Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 01 Februari 2025

Konflik Internal PWI Dinilai Tak Kunjung Usai, Dewan Pers Tegaskan, Tak Hadiri HPN 2025 Persatuan Wartawan Indonesia !


JAKARTA, HI - Dewan Pers (DP) menegaskan tidak akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 6 - 9 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Alasannya, DP menganggap kepengurusan PWI saat ini berada dalam situasi dualisme yang belum terselesaikan, bahkan status organisasinya masih diperdebatkan, Sabtu (1/2/2025).

Meski tanpa restu Dewan Pers, perhelatan HPN tetap berjalan didukung oleh para pendukung Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah Zulmansyah Sekedang, hendry adalah Ketum PWI pecatan. Zulmansyah membuat acara HPN di Pekanbaru, sedangkan Hendry CH Bangun di Banjarmasin.

Hendry CH Bangun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ajang HPN ini kembali menyedot anggaran, baik dari APBD maupun dana sponsor dari pengusaha dan perusahaan.

Tak hanya itu, sejumlah daerah disebut-sebut mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi para peserta, yang sebagian besar adalah wartawan. Praktik ini bukan hal baru, mengingat setiap perhelatan HPN kerap diwarnai dengan pengajuan proposal permohonan dana ke berbagai pihak, termasuk pejabat dan perusahaan daerah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, melalui keputusan pleno Nomor 1103/DP/K/IX/2024, resmi melarang PWI menggunakan kantor di Gedung Dewan Pers. Keputusan itu diambil karena belum adanya titik terang terkait dualisme kepengurusan antara Hendry CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

“Penggunaan Kantor PWI Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, mulai 1 Oktober 2024 tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian,” bunyi keputusan tersebut.

Tak hanya itu, DP juga tidak memberikan izin kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikelola PWI untuk menggelar uji kompetensi, baik secara mandiri maupun difasilitasi pihak lain.

Dalam keputusan itu, Dewan Pers menegaskan posisinya untuk tidak berpihak pada salah satu kubu dalam konflik internal PWI. DP juga menyatakan bahwa legalitas Hendry CH Bangun tidak diakui oleh Kemenkumham melalui SK AHU, tetapi dalam keputusan yang sama juga terdapat nama Sasongko Tedjo sebagai dewan pengawas di dua kepengurusan PWI yang bertikai.

Meski Dewan Pers tidak mengakui HPN versi PWI, acara tetap berlangsung dengan dukungan berbagai pihak. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, gelaran ini kembali menjadi sorotan terkait sumber pendanaannya.

Sejumlah peserta HPN mendapat SPPD dari pemerintah daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak sedikit pula wartawan yang mengajukan proposal permohonan dana ke berbagai instansi. Proposal bantuan itu menumpuk di meja-meja pejabat, yang akhirnya diduga mencari sumber anggaran tambahan, baik dari pos-pos yang tidak semestinya maupun jalur gratifikasi.

“Pejabat yang ingin berpartisipasi di HPN akhirnya mencari cara untuk menutup anggaran, entah melalui pungutan liar atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, sejumlah oknum wartawan juga disebut-sebut memanfaatkan celah anggaran dengan berbagai cara. Selain mendapat SPPD, ada yang mengajukan proposal dukungan dana keberangkatan hingga melakukan barter iklan pariwara. Dengan cara ini, biaya perjalanan mereka ke lokasi HPN bisa tertutupi, tanpa perlu mengeluarkan dana pribadi.

Ketidakhadiran Dewan Pers di HPN semakin menegaskan adanya krisis dalam organisasi pers nasional. Di satu sisi, PWI terus melaksanakan acara ini dengan klaim sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia. Di sisi lain, DP bersikukuh bahwa HPN yang digelar oleh PWI tidak memiliki legitimasi karena dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan.

Dengan kondisi seperti ini, HPN tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremoni bagi insan pers, tetapi juga menyingkap berbagai persoalan mendasar dalam dunia jurnalistik Indonesia. Tak hanya menyangkut legalitas PWI, tetapi juga bagaimana transparansi anggaran dalam kegiatan tahunan ini terus menjadi tanda tanya besar.

