Dukungan Komisi II Terhadap Peningkatan Kinerja Kemendagri TA 2026, Tito : 2026 Mendatang Kita Siapkan Empat Program

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II DPR RI atas dukungannya terhadap peningkatan kualitas program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2026. Ia menjelaskan, pada 2026 mendatang, program kerja Kemendagri terbagi menjadi empat aspek. Di antaranya program dukungan manajemen, program tata kelola kependudukan, program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa, serta program pembinaan politik dan pemerintahan umum.

 

“Atas nama Kemendagri, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka Penyesuaian RKA K/L Tahun 2026 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

 

Mendagri menambahkan, dari sisi realisasi belanja, rencana kerja dan anggaran Kemendagri TA 2026 akan difokuskan pada empat hal. Di antaranya mendukung pelaksanaan prioritas presiden di daerah, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri yang tercantum dalam Surat Bersama Pagu Anggaran TA 2026, serta belanja yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda.

 

Mendagri menjelaskan, khusus mengenai dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas presiden di daerah, Kemendagri secara konsisten bakal mengawal pertumbuhan ekonomi, mengendalikan angka inflasi, mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

 

Di samping itu, Kemendagri juga bakal mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, serta penanganan sampah. Kemendagri juga mengawal pembangunan bendungan dan irigasi di daerah.

 

“Kemudian kedua mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini yang menjadi tugas pokok dari Kementerian Dalam Negeri tapi kita optimalkan,” sambung Mendagri.

 

Di sisi lain, dalam konteks dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional, Kemendagri bakal memperkuat layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mendorong peningkatan kualitas tata kelola partai politik, serta mendukung penerapan standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib dasar trantibumlinmas. Di samping itu, upaya lainnya yakni memperkuat pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan TP PKK dan Posyandu.

 

Lebih lanjut, terkait dengan belanja yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda, Kemendagri akan merealisasikan pengadaan bahan makanan praja, hingga seleksi penerimaan calon praja (SPCP). Kemudian, Kemendagri juga akan merealisasikan seleksi anggota penyelenggara Pemilu, dan pemenuhan kekurangan belanja operasional.

 

Turut hadir pada rapat tersebut, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta jajaran, serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman.

 

 

(Irfan) HI

 

 

Nadiem Makarim Resmi Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Laptop, Usai Ketigakalinya Diperiksa Kejagung

JAKARTA, HI - Usai ketigakalinya diperiksa Kejagung, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim alias NAM, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Penetapan tersangka terhadap eks menteri Jokowi tersebut, langsung disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, sebagaimana dikutip dari keterangan Pers resminya, Kamis (4/9/2025).

"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada pada hari ini kami kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024," bebernya.

Sebelumnya diketahui, Kamis pagi, Nadiem kembali mendatangi Kejagung untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya dalam pengembangan kasus tersebut.

Nadiem mendatangi kantor Kejaksaan Agung, bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Terlihat eks bos Gojek itu membawa tas jinjing hitam ke dalam gedung Pidsus Kejagung dengan mengenakan kemeja hijau.

Sebelumnya, Nadiem telah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, yakni; pada Senin (23/6) dan Selasa (15/7).

Dalam pemeriksaan itu, Kejagung mengusut keuntungan yang didapat Nadiem dalam dugaan korupsi pengadaan laptop. Lebih dari itu, Nadiem juga didalami peranannya terkait soal proses pengadaan laptop chromebook.

Sebagaimana diketahui, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud periode 2019-2022. Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total anggaran mencapai Rp9,3 triliun.

Pengadaan laptop itu, dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan empat orang tersangka, tiga di antaranya adalah; anak buah Nadiem saat di Kemendikbudristek.

Adapun keempat tersangka itu, adalah;

 

- Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsyah;
- Direktur SD Kemendikbudristek 2020-2021, Sri Wahyuningsih;
- Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan; dan
- Mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Atas perbuatan para tersangka itu, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp 480 miliar dan mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun.

