Terima Kunjungan Mendukbangga, Mendagri Dukung Penuh Peran BKKBN Dalam Menjaga Stabilitas Jumlah Penduduk

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai tugas yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk. Menurutnya, persoalan demografi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia menjelaskan, persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif.

Mendagri mengatakan, persoalan demografi merupakan salah satu isu yang menjadi atensi di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea. Tak sedikit masyarakat di negara tersebut yang lebih memilih hidup di wilayah perkotaan ketimbang di desa. Kehidupan di perkotaan yang sangat kompetitif membuat mereka tak fokus untuk berkeluarga. Kondisi ini memengaruhi angka kelahiran yang rendah di negara tersebut.

Karena itu, kata Mendagri, pemerintah di negara maju akan berupaya meningkatkan angka kelahiran penduduk. Selain itu, mereka juga akan berupaya mengembalikan penduduknya dari kota ke desa. “Sehingga banyak insentif diberikan,” ujar Mendagri.

Pemerintah Indonesia, kata Mendagri, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju urbanisasi melalui penguatan perekonomian desa. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui kebijakan Dana Desa yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Dengan demikian, masyarakat desa tak lagi mengandalkan hidupnya di kota.

Di lain sisi, Mendagri juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar persoalan demografi menjadi bagian dari prioritas kepala daerah. Upaya membangun komunikasi itu akan melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, termasuk pihak terkait lainnya. Melalui komunikasi tersebut, diharapkan dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya isu demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” jelasnya.

Ia meyakini, meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan mendukung kerja-kerja penanganan persoalan tersebut. Hal ini salah satunya terkait dengan dukungan kepala daerah terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditempatkan di daerah.

 

 

(Irfan) HI

 

Kunjungi Koperasi Desa Merah Putih Syariah di Desa Bilelando, Wamendagri : Penggunaan Modal Usaha Harus Tepat Sasaran !

LOMBOK TENGAH, HI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa penggunaan modal usaha Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih harus tepat sasaran. Modal pinjaman yang diberikan pemerintah melalui perbankan perlu dimanfaatkan sesuai dengan potensi desa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Penjelasan tersebut disampaikan Bima saat berkunjung ke Koperasi Desa Merah Putih Syariah di Desa Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). Dalam kunjungan itu, Bima Arya berdialog dengan para petani, nelayan, dan pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan koperasi di daerah tersebut.

Dalam dialog itu, Bima menegaskan bahwa bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Kopdeskel dapat mencapai Rp2 hingga Rp3 miliar, tergantung pada prospek unit usaha yang dikelola. Ia mengingatkan, modal tersebut harus digunakan secara bijak untuk pembelian alat produksi seperti cold storage, alat pengering gabah, maupun gudang penyimpanan.

"Jadi nanti kalau ada uang, tolong saya menitip, dipastikan ini Ketua Koperasi, pengurusnya, diawasi oleh Pak Kades sebagai pengawas, supaya betul-betul uangnya itu digunakan untuk modal alat-alat yang dibutuhkan oleh nelayan, petani, dan semuanya," tegas Bima.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus koperasi, yang sebagian besar masih berusia muda. Bima menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai pelatihan untuk memperkuat kemampuan manajerial mereka.

"Jadi nanti Pak, kita sudah siapkan pelatihan-pelatihannya dari Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, supaya lebih pintar lagi, supaya lebih punya konsep lagi," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan, program Kopdeskel Merah Putih merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus dikawal bersama. Ia pun menitipkan pesan kepada para kepala desa untuk membimbing dan menjaga kekompakan warganya agar koperasi desa dapat berjalan secara berkelanjutan.

 

 

(Heri) HI

 

 

Perkuat Kapasitas Pendapatan Asli Daerah, Mendagri, Tito : Keberadaan BUMD Mampu Membuka Lapangan Kerja Daerah

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, selain peran tersebut, keberadaan BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga di bidang-bidang strategis, termasuk di bidang pangan.

 

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Acara tersebut mengusung tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts.”

 

Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan dominasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari dana transfer pusat. Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang relatif seimbang dengan transfer pusat. Adapun kapasitas fiskal lemah ditandai dengan angka PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran transfer dari pusat.

 

“BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah supaya bisa belanjanya tidak minus. Karena banyak daerah-daerah yang pendapatan (realisasi) belanjanya lebih tinggi dari target daripada pendapatan (PAD),” ujar Mendagri.

 

Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD sangat penting karena berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di tingkat nasional. Dalam konteks ini, profit bisnis dari BUMD diyakini mampu menyumbang PAD. Dalam skala yang lebih luas, capaian tersebut turut berdampak terhadap perekonomian nasional.

 

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kondisi BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha terbagi dalam tiga kategori, yakni BUMD sehat sebanyak 346 unit, kurang sehat 303 unit, dan tidak sehat sebanyak 174 unit.