Komentar singkat dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang juga merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI tahun 2012 mengatakan saat di hubungi melalui chat pribadi, 

“Komentar saya singkat saja: sebaiknya mereka bubarkan diri saja, PWI tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini”, ucapnya.

Sementara itu, publik menunggu langkah Dewan Pers dan pemerintah dalam menyikapi dinamika yang terus berkembang di tubuh PWI. Akankah dualisme ini segera menemukan titik terang, atau justru semakin memperkeruh dunia Pers Nasional.

(Azhari) HI
 

Selasa, 14 Januari 2025

Program Makan Gratis, Kasal Dan Rombongan Tinjau Dapur : Kualitas Pangan Dan Gizi Kunci Utama Ciptakan SDM Unggul


JAKARTA, HI - Dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, TNI AL dalam hal ini Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) mengaplikasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar dapur MBG di Seskoal. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada Selasa (14/1/2025).

Setibanya di Seskoal, Kasal langsung meninjau dapur MBG yang digunakan untuk memasak masakan untuk para siswa. Kasal juga menyempatkan untuk makan bersama di tengah-tengah para peserta makan bergizi gratis yang digelar di SMA Hang Tuah 1 Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, TNI AL melibatkan sekitar 3000 siswa-siswi sekolah di wilayah Cipulir yang terdiri dari SDN Cipulir 01 Pagi, TK Hang Tuah 7, SD Plus Hang Tuah 4, SDN Cipulir 03 Pagi, SDN Cipulir 11, SMA Hang Tuah 1, SMP Hang Tuah 2, serta TK Islam Al-Ishlah.

Selain dapur umum yang digunakan untuk makan bergizi di Seskoal, TNI AL akan menyiapkan 96 titik di seluruh wilayah kerja TNI AL di Indonesia, dan hingga kini sudah siap sebanyak 10 titik. TNI AL juga akan memanfaatkan program ketahanan pangan melalui Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang telah digelar, salah satunya seperti budidaya ikan yang nantinya dapat dinikmati para siswa.

Di hadapan awak media, Kasal menyebutkan bahwa pelaksanaan makan bergizi ini sudah berjalan dua hari di SMAN 1 Hang Tuah Jakarta. Lebih lanjut, Kasal juga menyampaikan untuk penilaian gizi makanannya, 

"TNI AL sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan, dimana pada dapur umum ini dapat memasak sebesar 3000 porsi yang dapat dinikmati sebanyak 8 sekolah di Cipulir, Jakarta Selatan," ujar Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

"Untuk di daerah pesisir, kita siapkan lauk ikan. Kita juga kerja sama dengan Dinas Perikanan Daerah di Setiap tempat. Tidak hanya di Lantamal, di Batalyon Marinir kita juga disiapkan kedepannya pada 96 titik itu. Seluruh wilayah Kerja TNI AL nantinya akan kita manfaatkan untuk menggelar makan bergizi ini," sambungnya.

Lebih lanjut Kasal juga menekankan bahwa, Kehadiran TNI AL harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. 
 
"Pelaksanaan Program makan bergizi gratis ini ini selaras dengan penekanan Presiden RI H. Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita, dimana salah satunya memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," terang Kasal

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.
 
"Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul," tandas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
 
(Waluyo) HI 
 
 

Jumat, 03 Januari 2025

Jokowi Masuk Top List Kejahatan Terorganisasi Dan Korupsi 2024', Indonesia Corruption Watch Klaim Dihantui Doxing


JAKARTA, HI - Masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi pemimpin dengan kategori “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berbuntut adanya doxing terhadap salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym. (03/01/2025).

Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.

"Dalam unggahannya di instagram, @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan diri peneliti. Doxing tersebut disebar pada 3 Januari 2025 pasca peneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025," ujar Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam rilis tertulisnya, Jum'at (03/01/2025).