 

 

(FC-G65/H-KA) HI

 

Situasi Sosial, Politik Dan Keamanan Indonesia Bergejolak, SMSI Segera Gelar Rapat Untuk Rumuskan Sikap Kebangsaan

JAKARTA, HI – Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika sosial dan politik yang cukup mengkhawatirkan. Aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah pada pekan kemarin tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga sempat diwarnai kericuhan.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan memerlukan sikap arif serta solutif dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers.Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tanggung jawab besar menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (2/9/2025).

Rapat tersebut diikuti oleh Dewan Pembina Reda Mathovani, yang merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dewan Penasehat, serta Dewan Pakar SMSI, yang diharapkan dapat memberikan pandangan objektif dalam merespons dinamika bangsa yang tengah terjadi.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan masyarakat pers harus berperan aktif menghadirkan suara yang menyejukkan di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan.

“Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan di tengah kondisi bangsa saat ini. Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif untuk pemerintah maupun masyarakat pers,” ujar Firdaus dalam rapat tersebut.

Menurut Firdaus, SMSI ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpijak pada aspirasi yang dihimpun dari berbagai kalangan.

Oleh karena itu, rapat pengurus harian ini menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar,  sebelum dilanjutkan menyusun pernyataan sikap SMSI secara nasional.

Dalam diskusi tersebut, SMSI mengingatkan pentingnya media tetap menjaga demokratisasi meski di tengah situasi yang penuh ketegangan.

 
Meski menyuarakan kebebasan ekspresi dan aspirasi publik, namun menurut Firdaus, media tidak boleh terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi.

Selain itu, SMSI juga menekankan bahwa media bisa berperan menjadi jembatan  antara rakyat dan pemerintah.

"Setelah terjadi kerusuhan dan berkembang jadi situasi yang mengancam, Pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang menjadi perbincangan dan mendapatkan atensi publik. Jangan sampai hilang karena ada demo-demo ini," ujar Prof Henri Subiakto, selaku Dewan Pakar SMSI.

Dewan Penasehat, Profesor Taufiqurahman juga menyampaikan pandangannya bahwa gerakan dan aksi-aksi massa yang terjadi harus tetap dipandang sebagai ekspresi demokrasi.

Meski begitu, SMSI dipandang penting untuk menyuarakan stop kekerasan, stop provokasi dan agitasi untuk memecah belah bangsa.

"SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif, meredakan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan. SMSI memiliki peran strategis untuk memastikan hal itu,” tegas Prof. Taufiq.

Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025). 

Rapat pleno ini akan melibatkan pengurus SMSI dari seluruh daerah untuk menghimpun informasi, pandangan, dan aspirasi terkait situasi di wilayah masing-masing.

Firdaus menambahkan, rapat pleno tersebut akan menjadi forum konsolidasi besar bagi SMSI untuk merumuskan sikap organisasi. 

Dari hasil rapat pleno nasional itu, SMSI akan menyampaikan pernyataan sikap resmi pada Jumat (5/9/2025).

Pernyataan ini diharapkan menjadi refleksi, sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat pers untuk menata kehidupan berbangsa yang lebih stabil, aman, dan demokratis.

Dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, SMSI berharap pernyataan sikap yang akan lahir bukan sekadar respons sesaat. Melainkan sebuah dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat demokrasi.

 

(*)HI

Rumah Wakil Rakyat Dijarah Rakyat Temukan Ijasah Memukau, Ahmad Sahroni Nasdem Sebut Tuannya 'Orang Tolol Sedunia'

JAKARTA, HI – Rumah Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Sahroni, di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk massa pada Sabtu (30/8/2025).

Sekitar pukul 15.00 WIB, massa yang datang dengan sepeda motor memasuki gang permukiman dan langsung berkumpul di depan rumah Sahroni. Mereka melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekesalan atas ucapan kontroversial politisi yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Pantauan di lokasi, rumah bercat putih dengan pagar hitam tinggi itu tertutup rapat. Hanya terlihat satu mobil terparkir di garasi, sementara seorang pria tampak berjaga di halaman. Massa pun membubarkan diri sekitar pukul 15.15 WIB setelah menyampaikan orasi singkat.

