Teknologi. Hal dalam upaya meningkatkan 10 program-program yang sudah diprogramkan," terang Dr. Huntal.

Dr. Aldrin Neilwan P., S.pAK, M.Biomed (Onk), MARS, M.Kes, SH Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta menyampaikan, struktur IDI terdiri dari PB, Wilayah dan Cabang, dimana IDI Cabang langsung bersentuhan dengan anggota. Oleh karena itu IDI Cabang Jakarta Timur lebih memahami kebijakan dan pemecahan persoalan yang dialami anggota.

"Pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang harus dikerjakan, inovasi-inovasi pekerjaan dan kepentingan anggota harus ditingkatkan," ujarnya.

Selain itu kata dia, paling penting adalah komunikasi dengan anggota. Sehingga pengurus IDI Cabang Jakarta Timur bisa menyerap semua aspirasi dari semua anggota.

"Bagi saya organisasi yang baik, khususnya Jakarta Timur adalah kepemimpinan yang mampu menyerap aspirasi para anggota. Dalam hal ini organisasi IDI Jakarta Timur harus terus meningkatkan komunikasi antar kesejawatan, agar bisa  meningkat dan profesional dalam praktek kedokteran," pesan Dr. Aldrin sapaan akrabnya.

Ketua Umum PB IDI Terpilih Dr. Slamet Budiarto, SH, MH.Kes mengutarakan, tujuam IDI didirikan agar bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami kepada Dr. Huntal dan jajaran pengurus IDI Jakarta Timur bisa memberikan pelayanan terbaik dan manfaat bagi masyarakat.

"Jika dokter-dokter IDI bisa ditingkatkan secara kapasitas dan kapabilitas, terutama dalam memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Tentunya ini merupakan pengabdian terbaik dalam memberikan jasa layanan kesehatan dan kedokteran," ungkap Dr. Slamet yang baru terpilih dalam Kongres IDI.

Menurutnya, saat ini anggota di seluruh Indonesia ada 200 ribu lebih anggota, terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum tersebar di 450 Kabupaten dan beberapa kota. Dimana IDI adalah garda terdepan dalam membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Kita (red-IDI) sudah berhasil membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dokter menjadi garda terdepan dalam penanganan dan penyembuhan korban Covid-19 yang saat bisa diturunkan penyebarannya," ujar Dr. Slamet.

Kata dia, pesannya untuk kepengurusan IDI Cabang Jakarta Timur yang paling adalah membenahi administrasi kantor. Karena, supaya selama ini anggota IDI dalam mengurus administrasi tidak sulit dan agar pelayan kepada masyarakat semakin baik.

"Saya berpesan agar kantor IDI Cabang Jakarta Timur terus dibenahi dan ditingkatkan layanan kepada anggota. Sehingga dokter-dokter mudah mendapat pelayanan rekomendasi yang tujuannya untuk mengabdikan pada masyarakat," pungkas Dr. Slamet.

Dalam pelantikan ini juga hadir para undangan dan mitra IDI Cabang Jakarta Timur. Diantaranya, Walikota Jakarta Timur (diwakili), Kepala Rumah Sakit bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri, karumkit RSAU Esnawan Antariksa, Karumkit Ridwan Meuraksa, Kasudinkes Jakarta Timur, Kepala BPJS Jakarta Timur, Kapolres Jakarta Timur, Kajari Jakarta Timur, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) , Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jakarta Timur , Ketua PDGI Jakarta Timur, ketua Ikatan Apoteker Indonesia Jakarta Timur, dan lainnya.

 

(Syafrudin) HI

8 Pelaporan Polisi Terkait Pencabulan Anak, PSI Siap Kawal Korban Guna Mendapat Perlindungan Dan Keadilan Hukum di Pasaman

PASAMAN, HI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasaman akan mengawal korban kasus pencabulan oleh Pria inisial (L/I) 65Th terhadap anak dibawah umur di Jorong Sorik, Nagari Tarung  Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumbar. Yang hingga hari ini sudah tercatat melapor 8 Korban. (28/01/2023).

Pengawalan ini agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.

“Kami tegaskan, PSI akan ada di garis depan melawan kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak. Artinya, sikap PSI jelas ada di posisi korban untuk berikan pengawalan kasus hingga tuntas, sehingga keluarga dan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang,” kata ketua DPD PSI Kabupaten Pasaman, Nafdi Nasrun (28/01/2023).

Dan untuk mengawal kasus ini, Tim PSI akan turun dan melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, agar keluarga korban mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum." sambungnya.

Meski pelaku saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Mapolres Pasaman. Anak-anak yang sudah menjadi korban harus menjadi perhatian serius oleh pihak terkait. Ini bicara tindakan trauma dan mental anak yang sudah menjadi korban.

Senanda dengan Nafdi, Rizki Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat yang juga putra Pasaman, meminta KPAI Pusat turun ke Pasaman.

"Korban delapan anak itu tidak sedikit, ini kasus besar, mereka itu semua aset aset masa depan bangsa dan negara. Jangan sampai menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak-anak dan orang tua. Kasus ini harus ditangani secara serius. Dengan hormat kami minta agar KPAI turun dan hadir ditengah-tengah korban." ujar Rizki.

Rizki berharap, dengan turunnya KPAI menjadi semangat bagi keluarga dan korban. Selain itu juga momentum pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi.

"Bahwa mau dimanapun persoalan yang menimpa anak anak dibawah umur KPAI adalah jawabannya dan KPAI hadir melalukan perannya," ujarnya.

Pasca kejadian ini, PSI juga meminta kepada KPAI agar lebih intens ke masyarakat bersama kepolisian dalam sosialiasi pencegahan kekerasan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. 

 

(Zakiyah) HI