ICW menegaskan bahwa, selain melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU No. 27 tahun 2022 dan membahayakan keselamatan korban doxing, doxing tersebut,Patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik.

"Terlebih, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis. Bahkan doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga. Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, " ungkapnya.

masuknya nama Jokowi dalam Top List Pemimpin Terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke score 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti," urai Agus.

Ia juga menegaskan bahwa, adanya doxing terhadap pihak yang mengkritik Jokowi justru patut dilihat sebagai penguat bahwa Jokowi layak masuk nominasi yang diinisiasi OCCRP tersebut. Doxing semacam ini   tidak akan muncul dan terulang di negara dengan iklim demokrasi yang sehat.

"ICW mengkhawatirkan bahwa doxing atau serangan digital akibat penominasian Jokowi di OCCRP tidak hanya dialami ICW. Namun juga kelompok yang bersuara kritis. Oleh sebab itu, kami mendesak agar penegak hukum dapat proaktif untuk menyelidiki pemilik akun yang nyata telah melakukan tindakan intimidasi yang dilayangkan pada akun tersebut terhadap peneliti ICW," pungkas Koordinator ICW Agus Sunaryanto.
 
(Red) HI


Sumber : Koordinator ICW Agus Sunaryanto

Kamis, 02 Januari 2025

Peresmian BEI 2025, Sri Mulyani : Pentingnya Sinergi Antar Lembaga Termasuk BI, OJK Dan LPS Jaga Stabilitas Ekonomi


JAKARTA, HI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025) di Jakarta. 

Dalam pidatonya, Menkeu menyoroti capaian APBN 2024 yang berhasil mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global.

“Penerimaan negara di semester dua mulai pulih setelah tekanan besar di awal tahun, dan belanja pemerintah mampu memitigasi dampak ekonomi, terutama melalui dukungan untuk pemilu, pembangunan IKN, dan penanganan El Nino,” jelasnya.

Selain itu, Menkeu juga mengatakan bahwa defisit APBN juga berhasil ditekan di bawah proyeksi awal. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat.

Menkeu menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga, termasuk Bank Indonesia, OJK, dan LPS, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memantau langsung penutupan APBN 2024 beberapa hari lalu, yang menegaskan komitmen terhadap transparansi keuangan negara.

Pemerintah mendukung pengembangan pasar modal dengan menyempurnakan regulasi sektor keuangan, implementasi pajak karbon, dan pemberian insentif untuk sektor properti, otomotif, serta UMKM.
 
“Kami juga memberikan stimulus seperti diskon listrik 50 persen untuk pelanggan kecil dan pembebasan pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengajak seluruh pihak menjaga semangat positif di awal tahun. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya. Dengan sinergi dan tekad bersama, bangsa Indonesia akan mampu mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. 

(Nug/Al/Ir) HI



Rabu, 01 Januari 2025

Optimalkan Pelayanan Haji Dan Umrah di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta, Erick Thohir Jalankan Perintah Prabowo


BANTEN, HI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau progres pengembangan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang direncanakan menjadi terminal khusus untuk jamaah umrah dan haji. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem layanan ibadah haji dan umrah agar lebih transparan, akuntabel, dan nyaman bagi masyarakat.  

"Bandara adalah jendela sebuah bangsa. Orang yang datang dari luar negeri pasti melihat fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandara kita. Namun, kita harus memastikan penghormatan yang sama untuk bangsa kita sendiri," ujar Erick  saat meninjau Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/1/2025).

Presiden Prabowo, kata Erick, telah menekankan pentingnya penataan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh.

"Saya hari ini sengaja mengecek rencana besar Bapak Presiden terkait pelayanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi ritual penting, tetapi ekosistemnya belum kita rapikan sepenuhnya," tambahnya.  

Erick menyebutkan, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10 ribu jamaah umrah setiap hari, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jamaah diproyeksikan mencapai 241 ribu orang, sementara jamaah umrah diperkirakan mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.  