 

Mendagri mendorong agar BUMD yang kurang sehat maupun tidak sehat dapat melakukan berbagai terobosan. Menurut pengamatannya, kondisi BUMD yang tidak sehat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain jajaran tenaga kerja yang kurang profesional hingga tata kelola manajemen yang belum optimal.

 

Dalam konteks tersebut, Mendagri mendorong kepala daerah agar mampu menjadi pemimpin yang andal dalam mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, kunci dari BUMD yang profesional berasal dari kemampuan kepemimpinan kepala daerah yang andal, inovatif, dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik.

 

“Oleh karena itulah kemudian pengawasan harus lebih kuat, supervisi harus lebih kuat,” imbuhnya.

 

Lebih jauh, Mendagri menuturkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong fungsi pengawasan dilakukan di jenjang eselon I Kemendagri. Saat ini, pihaknya bersama Komisi II DPR RI terus memacu agar langkah tersebut berjalan dengan baik sehingga mampu melahirkan BUMD yang profesional di daerah.

 

“Oleh karena itulah kemudian saya sudah mengusulkan kepada KemenPAN-RB dan kepada Kemensetneg untuk di Kemendagri BUMD dibentuk satu dirjen, yaitu dirjen pembinaan BUMD yang tadinya [setingkat] Kasubdit agar pembinaan pengawasan lebih fokus,” tandasnya.

 

Sebagai informasi, dalam acara ini Mendagri berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD yang dinilai berprestasi. BUMD tersebut yakni Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula para perwakilan BUMD dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. 

 

 

(Irfan) HI

Konvensi Nasional SMSI 2025, Dukung Penegakan Supremasi Hukum Dan Asta Cita Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, HI - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi star up media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia (MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik.

(Red) HI

Wisudakan 1.305 Mahasiswa IPDN, Mendagri : Kita Harapkan Pemerintahan Akan Menjadi Lebih Kuat Kedepan

JAWA BARAT, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewisuda 1.305 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mereka terdiri dari 1.110 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, 81 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 56 Doktor Ilmu Pemerintahan, dan 58 peserta Program Profesi Kepamongprajaan. Mendagri meyakini para wisudawan akan memperkuat sistem administrasi pemerintahan Indonesia.

 

Hal itu disampaikannya pada Sidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Wisuda Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Studi Pemerintahan, Doktor Ilmu Pemerintahan, dan Program Profesi Kepamongprajaan Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (23/7/2025).

 

Mendagri mengatakan, selain membahagiakan para wisudawan, kegiatan ini juga menjadi kebanggaan bagi IPDN yang telah melahirkan para pemikir baru di masing-masing jenjang pendidikan bidang ilmu pemerintahan. Sebagai Mendagri, dirinya juga merasa bangga karena lembaga pendidikan yang berada di bawah Kemendagri mampu melahirkan generasi pemikir pemerintahan.

 

"Tentu hari ini hari yang berbahagia juga untuk bangsa Indonesia, kita harapkan pemerintahan akan menjadi lebih kuat ke depan," ujarnya.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan salah satu kajian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional merupakan salah satu kekuatan penting bagi negara besar untuk bertahan. Hal serupa juga berlaku bagi negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi IPDN sebagai pusat pendidikan yang melahirkan ASN berkualitas sangatlah penting.

 

"Karena [IPDN menjadi] pusat untuk melahirkan para pemikir, saintis bidang ilmu pemerintahan agar bisa profesional dan bisa menjalankan administrasi pemerintahan dengan efektif dan efisien," ujarnya.

 

Ia berpesan kepada para wisudawan agar tidak menjadikan gelar pendidikan sebagai tujuan akhir. Para wisudawan diharapkan memegang prinsip sebagai seorang saintis atau pemikir yang mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah, termasuk bagi para praja utama IPDN yang nantinya akan menjadi ASN.

 

Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang telah hadir untuk mewisuda para wisudawan. Ia juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah berhasil lulus, serta mengapresiasi mereka yang memperoleh nilai terbaik.

 

Ia berharap para wisudawan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di IPDN. Halilul juga berpesan agar mereka senantiasa menjaga nama baik almamater dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.

 

"Semoga para wisudawan dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi bangsa, bagi negara," jelasnya.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, para Guru Besar dan Anggota Senat IPDN, Wakil Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Zainul Arifin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, serta pejabat terkait lainnya.

 

 

(Febrian) HI

 

Gubernur Jawa Barat Alergi Wartawan, PPDI : Media Diatur UU No.40 Th 1999, Dedi Mulyadi Jangan Arogan!