Nama Ahmad Sahroni tengah menjadi sorotan usai pernyataannya terkait desakan masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan DPR. Dalam sebuah kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), ia menyebut tuntutan membubarkan DPR sebagai tindakan “tolol”.

“Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak, bodoh semua kita,” ujar Sahroni kala itu.

Imbas pernyataannya, Sahroni dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan kini hanya menjabat sebagai anggota. Serta seluruh harta kekayaannya ludes dijarah rakyat yang merasa sakit hati atas ulah prilaku buruknya mencemooh masyarakat sebagai "Orang Tolol". Dimana berbanding terbalik dengan ijasah yang ditemukan masyarakat dalam penjarahan dengan nilai ijasah sangat mendasar dan di nilai tidak layak untuk menjadi seorang Wakil Rakyat.

"Akhirnya ketahuan siapa sebenarnya yang TOLOL...eh ternyata orang yang ngatain rakyat TOLOL, alias si TOLOL Ahmad Sahroni," tukas para penjarah setengah berteriak di lokasi kediaman mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, Sabtu (30/5/2025).

Kapasitas tersebut di perkuat dengan klarifikasi dirinya melalui video yang tersebar di berbagai Media Sosial.

"Bagi saya kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol sedunia itu artinya orang terpinter sedunia...paham," tandas mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nas Dem), Ahmad Sahroni.

(Tiem) HI

Kemenko Polkam Perkuat Keamanan Siber, Deputi Kominfo : Kolaborasi Akan Menciptakan Ekosistem Siber Yang Tangguh

JAWA TENGAH, HI - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Forum Komunikasi dan Koordinasi sebagai bentuk Kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Insiden Siber di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas siber (model Quad-Helix) ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, pada Kamis (28/08/2025).

Forum ini digelar sebagai respons atas meningkatnya ancaman dan insiden siber seiring dengan akselerasi transformasi digital di Indonesia. Provinsi DIY sebagai salah satu pusat pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, memiliki ekosistem digital yang terus berkembang, sehingga menjadikannya wilayah strategis dalam upaya penguatan keamanan siber nasional.

 
Dalam sambutan pembukanya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, menekankan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

 
Ia mengatakan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan terorganisir seperti peretasan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, peretasan data BPJS dan KPU, peretasan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, serta peretasan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), kolaborasi menjadi kunci yang tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian.

"Sinergi yang solid antara pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai pusat inovasi dan riset, industri sebagai motor penggerak ekonomi digital, serta komunitas sebagai talenta dan pengawas independen, akan menciptakan ekosistem siber yang tangguh dan berdaya tahan.,"Kata Deputi Bidang Koordinasi Kominfo Kemenko Polkam.

Lebih lanjut Eko D. Indarto menegaskan bahwa Forum ini diharapkan dapat dijadikan wadah untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman rekan-rekan semua saat menangani insiden siber, yang pada akhirnya akan dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas keamanan siber secara nasional.

Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akademisi, praktisi dari perusahaan teknologi, serta pegiat komunitas keamanan siber. Sesi diskusi interaktif dirancang untuk memetakan tantangan utama, berbagi praktik terbaik, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk membangun mekanisme respons insiden yang lebih cepat dan efektif di tingkat daerah.

(Joko Kemplung) HI

"Aksi Brutal Demo Mahasiswa Dan Buruh 2025 Terindikasi Disusupi Penunggang Liar" Oleh : Edy Mulyadi

HARIAN INDONESIA (OPINI) - Ribuan massa mengepung Gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja harian tumpah ruah menyuarakan frustrasi. Pemicu awalnya kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap mencolok di tengah beban hidup rakyat. Namun cepat meluas. Tuntutannya ekstrem: pembubaran DPR, hukuman mati koruptor, pengesahan UU perampasan aset. Tak sedikit poster bertuliskan “Turunkan Prabowo” berkibar di tengah kerumunan.