Dalam upaya peningkatan layanan, Erick menyatakan Terminal 2F akan dilengkapi masjid dan lounge khusus jamaah umrah.

"Saya meminta pelayanan untuk umrah reguler juga diperbaiki. Jangan hanya kelas menengah dan VIP, tetapi semua jamaah harus mendapat prioritas yang sama," tegas Erick.

Erick juga menekankan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

"Kami berkomitmen mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, sekaligus mendukung pariwisata secara menyeluruh," kata Erick.  

Melalui kerja sama lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, Erick mengatakan, pemerintah bertekad menghadirkan standar layanan tinggi demi kelancaran perjalanan ibadah bagi seluruh jamaah. Dengan langkah ini, Erick  berharap Indonesia menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umrah yang profesional dan inklusif.
 
(Enggar) HI
 

Senin, 30 Desember 2024

Jelang Akhir Tahun, Plt. Sekjen Kemendagri Desak Pemda Segera Lakukan Konsolidasi Guna Percepat Realisasi APBD


JAKARTA, HI - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu perlu segera ditindaklanjuti lantaran situasi saat ini telah mendekati akhir tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Desember 2024, terdapat daerah yang realisasi belanja APBD-nya masih tergolong rendah. Daerah tersebut seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan data itu, Tomsi meminta daerah untuk segera mengatasi persoalan tersebut.

“Tolong konsolidasi, dicek kembali di mana letak permasalahannya sehingga realisasinya tidak tercapai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Hal yang sama juga diminta untuk diatensi pemerintah kabupaten dan kota. Pasalnya, berdasarkan data yang sama, diketahui sejumlah daerah belum maksimal dalam merealisasikan belanja APBD. Adapun daerah tersebut yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang, Kutai Timur, dan Kepulauan Aru. Sedangkan kota yaitu Prabumulih, Pagar Alam, Balikpapan, Bontang, dan Subulussalam.

Dalam pertemuan tersebut, Tomsi mengapresiasi daerah yang telah memaksimalkan realisasi belanja APBD. Dia meminta daerah dengan realisasi rendah untuk memaksimalkan upaya tersebut secara efektif dan efisien.

“Mungkin karena ini belum [tutup tahun], masih kurang dua hari, masih ada pergerakan-pergerakan angka. Namun demikian tolong diperhatikan juga realisasi belanja atau APBD-nya. Sehingga persentase atau belanjanya itu dapat baik, kemudian efektif, dan efisien,” imbuhnya.

Di sisi lain, pada kesempatan tersebut, Tomsi juga meminta daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan bera atau lahan yang telah lama tidak ditanami. Jika memungkinkan, Pemerintah Kabupaten/Kota didorong untuk menggunakan lahan tersebut dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut Tomsi, dari sisi pembiayaan, pemanfaatan lahan bera cenderung lebih hemat dibandingkan mencetak lahan baru.

Ia pun memacu daerah untuk mendata potensi lahan bera di wilayahnya masing-masing. Data tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk dapat direkomendasikan sebagai upaya peningkatan produksi pangan.

“Artinya begini, dihitung dulu berapa kemungkinannya, dibuatkan surat. Surat resminya sehingga akan ada langkah-langkah kalau memang itu kurangnya air berarti irigasi atau pompa atau apa pun permasalahannya,” tandasnya.
 
(Irfan) HI
 

Jumat, 20 Desember 2024

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Mendagri : Saya Minta Amanah Dan Kepercayaan Yang Diberikan...Jalankan!


JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan, para pejabat yang dilantik merupakan sosok terbaik yang telah melalui seleksi panjang dan ketat. Dirinya meminta para pejabat tersebut mampu melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan secara optimal. 

“Saya minta amanah, kepercayaan yang diberikan jalankan. Di mana pun juga ditugaskan, upayakan tetap berprestasi,” ujar Mendagri dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut.

Mendagri menambahkan, dalam sebuah organisasi, tugas dan fungsi pejabat tinggi diibaratkan seperti piramida. Dengan kata lain, semakin tinggi jabatan tersebut hanya akan diisi oleh figur-figur terbaik. 