HARIAN INDONESIA - Terkait dengan Pernyataan Kang Dedy Mulyadi (KDM) @KANGDEDIMULYADICHANNEL soal Kerjasama Media tidak perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah saya kira tidak memiliki urgensitas untuk di ucapkan ke publik.

Selain itu, sepanjang penganggaran kerjasama media dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan kemampuan APBD, hal tersebut tentunya demi untuk menunjang kinerja Pemerintah serta mendorong iklim usaha bidang pers di semua daerah, maka sah-sah saja hal itu dilaksanakan.

Kita ketahui bersama bahwa, anggaran kerjasama itu kan juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan penghasilan masyarakat, khusunya profesi wartawan dan pemilik media yang jumlahnya sangat besar di seluruh Indonesia.

Bisa dibayangkan, jika kerjasama media ditiadakan, maka akan ada masalah besar yang timbul yakni pengangguran baru dari kalangan pelaku pers, Wartawan dan Perusahaan Pers menjadi lesu dan juga terkesan tidak di perdulikan oleh Pemerintah.

Profesi Wartawan dan Media itu kan jelas legal standingnya secara hukum.
Pendapatan Wartawan juga di pajak dengan Pph, Perusahaan Pers dengan PPN dan Pphnya. Lalu kemudian kinerjanya yang juga harus di nilai dengan ukuran yang sudah disepakati melalui kontrak kerja.

Misalnya, dengan anggaran 15 juta per halaman koran dan 5 juta rupiah per setiap berita Program Pemerintah, serta penayangan melalui Media Online maupun Streaming serta Media Elektronik dengan masing-masing penawaran yang disepakati bersama, maka prestasi seperti apa lagi yang bisa diberikan oleh pihak Media atau Wartawan?

Semua itu kan hal yang lazim dan Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan lapangan usaha di semua aspek, termasuk bisnis media seperti diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Jadi harapannya, kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi (KDM) janganlah seperti arogan terhadap keberadaan Pers dan usaha Media.

Media juga kan sangat mendukung prinsip transparansi anggaran. Media juga berkomitmen untuk sama-sama mendorong supremasi hukum (Dalam Sosial Kontrol), khususnya terkait korupsi.

Insan Media juga adalah masyarakat Indonesia yang butuh jaminan kehidupan yang layak dan sejahtera. Lalu apa kata dunia, manakala Indonesia sedang berbenah guna mempersiapkan berbagai hal dalam menyambut "Indonesia Emas 2045".

Jakarta, 30 Juni 2025

(Feri Sibarani, SH, MH)
     Ketua Umum PPDI

Sumber : Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia

Saresehan Ekonomi Islam IAEI, Menkeu Tekankan Pentingnya Sinergitas Tiga Pilar Utama Ekonomi Islam di Indonesia

JAKARTA,  HI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sinergi antara tiga pilar utama ekonomi Islam, yaitu akademisi, birokrasi, dan praktisi, dalam mendorong terwujudnya sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat membuka Sarasehan Ekonom Islam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, pada Kamis(15/5/2025).

“Sinergi antara pilar akademisi, birokrasi, dan praktisi bisa membangun sebuah perekonomian yang tidak hanya sejalan dengan value Islam, namun juga pada akhirnya menciptakan suatu keadilan yang tidak konseptual tapi realita, dan kemudian menciptakan kemakmuran yang bisa dirasakan,” ujar Menkeu.

Menkeu menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki spektrum yang luas, tidak hanya soal halal dan haram, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai luhur, seperti amanah, integritas, fatonah, dan siddiq. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

“Nilai rahmatan lil alamin di dalam ekonomi syariah memberikan dan mendorong manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk membangun sebuah tata kelola yang baik,” kata Menkeu. 

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengapresiasi kiprah IAEI selama dua dasawarsa yang telah memadukan kontribusi akademik dengan kebijakan publik. Konvensi Nasional Ekonomi Islam pada tahun 2004 melahirkan cita-cita untuk menghadirkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. 

Sejak saat itu, momentum lahirnya Ikatan Ahli Ekonomi Islam sebagai organisasi kumpulan intelektual untuk mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam terus berkembang. Tak hanya bicara tentang akademik, tapi juga memberikan input kebijakan kepada pemerintah melalui berbagai riset dan kajian yang berbasis nilai Islam.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendiri IAEI, para senior, serta seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membangun dan mengembangkan IAEI, serta memikirkan bagaimana value Islam bisa menjadi sumber inspirasi tidak terputus,” ujar Menkeu.

(dep/al/nb/nj) HI

Beredar Foto Masa Muda Prabowo Subianto Audiensi ke Kediaman Soeharto, Bahas IDT Dan Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA, HI - Beredar di Sosmed dan media online foto masa muda Presiden RI Ke-8 Prabowo Subianto Tahun 1994, saat Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PP KMA-PBS) 1994-1997 melakukan audiensi dengan Presiden Soeharto. Prabowo hadir didampingi Drs. H. M. Taufiq R. Abdul Syakur selaku Ketua Umum PP KMA-PBS dengan sama-sama membawa map biru.(01/05/2025).