Demo ini berlangsung dari pagi hingga malam. Slipi, Pejompongan, hingga Jalan Gatot Subroto berubah jadi arena bentrokan. Massa merusak fasilitas, memblokir jalan, melumpuhkan transportasi umum seperti KRL dan TransJakarta. Anehnya, aparat bersikap relatif lunak. Tak ada korban jiwa. Tidak represif dan beringas, seperti biasanya.

Pertanyaan pun muncul: mengapa pola pengamanan kali ini berbeda? Lebih janggal lagi, seruan aksi menyebar masif lewat media sosial tanpa koordinator jelas. Sejumlah televisi swasta menayangkan siaran langsung berjam-jam tanpa jeda iklan. Seakan ada “remote control” yang mengatur panggung. Ada blocking time? Berapa biayanya? Apakah ini murni gerakan organik, atau ada pihak yang sengaja mengamplifikasi?

Ada Geng Solo di balik demo? Anda pasti tahu Geng Solo, kan? Bukan rahasia, sebagian elite politik dan menteri di kabinet Prabowo masih "menyembah" Jokowi. Mereka masih secara rutin sowan ke Solo. Terutama saat Prabowo melawat ke luar negeri.  Mereka berpengaruh.  Lihai memainkan opini. Piawai mengatur dan memanfaatkan momentum.

Orkestrasi Kontroversial

Rangkaian kebijakan kontroversial belakangan kian memperkuat dugaan itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer. Rakyat antre berjam-jam. Bahkan ada yang meninggal karena kelelahan. Kebijakan sama sekali tak bijak itu akhirnya memang dibatalkan atas arahan Prabowo. Tapi luka sosial sudah telanjur terjadi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga bikin gaduh. Empat pulau di Aceh Singkil awcraa sepihak ditetapkan masuk Provinsi Sumatera Utara. Publik Aceh murka. Gubernur Muzakir Manaf menulis surat terbuka kepada Presiden. "Pulau Kami Harga Diri Kami," begitu judulnya. Potensi konflik horizontal terbuka. Setelah protes besar, Tito merevisi.

Begitu pula PPATK yang memblokir jutaan rekening rakyat sejak Mei 2025. Dalihnya cegah kejahatan keuangan, tapi justru memutus akses dana masyarakat kecil. Ada biaya Rp100. 000 untuk membuka blokir rekening. Duit lagi!

Sri Mulyani tak kalah heboh. Penerapan pajak di bawah arahan Kemenkeu dianggap menjerat rakyat. Bahkan sampai absurd: royalti atas rekaman suara jangkrik dan kicau burung di tempat usaha, yang dikelola LMKN, membebani pelaku UMKM. Semua dan semua dikenai pajak. Guyon publik menyebut, cuma kentut dan buang ludah yang belum kena pajak.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan semua tanah milik negara. Ucapan sarkastiknya, “emang mbahmu bisa bikin tanah?”, memicu amarah. Meski kemudian minta maaf, citra pemerintah telanjur tercoreng.

Pola yang sama terlihat. Kebijakan lahir, rakyat marah, kemudian direvisi. Tapi dampak sosial dan politik sudah ditanam. Pertanyaannya: apakah ini hanya inkompetensi, atau memang orkestrasi sistematis untuk membusukkan pemerintahan Prabowo dari dalam?

Indikasi menguat ketika PSI belakangan rajin menggaungkan narasi pemakzulan. Elite mereka lantang menuding Prabowo gagal, seperti yang beredar di X. Kini, di jalanan, poster “Turunkan Prabowo” tiba-tiba muncul. Apakah kebetulan? Atau ada koneksi senyap antara narasi elit dan gerakan massa?

Hipotesisnya jelas: ciptakan narasi kegagalan Prabowo. Kalau bisa, kaitkan dengan isu kesehatan dan ketidakpekaan terhadap rakyat. Ujungnya membuka jalan bagi Gibran naik ke kursi tertinggi lewat jalur pemakzulan atau transisi politik paksa.