Hal tersebut kemudian juga akan memunculkan kompetisi di antara orang-orang kompeten.

Mendagri berharap, para pejabat yang dilantik dapat mengoptimalkan perannya dalam memajukan institusi. Selain itu, ia juga berharap para pemimpin tersebut dapat memaksimalkan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan baik.

“Di mana pun juga, ada yang mungkin suka, pindah, ada juga yang tidak suka, sesuai dengan komitmen kita dari awal, siap untuk melakukan tugas, di mana pun juga,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, skill kepemimpinan yang dimiliki oleh para pejabat merupakan aspek penting yang tak terhindarkan. 

"Terlebih, saat ini sejumlah pejabat di Kemendagri memperoleh penugasan sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah. Situasi tersebut dapat menjadi momentum berharga dalam mengimplementasikan kemampuan leadership di lingkup masyarakat, " ujar Tito.

Mendagri menyadari, ada sosok yang cenderung berprestasi dalam menjalankan tugas sebagai Pj. kepala daerah. 

"Namun, ada pula yang masih mengalami tantangan dalam melaksanakan penugasan tersebut," ungkapnya.

Karena itulah Mendagri mendorong agar para pejabat di Kemendagri terus memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam memajukan bangsa dan negara.

“Nah inilah rekan-rekan saya kira, saya harapkan dengan adanya acara ini bisa memotivasi rekan-rekan. Bagi yang mendapatkan promosi misalnya, atau pergantian tempat, ya nikmati, laksanakan bahwa di mana pun juga bertugas rekan-rekan bisa berprestasi,” tandasnya.

Hadir pada pelantikan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkup Kemendagri.

Sebagai informasi, salah satu pejabat yang dilantik yakni Aang Witarsa Rofik yang merupakan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri. Aang dilantik sebagai Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.

(Irfan) HI

Jumat, 13 Desember 2024

Penyerahan Kendaraan Dan Dukungan Khusus, Kasad : Tanpa Kekompakan Anggota Hasil Kinerja Tidak Akan Tercapai!


JAKARTA, HI – “Genap satu tahun di Desember 2024 ini saya menjabat sebagai Kasad, dan hingga hari ini kita telah berhasil melakukan swadaya kendaraan sebanyak 250 unit mobil, perbaikan rumah rusak berat sebanyak 2.202 unit, serta memperbaiki fasilitas latihan anggota di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Kendaraan dan Dukungan Khusus (Duksus) Kasad Dalam Rangka Natal dan Tahun Baru, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jumat (13/12/2024).

Dalam acara tersebut, Kasad menyerahkan sebanyak 44 unit kendaraan yang terdiri atas 39 unit kendaraan dinas dan 5 unit mobil tangki air berkapasitas 3.000 dan 1.500 liter. Seluruh kendaraan ini merupakan hasil swadaya yang akan didistribusikan ke berbagai satuan jajaran TNI AD.

Satuan penerima kendaraan tersebut diantaranya Kostrad, Kodiklatad, Secapa, Ditkuad, Pusbekangad, Pussenif, Disinfolahtad, Dispenad, Dislaikad, Pussansiad, Ditkumad, Denmabesad, serta jajaran Kodam TNI AD. Kendaraan ini diharapkan dapat menunjang kinerja operasional satuan dalam menjalankan tugas pokok masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Kasad menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kekompakan dan kerja keras seluruh anggota TNI AD. 

“Tanpa kekompakan para anggota, hasil kinerja ini tidak akan mungkin tercapai. Bahkan, jika kita total termasuk swadaya Denma, Kodam, dan Korem, kita telah memperbaiki sekitar 2.300 hingga 2.400 rumah yang rusak berat,” tuturnya.

Selain kendaraan dan perbaikan rumah, Kasad juga mengungkapkan bahwa bangunan eks-Penerbad yang semula terbengkalai kini telah dapat diberdayakan dalam wujud 45 rumah dan digunakan untuk mendukung kesejahteraan anggota.