Tampak Prabowo yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) ini duduk di samping berhadapan dengan Presiden Soeharto. Tepat diapit hiasan burung Garuda dengan satu gading dan di atasnya ada foto Soeharto dan Ibu Tien (Siti Hartinah).

Foto tersebut ternyata adalah foto arsip milik Haji Taufiq atau Kyai Taufiq sapaan akrab H. M. Taufiq R. Abdul Syakur yang merupakan sahabat lama Prabowo. Katanya, Prabowo, saat itu adalah tentara muda yang berpangkat Letkol dan menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PP KMA-PBS 1994-1997

PP KMA-PBS dan ribuan jaringannya yang tersebar di Indonesia, waktu itu terus menyiapkan jaringan dan sumber daya masyarakat yang telah dibina untuk Presiden Soeharto dengan progam Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hal ini melibatkan alumni Mahasiswa Penerima Beasiswa Supersemar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami para alumni Penerima Beasiswa Supersemar telah berjuang bersama Pak Prabowo selama lebih dari 30 tahun. Para alumni yang tersebar ikut terlibat dalam program pemerintah mengentaskan kemiskinan di masa Soeharto hingga Jokowi," ujar Kyai Taufiq yang juga Ketua Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia (YPKMI), saat diwawancarai wartawan di kediamannya Jl. Cendana Raya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis 1 Mei 2025.

Bahkan kata dia, secara politik dan moral para alumni terus mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto selama 30 tahun, sampai terpilih menjadi Presiden RI Ke-8 (Periode 2024-2029).

"Para alumni Penerima Beasiswa Supersemar telah memberdayakan masyarakat di sekitar 1000 desa se-Indonesia. Termasuk selalu setia mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden selama 4 kali Pilpres," ucap Haji Taufiq.

Tampak juga Prabowo Subianto di foto yang lain berkumpul bersama PP KMA-PBS dan Anggota Majelis Pertimbangan PP KMA-PBS Pusat di Kantor Ketua Majelis Pertimbangan PP KMA-PBS di Dan Group 4 Kopassus di Batujajar Cimahi Bandung Jawa Barat, Tahun 1994/1995.

Prabowo Subianto saat itu berpangkat Letkol dan menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PP KMA-PBS) 1994-1997 dan Drs. H. M. Taufiq R. Abdul Syakur saat itu Ketua Umum PP KMA-PBS dan Drs Eddy Jauhari Selaku Sekretaris Jenderal PP KMA-PBS pada kegiatan Pelatihan 1000 Sarjana Alumni Beasiswa Super Semar, dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

“Alhamdulillah waktu itu, acara Pelatihan 1000 Sarjana Alumni Beasiswa Super Semar, dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) berlangsung sukses. Banyak manfaat dan makna bersama yang diberikan Pak Prabowo selama 1990-an sampai 2025 ini,” jelas Haji Taufiq yang juga Ketua Umum Presidium Pusat Gerakan Masyarakat Rekonsiliasi Nasional (GeMaReN) menceritakan memori lamanya.

Silaturahim Kyai Taufiq dengan Prabowo Subianto

Sebelumnya, sahabat dekat almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), H. M. Taufiq R. Abdul Syakur sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jl. Veteran 17 Gambir, Jakarta Pusat. Pertemuan sahabat lama ini terjadi saat Halal Bihalal Silaturahim Lebaran Idul Fitri 1446 H – 31 Maret 2025 M.

“Cari saya, cari saya yah. Nanti kita ketemu,” ucap Presiden Prabowo Subianto kepada Haji Taufiq sapaan akrabnya, saat bertatap muka dan salaman di acara Open House di Istana Negara, Senin (31/3/2025) lalu.

Selanjutnya, H. M. Taufiq R. Abdul Syakur membalas ucapan Presiden Prabowo Subianto, “Siap Pak Presiden,” jawabnya. 

 

 

(Syafrudin) HI

 

Hasil Pengembangan Tiga Tersangka kasus Narkoba, Polres Bandara Soekarno-Hata Periksa Artis Jonathan Frizzy Alias Ijonk

JAKARTA, HI - Jonathan Frizzy alias Ijonk diduga terlibat kasus narkoba. Statusnya dalam kasus tersebut sementara adalah sebagai saksi. Ijonk dikabarkan sudah diperiksa sebagai saksi oleh Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta pada 17 April lalu. Pemeriksaan kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini sejatinya merupakan buntut pendalaman kasus narkoba oleh Polres Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, yang bekerja sama dengan pihak Bea Cukai. (28/04/2025).