Turunkan Prabowo Naikkan Gibran

Pola, jejak, dan keterhubungan narasi sulit diabaikan. Ada aksi di jalan. Ada PSI yang rajin bunyi pemakzulkan Prabowo. Ada gerombolan menteri yang membusukkan dari dalam. Dan, ada "Solo" sebagai komandan. Seperti puzzle yang belum lengkap. Tapi gambar besar mulai terbentuk. Ini perlu investigasi independen untuk mengungkap kebenaran.

Yang pasti, aksi 25 Agustus adalah alarm keras. Prabowo harus sadar, rakyat benar-benar terhimpit. Pajak mencekik, harga melambung, subsidi semrawut. Amarah bisa meledak kapan saja, dengan atau tanpa komando. Jika ia biarkan pengaruh lama bercokol, reputasinya akan terus digerus.

Solusinya dua arah. Pertama, bersihkan kabinet dari figur bermasalah. Jangan biarkan menteri-menteri yang titipan penguasa lama menjerumuskan pemerintahan. Kedua, turun langsung ke rakyat. Dengarkan keluh kesahnya. Kurangi pajak berat, sederhanakan regulasi, percepat bantuan sosial. Wujudkan transparansi dan percepat UU perampasan aset. Itu akan jadi bukti nyata keberpihakan pada rakyat kecil.

Demo 25 Agustus adalah cermin. Apakah kita biarkan ketidakpuasan menjelma konflik? Atau kita jadikan katalis perubahan? Jawabannya ada pada kepemimpinan tegas, dialog bijak, dan keberanian membersihkan sisa-sisa Geng Solo dari lingkar kekuasaan.

 

 

JAKARTA, 26 Agustus 2025

 

 

(Edy Mulyadi) HI

  Wartawan Senior

 

Optimalkan Penyaluran Beras SPHP Untuk Kendalikan Harga, Sekjen Kemendagri Desak Pemda Segera Berikan Bantuan

JAKARTA, HI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar membantu mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dinilai penting, terutama di daerah yang harga berasnya masih terbilang tinggi. Pemda perlu memastikan agar beras tersebut tersalurkan hingga ke tingkat desa.

Imbauan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang diikuti jajaran Pemda tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Ia menjelaskan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Agustus 2025 dibanding minggu sebelumnya. Pada minggu kedua Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 193 kabupaten/kota, sementara pada minggu ketiga bertambah menjadi 200 kabupaten/kota. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, meski jumlah daerah yang harga berasnya menurun juga bertambah, yakni dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.

Tomsi menegaskan, Pemda memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Berdasarkan data Bulog, keberhasilan penyaluran sejauh ini—sekitar 50 persen—merupakan hasil dukungan Pemda, selain peran kementerian dan lembaga terkait. Dukungan itu diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun outlet yang dimiliki Pemda.

“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan. Tidak hanya sebatas di kecamatan,” ujar Tomsi.

Ia juga memberi masukan kepada Bulog agar melibatkan Pemda dalam membantu pedagang kecil yang kesulitan menggunakan aplikasi Klik SPHP, yakni platform untuk mengakses beras SPHP, termasuk bagi pedagang eceran. 

 

"Bantuan ini penting mengingat di sejumlah daerah masih terdapat keterbatasan jaringan internet, serta tidak semua pedagang kecil memiliki smartphone atau memahami penggunaan aplikasi tersebut," ungkapnya.

Tomsi menyarankan agar selain melalui aplikasi Klik SPHP, pembelian oleh pengecer juga difasilitasi secara manual dengan sejumlah ketentuan. Upaya ini diyakini dapat mengatasi kendala teknis penyaluran beras SPHP.

“Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, tolong ini segera diambil kebijakan, dilaporkan ke Pak Kabulog. Segera disosialisasikan untuk petunjuk teknisnya dan tidak berlama-lama,” terangnya.