Kasad menyampaikan, pencapaian ini sebagai standar minimal yang harus dipertahankan atau bahkan dilampaui di tahun-tahun berikutnya.

“Jika kita konsisten, dengan merenovasi 2.000 rumah dan 200 Koramil setiap tahun, saya yakin dalam 3-5 tahun ke depan kita dapat menyelesaikan banyak kebutuhan mendasar anggota,” tegasnya.

Kasad berharap seluruh anggota TNI AD dapat terus meningkatkan kinerja di bidang masing-masing untuk mendukung program-program yang telah berjalan maupun yang sedang direncanakan. 

“Dengan kerja keras dan dedikasi bersama, saya yakin TNI Angkatan Darat akan semakin baik dan terus menjadi kebanggaan bangsa,” pungkasnya.

(Irfan) HI 
 

Rabu, 11 Desember 2024

Gelar Audensi Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Firdaus : Jalin Kemitraan Dan Dukung Berbagai Program Sosial

JAKARTA, HI – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus,  menggelar audensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf, pada Rabu (11/12/2024) di Ruang Kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta. 


Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sosial di Indonesia yang dapat disinergikan antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, antusias menerima kunjungan Ketum SMSI, Firdaus bersama jajarannya. Sejumlah pengurus elit SMSI Pusat yang ikut dalam pertemuan itu, diantaranya H. Makali Kumar (Sekretaris Jeneral), Prof. Dr. Taufiqurochman, A. Ks, S.Sos, M.Si (Dewan Pakar) dan tiga orang Devisi Humas SMSI, yakni Sabri, SKM, M.Kes, Iwan Sunano, dan Eko Suprihatmoko.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kemitraan dalam mendukung program-program sosial di masa mendatang.

"Dengan Menteri Sosial yang baru, kami dari SMSI ingin menjalin silaturahmi sekaligus membangun kemitraan untuk mendukung berbagai program sosial ke depan," ujarnya.

Firdaus juga memperkenalkan SMSI sebagai organisasi yang mewadahi 2.670 perusahaan media siber dari seluruh Indonesia. 

"Anggota kami terdiri dari para pemilik atau pemimpin perusahaan media siber yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia," tambahnya.

Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, turut menegaskan harapan SMSI agar program-program Kementerian Sosial dapat disinergikan dengan program sosial yang dikelola SMSI.

"Kami berharap program-program Kemensos bisa diselaraskan dengan kegiatan sosial yang digagas SMSI, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," ungkapnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf  menyambut baik inisiatif dan harapan SMSI, seraya mengapresiasi peran media dalam mendukung penyampaian informasi program-program sosial kepada masyarakat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara Kementerian Sosial dan SMSI dalam mengoptimalkan pelayanan sosial kepada masyarakat di berbagai daerah.

"Kami menyambut baik dengan audensi bersama pengurus SMSI Pusat ini. Apalagi, pertemuan ini, selain silaturahmi, juga ada sinergitas untuk suksesnya program sosial yang kami laksanakan," ujar Gus Ipul.

Orang nomor satu di Kemensos ini, merasa optimis, akan terjalin kemitraan yang positif dengan SMSI. Baik dalan progrom sosial maupun publikasi.

Pada pertemuan tersebut, Ketum Firdaus menyerahkan Cinderamata berupa Buku kepada Mensos Gus Ipul, dan ditutup dengan ramah tamah. 

(*)HI

Selasa, 03 Desember 2024

Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Ditjen Dukcapil Sukses Layani Administrasi 469 Warga Dalam Waktu Tiga Hari


JAKARTA, HI - Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, Ditjen Dukcapil sukses melayani 469 warga selama tiga hari, mulai dari 1 hingga 3 Desember 2024. Pelayanan ini meliputi perekaman KTP-el, pergantian foto, pencetakan KTP-el, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Hari Disabilitas Internasional adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Ditjen Dukcapil hadir dengan semangat memberikan akses yang setara kepada semua kalangan,” ujar Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, dalam penutupan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (3/12/2024).