Dalam keterangannya Kasat Narkoba Polres Bandara Soekarno- Hatta mengungkapkan bahwa, hal tersebut adalah hasil dari kerjasama Satnarkoba Polres Soekarno-Hatta dengan Bea Cukai.

"Dari Satnarkoba bersama dengan Bea Cukai Soekarno Hatta kami berhasil menggagalkan sejumlah vape yang berisikan obat keras yaitu jenisnya etomidate, itu sekitar bulan Maret," ungkap AKP Michael K. Tandayu kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

"Lalu, ," lanjutnya,"Kami melakukan penelusuran penyelidikan, sehingga kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang Tersangka dan kita sudah melaksanakan penahanan, yaitu di Bulan Maret," tambahnya.

Saat ini, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dari hasil keterangan ketiga tersangka.

"Dari keterangan dan alat bukti yang disita, polisi kemudian melakukan pemeriksaan kepada Ijonk pada 17 April 2025," pungkas Kasat Narkoba, AKP Michael K. Tandayu.

(DS) HI

Kasal Terima Aset Tanah Barang Pemkab Sumenep, TNI AL Siap Bangun Pangkalan Pertahanan Dan Keamanan Laut di Madura

JAWA TIMUR, HI - Sebagai wujud pembangunan kekuatan TNI AL di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) khususnya Pulau Madura, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima dan menyaksikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tanah barang milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. (11/4/2025).

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut ditandatangani Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, Sekda Kabupaten Sumenep Ir Edy Rasyadi dan Danlantamal V Surabaya Laksma TNI Arya Delano oleh di Mako Koarmada II Surabaya, pada Kamis (10/4/2025).

Dalam penyampaiannya Bupati Sumenep mengatakan bahwa hal tersebut di latar belakangi oleh letak Pulau Madura yang dinilainya sangat strategis sebagai pintu gerbang vital bagi transaksi perdagangan internasional.

"Hibah aset ini dilatarbelakangi oleh strategisnya Pulau Madura, khususnya Sumenep yang merupakan pelabuhan penting di Nusantara. Sumenep telah menjadi pintu gerbang vital bagi perdagangan dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dan dunia," kata Achmad Fauzi Wongsojudo,

Ia juga mengingatkan tentang letak geografis yang sangat menguntungkan di Perairan Selat Madura dimana hal tersebut sangat berpotensi menjadi titik penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. 

"Oleh karena itu, TNI AL sangat berkepentingan untuk memiliki Pangkalan TNI AL (Lanal) yang ideal di wilayah Madura. Lanal ini nantinya akan mendukung berbagai operasi keamanan laut dan memperkuat sistem pertahanan negara di wilayah timur Indonesia," tandas Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Di hadapan Bupati dan Ketua DPRD Sumenep, Kasal menyampaikan bahwa keberadaan Lanal di Sumenep nantinya akan menjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara TNI AL dan masyarakat Madura.

“TNI AL akan semakin kuat dan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, sementara masyarakat Sumenep dan Madura pada umumnya akan mendapatkan berbagai manfaat dari kehadiran pangkalan ini, baik dalam hal Pembangunan Daerah maupun peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Kasal mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten Sumenep terutama Bupati Sumenep beserta jajaran Forkopimda yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam bentuk hibah tanah seluas 10,17 hektar yang terletak di Desa Patean, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Jawa Timur untuk pembangunan Lanal ini.

Di akhir amanatnya, Kasal berharap keberadaan Lanal di Sumenep akan menjadi stimulus bagi pengembangan Pembangunan Daerah.

"Pengembangan Pembangunan Daerah akan dapat terus meningkat sehingga akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Sumenep dan Madura secara keseluruhan," pungkas Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali.

(Ismail) HI

SMSI Gelar Seminar Nasional Mengusulkan RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan, Pengusulan Ditunda

JAKARTA, HI – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menggelar Seminar Nasional bertema "Peran RM Margono Djojohadikusumo dalam Membangun Indonesia" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 10 April 2025.

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengusulan tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut sebagai Pahlawan Nasional.

Acara dibuka oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian sosial Mira Riyati Kurniati.

Hadir pada seminar Yohanes Handojo Budhisedjati, SH., CCP selaku Penasehat Panitia Pengusul dan Drs. Firdaus, M.Si, Ketua Umum SMSI Pusat yang juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

Seminar menghadirkan pembicara kunci Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Kehadiran Dudung untuk membacakan makalahnya diwakilkan kepada Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha Asisten Penasehat Presiden.

Sementara itu, dua narasumber utama adalah Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, serta Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI sekaligus sejarawan senior dari USU.

Tiga tokoh nasional turut memberikan tanggapan dalam seminar ini, yakni Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si (Guru Besar STIK-PTIK), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Negeri Makassar), dan Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, seorang pastor sekaligus aktivis HAM anti perdagangan orang, Prof. Yuddi Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja dari 2014 sampai 2016.