Selain itu, ia menilai Pemda dapat dilibatkan sebagai penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) penyaluran beras SPHP di tingkat kecamatan. Menurutnya, meski Bulog sudah menempatkan PIC di masing-masing pasar, Pemda tetap perlu ikut membantu. Hal ini mengingat jumlah pasar di daerah cukup banyak, sedangkan personel Bulog di lapangan terbatas.

“Bagi teman-teman pemerintah daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita (Pemda) yang hubungi Bulog,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kebersamaan berbagai pihak untuk mengatasi kendala teknis penyaluran beras di lapangan. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” ujarnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Bodro Pambuditomo. Selain itu, turut hadir secara virtual sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga terkait.

 

 

(Taufan) HI

 

Buruh Dan Mahasiswa Siap Gelar Aksi di Gedung DPR RI : Soroti Gaji Rp 3 Juta Per Hari Serta Tolak Prilaku Boros DPR

JAKARTA, HI – Gelombang kritik terhadap DPR RI semakin menguat. Anggota dewan dinilai lebih banyak menghabiskan anggaran negara dibanding menjalankan fungsi utama sebagai legislator, pengawas, dan representasi rakyat. Sorotan publik makin tajam setelah muncul isu viral mengenai gaji anggota DPR yang disebut mencapai Rp3 juta per hari, belum termasuk tunjangan serta fasilitas mewah lainnya.

Merespons hal itu, Partai Buruh bersama aliansi mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025.

“Rakyat sedang susah, harga kebutuhan pokok naik, pengangguran tinggi. Tapi wakil rakyat justru hidup dengan gaji fantastis dan fasilitas melimpah. Ini bentuk ketidakadilan yang harus dilawan,” kata perwakilan Partai Buruh dalam keterangan resminya, Minggu (24/8/2025).

BEM dari sejumlah kampus juga menegaskan bahwa DPR telah gagal menunjukkan kinerja sepadan dengan dana besar yang dikeluarkan negara. Mereka menyoroti minimnya produktivitas legislasi, rendahnya kehadiran anggota dalam rapat, serta maraknya kasus korupsi yang melibatkan dewan.

“Aksi ini adalah bentuk perlawanan moral mahasiswa dan buruh terhadap praktik pemborosan anggaran di DPR. Kami ingin wakil rakyat sadar, mereka digaji dari uang rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar salah satu koordinator BEM.

Gelombang demonstrasi 25 Agustus 2025 diprediksi akan diikuti ribuan massa dari berbagai daerah. Mereka menuntut reformasi DPR, mulai dari pemangkasan fasilitas mewah, transparansi anggaran, hingga peningkatan kinerja yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Tanpa perubahan serius, DPR dikhawatirkan hanya akan terus menjadi simbol demokrasi yang mahal, namun miskin manfaat bagi masyarakat.

(Joko Kemplung)HI

Terima Kunjungan Mendukbangga, Mendagri Dukung Penuh Peran BKKBN Dalam Menjaga Stabilitas Jumlah Penduduk

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai tugas yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk. Menurutnya, persoalan demografi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia menjelaskan, persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif.

Mendagri mengatakan, persoalan demografi merupakan salah satu isu yang menjadi atensi di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea. Tak sedikit masyarakat di negara tersebut yang lebih memilih hidup di wilayah perkotaan ketimbang di desa. Kehidupan di perkotaan yang sangat kompetitif membuat mereka tak fokus untuk berkeluarga. Kondisi ini memengaruhi angka kelahiran yang rendah di negara tersebut.

Karena itu, kata Mendagri, pemerintah di negara maju akan berupaya meningkatkan angka kelahiran penduduk. Selain itu, mereka juga akan berupaya mengembalikan penduduknya dari kota ke desa. “Sehingga banyak insentif diberikan,” ujar Mendagri.

Pemerintah Indonesia, kata Mendagri, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju urbanisasi melalui penguatan perekonomian desa. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui kebijakan Dana Desa yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Dengan demikian, masyarakat desa tak lagi mengandalkan hidupnya di kota.