Di hari pertama, layanan berhasil menjangkau 113 warga, termasuk 2 orang yang melakukan perekaman KTP-el, 13 orang mengganti foto, 89 orang mencetak KTP, dan 9 orang mengaktivasi IKD. Hari kedua mencatat 96 warga, rinciannya, 4 warga melakukan perekaman KTP-el, 5 warga mengganti foto, 66 warga mencetak KTP-el, dan 21 warga mengaktivasi IKD. Sementara pada hari ketiga, 260 warga telah terlayani, dengan rincian layanan ini meliputi 2 warga yang melakukan perekaman KTP-el, 30 warga mengganti foto, 205 warga mencetak KTP-el, dan 28 warga mengaktivasi IKD.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, dalam kesempatan terpisah, juga menegaskan bahwa HDI adalah momentum strategis untuk memastikan akses layanan bagi semua warga negara. “Ini momentum yang baik di Hari Disabilitas Internasional. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kalangan, terutama penyandang disabilitas, mendapatkan hak mereka terhadap dokumen kependudukan. Tanpa dokumen ini, akses ke berbagai layanan dasar menjadi terhambat,” ujar Handayani.

Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Dukcapil untuk terus menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melayani, Dukcapil juga bersinergi dengan acara pameran karya penyandang disabilitas yang berlangsung di lokasi yang sama. Kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga masyarakat umum, turut menambah semarak acara ini.

Hani menambahkan, layanan ini tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Dengan sistem yang mudah diakses, Ditjen Dukcapil memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. “Kami berharap kehadiran Dukcapil di acara seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai wilayah dan berbagai kesempatan,” ujarnya.

Momentum HDI ini merupakan salah satu langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dukcapil.  
 
(Nurjanah) HI

Rabu, 27 November 2024

Musyawarah Ngawal Pilkada 2024, Wamendagri Tegaskan, Pelaksanaan Pilkada Serentak Keseluruhan Berjalan Lancar


JAKARTA, HI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Hal itu ditegaskannya saat menjadi narasumber dalam acara “Musyawarah Ngawal Pilkada 2024: Serentak Berdampak” yang digelar secara daring oleh Narasi TV, Rabu (27/11/2024).

“Kita lihat ada banyak laporan tentang penyelenggaraan pemungutan suara ini. Ada yang harus bergeser karena bencana, karena hujan, ada juga sempat dapat laporan kertas suaranya kurang. Tetapi secara keseluruhan berjalan lancar,” katanya.

Bima menyampaikan, dari pantauannya di lapangan dengan mengunjungi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), ia menemukan partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini tidak setinggi ketika pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, di antaranya jumlah TPS yang lebih sedikit dan dampak dari jarak pemilih ke TPS.

“Jadi mungkin ya itu jadi kendala bagi warga untuk nyoblos. Jadi dugaan kita mungkin partisipasi politiknya agak berbeda dengan Pileg, Pilpres, tapi secara keseluruhan lancar,” terangnya.

Kemendagri hingga saat ini terus melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga tahapannya selesai. Hal itu termasuk berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga potensi gugatan-gugatan yang terjadi.

“Tadi kami baru melakukan rapat koordinasi bersama Panglima TNI, menyimpulkan kita harus terus jaga sampai nanti ketika proses gugatan dan lain-lain. Masih sangat mungkin nanti ada proses-proses yang harus kita cermati,” ujarnya.

Bima juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada. Ketika menemukan kejanggalan atau kecurangan, dia mendorong warga untuk melaporkan ke tempat pengaduan ataupun hotline terkait. Apalagi di era media sosial, warga bisa memanfaatkannya untuk membangun kesadaran bersama berkaitan dengan aturan hukum dan pelaksanaan pemilu yang adil.

“Semakin publik ini aware, ya semakin proses hukumnya itu bisa mendekati apa yang diharapkan. Karena ini kan banyak sekali kecurigaan, banyak sekali juga yang dilaporkan. Nah semuanya harus kita runut berdasarkan aturannya,” ungkapnya.