Acara yang dipandu Putri Dewi sebagai MC dan Devi Taurisa, S.H., M.H. sebagai moderator. Acara didukung sejumlah pihak, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, serta Aris Production. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengapresiasi jasa para tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia.

Turut hadir sejumlah tokoh dalam kegiatan ini, di antaranya: Dr. Hartono Laras, Mayjen Herwin Supardjo, Mayjen Joko Warsito, Datuk Ujang Adam Malik, Forum Pemred SMSI, Milenial Cyber Media (MCM) SMSI, Dr. Dhoni (LBH SMSI), Doni Irawan (Ketua SMSI Lampung), Renaldi Sam Jaya (Ketua SMSI Kepri), Iqbal Irsyad, Nurzaman, Indra Jaya Noer, dan KH. Makhsum Hidayatullah.

Pengusulan Resmi Ditunda

Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengungkapkan bahwa pengusulan Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pahlawan nasional ditunda.

Menurut dia, penundaan itu didasarkan permintaan dari keluarga agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono tak dilakukan ketika Prabowo sedang menjabat sebagai Presiden.

"SMSI menyatakan pencalonan ini kita tunda sampai waktu kita tetapkan di kemudian hari, tetapi penundaan ini bukan berarti menunda proses," kata Firdaus

RM Margono selain pejuang kemerdekaan beliau identik dengan tokoh ekonomi dan perbankan bangsa yang menjadi salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Selaku penanggung jawab pengusulan, ia mengatakan pengusulan RM Margono menjadi calon pahlawan nasional ini merupakan hak masyarakat.

Mulanya, usulan gelar pahlawan bagi RM Margono terinspirasi ketika ada seminar usulan calon pahlawan bagi Herman Fernandez beberapa tahun yang lalu.

Menurut Firdaus, proses SMSI mengusukan RM Margono menjadi pahlawan nasional dilakukan sejak Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden. Namun, belakangan setelah Prabowo menjadi Presiden pihak keluarga tidak ingin pengusulan gelar pahlawan itu seolah-olah jadi kesempatan.

"Karena penanda tangan dari sertifikat gelar pahlawan itu adalah Presiden. Nah, nanti kita kasihan juga dengan Presiden, kalau tiba-tiba baru ditandatangani, besok digoreng-goreng. Kan gitu, wajar sertifikat kakeknya yang ditandatangani," ujar Firdaus.

"Walaupun proses usulan pencalonan ini kita ajukan jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, tapi hari kita harus realistis bahwa presiden harus fokus pada urusan rakyat. Urusan rakyat, bangsa dan negara lebih penting dari pada nantinya disibukkan mengklarifikasi urusan penandatanganan gelar kepahlawan kakeknya" tandas firdaus.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo Budhisedjati, selaku penasihat panitia pengusul, mengatakan bahwa permintaan penundaan pengusulan gelar pahlawan nasional itu disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo.

Dia mengatakan bahwa permintaan penundaan itu merupakan kebesaran hati dari pihak keluarga.

Menurut dia, Prabowo dan Hashim selalu menyatakan bahwa pihaknya ingin betul-betul bekerja untuk rakyat.

"Jadi, saya melihat kebesaran hati dan adalah apa yang diungkapkan yang dilakukan sesuai dengan keinginan hati dan hati presiden tulus yang ingin bekerja untuk rakyat," kata Yohanes.

Ketua Panitia Pengusul, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, menyampaikan, SMSI memutuskan menunda pengusulan resmi RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional. Semula, pengusulan dijadwalkan pada 11 April 2025.

"Penundaan ini didasarkan atas pertimbangan situasi nasional saat ini. Kami tidak ingin pengusulan ini terkesan sebagai aji mumpung, mengingat RM Margono adalah kakek dari Presiden Prabowo. Biarkan proses kajian akademik seperti riset dan seminar terus berjalan. Untuk itu, seminar, diskusi, dan sarasehan akan terus kami gelar baik di tingkat daerah maupun nasional, guna memperkuat kajian historis dan akademis,” Tandas Fachmi.

Menunggu Waktu Tepat

Fachmi menegaskan, dari berbagai seminar lokal, regional, hingga nasional yang telah diselenggarakan, telah terkonfirmasi bahwa RM Margono memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia.

"Beliau layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengusulkannya secara resmi ke Presiden melalui Kementerian Sosial," tegasnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniati mengatakan bahwa RM Margono sepanjang hidupnya telah mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara yang kontribusinya sangat besar.

Sebagai salah satu pendiri, menurut dia, BNI salah satu pilar ekonomi bangsa yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Selain sebagai ekonom, RM Margono juga merupakan negarawan yang sudah berkontribusi kepada negara.