Di lain sisi, Mendagri juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar persoalan demografi menjadi bagian dari prioritas kepala daerah. Upaya membangun komunikasi itu akan melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, termasuk pihak terkait lainnya. Melalui komunikasi tersebut, diharapkan dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya isu demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” jelasnya.

Ia meyakini, meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan mendukung kerja-kerja penanganan persoalan tersebut. Hal ini salah satunya terkait dengan dukungan kepala daerah terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditempatkan di daerah.

 

 

(Irfan) HI

 

Kunjungi Koperasi Desa Merah Putih Syariah di Desa Bilelando, Wamendagri : Penggunaan Modal Usaha Harus Tepat Sasaran !

LOMBOK TENGAH, HI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa penggunaan modal usaha Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih harus tepat sasaran. Modal pinjaman yang diberikan pemerintah melalui perbankan perlu dimanfaatkan sesuai dengan potensi desa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Penjelasan tersebut disampaikan Bima saat berkunjung ke Koperasi Desa Merah Putih Syariah di Desa Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). Dalam kunjungan itu, Bima Arya berdialog dengan para petani, nelayan, dan pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan koperasi di daerah tersebut.

Dalam dialog itu, Bima menegaskan bahwa bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Kopdeskel dapat mencapai Rp2 hingga Rp3 miliar, tergantung pada prospek unit usaha yang dikelola. Ia mengingatkan, modal tersebut harus digunakan secara bijak untuk pembelian alat produksi seperti cold storage, alat pengering gabah, maupun gudang penyimpanan.

"Jadi nanti kalau ada uang, tolong saya menitip, dipastikan ini Ketua Koperasi, pengurusnya, diawasi oleh Pak Kades sebagai pengawas, supaya betul-betul uangnya itu digunakan untuk modal alat-alat yang dibutuhkan oleh nelayan, petani, dan semuanya," tegas Bima.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus koperasi, yang sebagian besar masih berusia muda. Bima menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai pelatihan untuk memperkuat kemampuan manajerial mereka.

"Jadi nanti Pak, kita sudah siapkan pelatihan-pelatihannya dari Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, supaya lebih pintar lagi, supaya lebih punya konsep lagi," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan, program Kopdeskel Merah Putih merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus dikawal bersama. Ia pun menitipkan pesan kepada para kepala desa untuk membimbing dan menjaga kekompakan warganya agar koperasi desa dapat berjalan secara berkelanjutan.

 

 

(Heri) HI

 

 

Perkuat Kapasitas Pendapatan Asli Daerah, Mendagri, Tito : Keberadaan BUMD Mampu Membuka Lapangan Kerja Daerah

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, selain peran tersebut, keberadaan BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga di bidang-bidang strategis, termasuk di bidang pangan.

 

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Acara tersebut mengusung tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts.”

 

Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan dominasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari dana transfer pusat. Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang relatif seimbang dengan transfer pusat. Adapun kapasitas fiskal lemah ditandai dengan angka PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran transfer dari pusat.

 

“BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah supaya bisa belanjanya tidak minus. Karena banyak daerah-daerah yang pendapatan (realisasi) belanjanya lebih tinggi dari target daripada pendapatan (PAD),” ujar Mendagri.

 

Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD sangat penting karena berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di tingkat nasional. Dalam konteks ini, profit bisnis dari BUMD diyakini mampu menyumbang PAD. Dalam skala yang lebih luas, capaian tersebut turut berdampak terhadap perekonomian nasional.

 

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kondisi BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha terbagi dalam tiga kategori, yakni BUMD sehat sebanyak 346 unit, kurang sehat 303 unit, dan tidak sehat sebanyak 174 unit.

 

Mendagri mendorong agar BUMD yang kurang sehat maupun tidak sehat dapat melakukan berbagai terobosan. Menurut pengamatannya, kondisi BUMD yang tidak sehat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain jajaran tenaga kerja yang kurang profesional hingga tata kelola manajemen yang belum optimal.