Selain itu, Bima menegaskan, pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai tantangan yang terjadi selama Pilkada, salah satunya soal politik uang. Pemerintah juga terus membuka ruang untuk membicarakan sistem politik yang demokratis dan adil. Berbagai masukan telah diterima, di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkaitan dengan desain pemilihan ke depan.

“Ada juga tentang desain sistem politiknya. Jadi setelah Pilkada ini selesai tahapannya, kita semua akan buka ruang untuk membicarakan sistem yang kira-kira paling mampu secara maksimal mendekatkan target-target kita ke sistem politik yang demokratis dan lebih fair, lebih adil,” ucapnya.

Di akhir paparannya, Bima memberikan informasi terkait petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Hingga sore hari ini, ada 7 petugas meninggal yang berasal dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 3 orang dan dari Linmas sebanyak 4 orang. Ke depan pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkaitan dengan petugas pemungutan suara.

“Kita belum compile memang yang meninggal ini berapa secara keseluruhan. Berapa pun angkanya tetap ada yang meninggal, [karena] kelelahan. Jadi ini masuk untuk evaluasi kita. Penyelenggaraan ini sepertinya harusnya seperti apa? Siapa yang mampu punya kapasitas untuk menjadi petugas pemungutan suara, kualifikasinya, screening kesehatannya,” tandas Bima.

(Irfan) HI

Selasa, 26 November 2024

Pilkada Serentak 2024, Ketum SMSI Firdaus : Hindari Hoax Serta Ujaran Kebencian Demi Pilkada Aman Dan Damai


JAKARTA, HI - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa (26/11/2024) mengimbau kepada anggotanya yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota agar menghindari pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian, dan berita bohong (hoax). 

Ujaran kebencian dan hoax di tengah-tengah warga yang sedang bersiap-siap melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan mengganggu dan bahkan berpotensi mengadu domba antar pendukung calon kepala daerah.

 “Ini jangan sampai terjadi,” kata Firdaus, ketua umum organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.600 pengusaha media siber itu. 

Pesta demokrasi selalu ditandai dengan Pilkada. Tahun ini secara serentak kembali digelar pada penghujung tahun 2024. 
Menurut catatan Wikipedia, total daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Tentu saja, pesta demokrasi tersebut membutuhkan sebuah kerjasama yang solid antara seluruh penyelenggara, peserta pemilu serta pemangku kebijakan agar Pilkada 2024 bisa berjalan aman, damai, tertib dan tidak terjadi kecurangan. 
Mengingat di era digital seperti saat ini, laju informasi hampir tak terbendung, terlebih di media sosial yang sering terjadi hujat-menghujat, dan saling menyebarkan ujaran-ujaran kebencian.

Hal ini jika tidak difilter dengan baik, maka bisa jadi Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 akan menimbulkan kekacauan yang massif.

Atas hal tersebut diatas, maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menghimbau : 

1. Stop menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial demi menciptakan pilkada serentak yang aman dan damai. 
2. Menciptakan media seimbang dalam pemberitaan dan seluruh komponen masyarakat mendukung Pilkada demokratis dan bermartabat.
3. Mari ciptakan suasana pemilu aman dan damai dan stop money politic
4. Meningkatkan sinergitas dan solidatas TNI - Polri dan Pemerintah agar Pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan penuh kesejukan tanpa ada gesekan yang begitu berarti.

(*) HI

HARIAN INDONESIA

HARIAN INDONESIA

HARIAN INDONESIA

HARIAN INDONESIA

POSTINGAN UNGGULAN

Konflik Internal PWI Dinilai Tak Kunjung Usai, Dewan Pers Tegaskan, Tak Hadiri HPN 2025 Persatuan Wartawan Indonesia !

JAKARTA, HI - Dewan Pers (DP) menegaskan tidak akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 6 - 9 Februari 2025  yang disel...


POSTINGAN POPULER



NASIONAL


HARIAN INDONESIA

DAERAH