"Tentunya dengan seminar - seminar seperti ini diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami lebih jasa beliau serta mendukung usulan ini secara lebih luas," kata Mira.

 

 

(Arie/Ardon) HI

 

Panglima TNI Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA 2025 di Cilangkap Jakarta Timur

JAKARTA, HI - "Misi ini telah menjadi saksi, kiprah beragam Kontingen dari berbagai negara, dengan prestasi dan pencapaian yang beragam," ucap Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Pemberangkatan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA. 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, (9/04/2025).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, pelibatan Indonesia dalam misi UNIFIL dimulai dengan pengiriman kontingen Garuda ke-23 di Lebanon pada tahun 2006 dan sejak saat itu Kontingen Garuda telah membangun tradisi, sebagai kontingen pasukan perdamaian berprestasi di misi UNIFIL.

"Kepercayaan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia untuk secara berkelanjutan mengirimkan Satgasnya dalam operasi perdamaian dunia adalah bukti pengakuan dunia terhadap profesionalisme, disiplin, dan dedikasi prajurit TNI," tegas Panglima TNI.

"Keseluruhan  personel  Satgas, selain sebagai  penjaga  perdamaian  di daerah  konflik juga berperan menjadi Duta Bangsa Indonesia  di  kancah  lnternasional yang memperkenalkan  keanekaragaman budaya Indonesia, namun tetap mengedepankan tugas  pokoknya sebagai  Peacekeeper," pungkas Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Sementara Komandan Kontingen Garuda UNIFIL Tahun Anggaran 2025  Kolonel Inf Raja Gunung Nasution, sekaligus Dansatgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL, mengatakan bahwa," Satgas TNI Konga tahun ini berjumlah 1090 personel, yang akan bertugas sampai dengan tahun 2026,' katanya.

Usai acara, ditempat yang sama Kapuspen TNI memberi keterangan kepada media bahwa  Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia ini sesuai Mandat UNSCR 2749 tahun 2024. Satgas UNIFIL yang dikirimkan ke Lebanon sudah 19 Kontingen dari 2006 sampai dengan 2025 yang dikirim.

"Kita melaksanakan mandat atau Chapter yang sudah diberikan sebagai penjaga perdamaian misal diperbatasan agar tidak ada insiden-insiden pelanggaran lintas batas dari Lebanon ke Israèl," tandas Brigjen TNI Kristomei.

Adapun Satgas yang diberangkatkan, terdiri dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-S UNIFIL, Satgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU) TNI Konga XXVI-Q UNIFIL, Satgas Military Police Unit (MPU) TNI Konga  XXV-Q UNIFIL, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) TNI Konga XXX-O UNIFIL, Satgas Civil Military Coordination (CIMIC) TNI Konga XXX-O  UNIFIL, Satgas Tim Kesehatan TNI Konga XXIX-P Level 1+ Hospital UNIFIL TA 2025, dan Satgas Milstaff Seceast TNI Konga UNIFIL.

 

(Tukidjo) HI

Polemik PWI Pusat VS Daerah, Hendry CH Bangun : Pembekuan PWI Jabar Adalah Sah, Hilman Hidayat : Hendry Salah Alamat!

JAKARTA, HI - Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa pembekuan PWI Jawa Barat (PWI Jabar) adalah keputusan yang sah dan diambil berdasarkan kewenangan organisasi. Tindakan ini dilakukan menyusul pelanggaran serius yang dilakukan pengurus PWI Jabar.

“PWI Jabar dibekukan karena melanggar aturan organisasi, termasuk mendukung KLB tidak sah yang tidak korum. KLB itu kini sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Minggu, 23 Maret 2025.

Menurut Hendry, sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, ia memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah organisasi. Salah satunya dengan menunjuk Danang Donoroso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jabar.

Penunjukan ini, lanjut Hendry, bertujuan membenahi kepengurusan PWI Jabar. Selain Danang, beberapa anggota lain yang dianggap kompeten juga ditunjuk sebagai Plt untuk membantu pemulihan organisasi di tingkat provinsi.

“Kalau ada yang merasa keberatan, silakan kirim surat resmi. Kami akan evaluasi dan bisa saja diberhentikan,” tegas Hendry.

Putusan PN Tidak Terkait Jabatan Ketua Umum

Hendry juga membantah klaim yang mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal Sayid Iskandarsyah dengan jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Ia menegaskan, gugatan Sayid adalah perkara pribadi karena diberhentikan sebagai Sekjen oleh Dewan Kehormatan.

“Tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai Ketua Umum. Nama saya tidak disebut dalam gugatan, dan tidak masuk dalam putusan. Jangan diplintir, ini pembohongan publik,” kata Hendry.