 

Dalam konteks tersebut, Mendagri mendorong kepala daerah agar mampu menjadi pemimpin yang andal dalam mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, kunci dari BUMD yang profesional berasal dari kemampuan kepemimpinan kepala daerah yang andal, inovatif, dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik.

 

“Oleh karena itulah kemudian pengawasan harus lebih kuat, supervisi harus lebih kuat,” imbuhnya.

 

Lebih jauh, Mendagri menuturkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong fungsi pengawasan dilakukan di jenjang eselon I Kemendagri. Saat ini, pihaknya bersama Komisi II DPR RI terus memacu agar langkah tersebut berjalan dengan baik sehingga mampu melahirkan BUMD yang profesional di daerah.

 

“Oleh karena itulah kemudian saya sudah mengusulkan kepada KemenPAN-RB dan kepada Kemensetneg untuk di Kemendagri BUMD dibentuk satu dirjen, yaitu dirjen pembinaan BUMD yang tadinya [setingkat] Kasubdit agar pembinaan pengawasan lebih fokus,” tandasnya.

 

Sebagai informasi, dalam acara ini Mendagri berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD yang dinilai berprestasi. BUMD tersebut yakni Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula para perwakilan BUMD dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. 

 

 

(Irfan) HI

Konvensi Nasional SMSI 2025, Dukung Penegakan Supremasi Hukum Dan Asta Cita Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, HI - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi star up media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia (MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik.

(Red) HI

Wisudakan 1.305 Mahasiswa IPDN, Mendagri : Kita Harapkan Pemerintahan Akan Menjadi Lebih Kuat Kedepan

JAWA BARAT, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewisuda 1.305 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mereka terdiri dari 1.110 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, 81 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 56 Doktor Ilmu Pemerintahan, dan 58 peserta Program Profesi Kepamongprajaan. Mendagri meyakini para wisudawan akan memperkuat sistem administrasi pemerintahan Indonesia.

 

Hal itu disampaikannya pada Sidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Wisuda Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Studi Pemerintahan, Doktor Ilmu Pemerintahan, dan Program Profesi Kepamongprajaan Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (23/7/2025).

 

Mendagri mengatakan, selain membahagiakan para wisudawan, kegiatan ini juga menjadi kebanggaan bagi IPDN yang telah melahirkan para pemikir baru di masing-masing jenjang pendidikan bidang ilmu pemerintahan. Sebagai Mendagri, dirinya juga merasa bangga karena lembaga pendidikan yang berada di bawah Kemendagri mampu melahirkan generasi pemikir pemerintahan.

 

"Tentu hari ini hari yang berbahagia juga untuk bangsa Indonesia, kita harapkan pemerintahan akan menjadi lebih kuat ke depan," ujarnya.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan salah satu kajian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional merupakan salah satu kekuatan penting bagi negara besar untuk bertahan. Hal serupa juga berlaku bagi negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi IPDN sebagai pusat pendidikan yang melahirkan ASN berkualitas sangatlah penting.

 

"Karena [IPDN menjadi] pusat untuk melahirkan para pemikir, saintis bidang ilmu pemerintahan agar bisa profesional dan bisa menjalankan administrasi pemerintahan dengan efektif dan efisien," ujarnya.

 

Ia berpesan kepada para wisudawan agar tidak menjadikan gelar pendidikan sebagai tujuan akhir. Para wisudawan diharapkan memegang prinsip sebagai seorang saintis atau pemikir yang mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah, termasuk bagi para praja utama IPDN yang nantinya akan menjadi ASN.

 

Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang telah hadir untuk mewisuda para wisudawan. Ia juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah berhasil lulus, serta mengapresiasi mereka yang memperoleh nilai terbaik.

 

Ia berharap para wisudawan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di IPDN. Halilul juga berpesan agar mereka senantiasa menjaga nama baik almamater dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.

 

"Semoga para wisudawan dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi bangsa, bagi negara," jelasnya.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, para Guru Besar dan Anggota Senat IPDN, Wakil Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Zainul Arifin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, serta pejabat terkait lainnya.

 

 

(Febrian) HI