Zulmansyah Tidak Sah Klaim Jabatan Ketua Umum

Hendry juga menegaskan bahwa Zulmansyah tidak sah mengklaim diri sebagai Ketua Umum hasil KLB. Menurutnya, KLB tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat korum dan tidak sesuai dengan PD-PRT PWI.

Lebih lanjut, akta notaris KLB yang menyatakan dukungan terhadap Zulmansyah juga telah diadukan ke Bareskrim. Polisi bahkan sudah menurunkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap tiga orang: Zulmansyah, Wina Armada, dan Sasongko Tedjo.

PWI Jabar Terseret Kasus BJB

Hendry turut menyinggung persoalan lain di internal PWI Jabar. Salah satunya adalah keterlibatan oknum dalam penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di Bank Jabar (BJB). Hal ini memperkuat alasan dibekukannya PWI Jabar untuk menjaga integritas organisasi.

Langkah Penyelamatan Organisasi

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, Hendry menegaskan bahwa langkah pembekuan ini bukan tindakan sepihak, melainkan penyelamatan organisasi.

“PWI Pusat berhak membekukan kepengurusan, menunjuk Plt, dan membenahi organisasi di daerah. Ini langkah tegas untuk menjaga kehormatan dan aturan yang berlaku,” pungkas Hendry.

Sementara di Bandung, Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat tegaskan, pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh Henry Ch Bangun salah alamat. Kepengurusan PWI Jawa Barat sudah jelas hanya mengakui Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang. 

“Jadi intinya, ada atau tidak ada surat yang mengatasnamakan Ketua PWI Pusat Henry Ch Bangun itu tidak pengaruh buat kami pengurus PWI Jawa Barat. Kita sudah putuskan berdasarkan hasil rapat pleno, bahwa PWI Jawa Barat memilih pimpinan Zulmansyah Sakedang hasil KLB 2024 di Jakarat,”tegas Hilman.

Menurut Hilman, keputusan memilih pimpinan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu berdasar hasil rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat, September 2024, lalu. Rapat pleno menghasilkan keputusan bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.  

Hasil rapat pleno, lanjut Hilman telah menjadi dasar kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpinnya untuk melaksanakan roda organisasi sebagai mana mestinya. Karenanya, seluruh kegiatan organisasi dan administrasi oraganisasi hingga saat ini tidak terkendala. Aktivitas organisasi berjalan semestinya. 

“Kepada pengurus PWI Jawa Barat yang berbelit, silakan saja. Tentunya akan ada konswekuensi sanksi nantinya dari PWI Pusat. Saudara Henry salah alamat membekukan PWI Jawa Barat versi KLB. Dan bagi teman-teman yang menyebrang tentu kami akan beri sanksi tegas terhadap yang bersangkutan,”paparnya.

PWI Jabar Konsisten Pegang Hasil Rapat Pleno

Hilman menegaskan, seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih konsisten memegang teguh hasil rapat pleno yang mengakui kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat. 

Hal senada disampaikan sebagian besar  para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat yang menegaskan masih mendukung kepemimpinan ketua PWI Pusat dan Zulmansya Sakedang, dan kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat. Hal tersebut disampaikan para ketua PWI Kab/Kota didalam WAG Forum Ketua PWI se-Jabar.

Misalnya, penegaskan komitmen disampaikan ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, “PWI Indramayu Tetap Solid dan Satu Keputusan dibawah Komando Ketua Hilman Hidayat”. Hal senada ditulis Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat,”Full Suport maju terus PWI Jawa Barat”. Senada ditulis Ketua PWI Sukabumi Ikbal,” Sesuai Komitmen Bersama. Gass PWI Jabar”, Ketua PWI Cimahi juga tegaskan komitmen bersama pengurus Jabar.”PWI Jabar Maju Terus,”.

Penagasan juga disampaikan ketua PWI Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Penegaskan mereka disampaikan pada WAG para ketua maupun saat dikonfirmasi pengurus melalui sambungan seluler.

Tidak Ada Konfirmasi

Sementara itu,  pada rilis pemberitaan terkait pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, tertulis beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat dicatut masuk kepengerusan PWI Jawa Barat yang dipimpin Danang Danoroso, bentukan Hendry, seperti, H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, Nirwan Indra, mengaku tidak tahu menau atas pencatutan namanya dalam kepengurusan tersebut.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi atas kesediaan menjadi pengurus bentukan Hendry. Posisis saya masih tegak lurus bersama kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat,”tegas Nano.

Senada diungkapkan Gyok Riswoto yang secara tegas menolak ajakan tersebut yang disampaikan seseorang melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan tersebut Gyok menegaskan tidak mau bergabung dan enggan menjadi bibit perselisihan. 

Dalam waktu dekat PWI Jawa Barat akan mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk tercatat menjadi pengurus bentukan Hendry Ch.

(Erwin, Ardon) HI

Sumber : Rilis PWI Pusat dan PWI Jabar