Pangkogabwilhan III Ultimatum Keras KKB, Richard : Bebaskan Pilot Philips Mark Marthens Dan Hentikan Pembantaian Sipil!

JAKARTA , HI – Letjen TNI Richard Tampubolon, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan), memberikan ultimatum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang semakin hari semakin brutal dan biadab."Rekam jejak kejahatan dan kebiadaban KKB yang tidak berperikemanusiaan sudah tergambarkan dengan jelas," ujar Richard dalam keterangannya pada Minggu (31/3/2024).

"Mulai dari pembantaian terhadap masyarakat Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat pendatang yang tidak bersalah, hingga serangan terhadap aparat yang bertugas membantu masyarakat," tambahnya.

Menurut Jenderal Kopassus ini, KKB tak henti-hentinya mengganggu dan menyerang aparat keamanan yang bertugas menjaga Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan bagi kemajuan Papua dan Papua Barat sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2020.

"Bahkan KKB dengan kejamnya menyandera Pilot Susi Air Philips Mark Marthens, warga negara Selandia Baru, selama lebih dari setahun," ujarnya.

Dengan perilaku KKB selama ini, situasi di Papua menjadi tidak kondusif dan sangat menghambat proses pembangunan untuk kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, Richard dengan tegas mengeluarkan tiga imbauan kepada KKB Papua.

"Pertama, segera bebaskan Pilot Philips Mark Marthens, karena penawanan pilot tersebut sangat menghambat transportasi masyarakat OAP termasuk suplai logistik khususnya di distrik terisolir," ujarnya.

Kedua, dia meminta agar pembantaian terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah dihentikan, serta penggunaan perempuan dan anak-anak sebagai pendukung operasi KKB.

"KKB juga telah menyasar tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan semua pekerja yang berkontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolir," katanya.

Mantan Pangdam Pattimura ini juga meminta KKB untuk menghentikan penyerangan terhadap aparat yang bertugas menjaga keamanan di Papua dalam mendukung percepatan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Saya tegaskan kembali agar KKB mengindahkan apa yang saya sampaikan, demi terwujudnya Papua sebagai surga dunia yang damai, indah, dan maju," tandasnya.

 

(Tukijo) HI

Germala Desak KPK RI Periksa Menteri Investasi Bahlil Lahaladia Atas Dugaan Kasus Ijin Usaha Pertambangan

JAKARTA, HI - Sekitar 15 orang dari Gerakan Rakyat Tegakkan Keadilan (Germala) hari ini, Jumat (29/3/2024) malam jam 20.00 WIB menyampaikan aspirasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Jl. Kuningan Persada, Jakarta Pusat.

Elemen masyarakat sipil ini mendesak KPK RI untuk memeriksa Menteri Investasi Bahlil Lahaladia terkait dengan masalah Mafia Pertambangan dan carut-marut Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam aksinya Germala membentangkan  spanduk KPK Segera Periksa Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahaladia dengan membawa lilin dan berpakaian busana ramadhan.

"Kami meminta Pimpinan KPK RI untuk memeriksa Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahaladia terkait dengan masalah Mafia Pertambangan dan carut-marut Ijin Usaha Pertambangan (IUP)," kata Kordinator Germala A. Miraza saat ditemui awak media, Jum'at malam (29/3/2024) di depan kantor Gedung Merah Putih KPK RI.

Kata A. Miraza Gerakan Malam Tegakkan Keadilan (Germala) berharap KPK RI bisa menuntaskan dugaan kasus korupsi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut. Dimana sangat merugikan keuangan negara triliunan dan terjadinya banyak kerusakan lingkungan atas ijin-ijin yang dipaksakan untuk kepentingan sebagian kelompok dan individu-individu semata.

"Terkait dugaan Mafia Pertambangan dan dugaan suap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ini, jika KPK RI segera bertindak cepat memeriksa pihak-pihak terduga secara cepat. Tentu langkah cepat itu untuk mengamankan dan mencegah kerugian keuangan negara dan mencegah kerusakan lingkungan," terang A. Miraza.

Berikut Tiga Tuntutan Gerakan Malam Tegakkan Keadilan (Germala) menyikapi hal-hal tersebut diatas sebagaimana dibawah ini:

1. Meminta KPK RI meminta Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahaladia terkait adanya dugaan kasus korupsi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai penanggung jawab keluarnya ijin tersebut.

2. Periksa pihak-pihak terkait yang patut diduga terlibat dalam Mafia Pertambangan dan dugaan kasus suap Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

3. Mendukung KPK RI terus bergerak membasmi dan memberantas kasus-kasus korupsi di dunia Pertambangan.

"KPK RI segera periksa Bahlil Lahaladia yang diduga melibatkan orang dekatnya dalam carut marut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ini," pungkas A. Miraza.

 

(Budiman) HI

Peningkatan Pembinaan Organisasi Pada Arah Lebih Baik, Kasal Memimpin Langsung Upacara Serah Terima Jabatan Danseskoal di Mako Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

JAKARTA, HI - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) dari Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi, M.Tr(Han)., M.Tr.Opsla. kepada Laksamana Pertama TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Han. yang dilaksanakan di lapangan laut jawa, Mako Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (27/03/2024).

Dalam amanatnya, Kasal menegaskan bahwa serah terima jabatan memiliki makna yang penting dan strategis bagi TNI Angkatan Laut (TNI AL). Hal ini merupakan perwujudan dari proses pembinaan organisasi dan personil secara berkesinambungan dan menyeluruh. Sehingga pergantian pejabat ini diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan pembinaan organisasi ke arah yang lebih baik.

Selain itu, Kasal juga menyampaikan peran Seskoal dalam menjadi poros pendidikan tertinggi di TNI Angkatan Laut (TNI AL) sangat penting, dan sampai kini, Seskoal telah membuktikan bisa melalui segala tantangan dan rintangan yang datang, terbukti bahwa Seskoal telah melahirkan banyak Perwira yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak diragukan lagi.

"Sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AL, Seskoal telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan modern dan berhasil menghadapi semua tantangan yang dihadapi TNI AL serta menempatkan lembaga pendidikan Seskoal sebagai ujung tombak dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, melalui suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang terus mengikuti perkembangan lingkungan strategis serta didukung oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kualitas dan kapabilitas tinggi", ujar Kasal.

Sertijab yang dihadiri para Pejabat Utama Mabesal, Pangkotama wilayah Jakarta dan para Kadis jajaran Mabesal ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan Pataka, penanggalan dan penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando serta penandatanganan Pakta Integritas.

 

(Umar) HI

Menkopolhukam Nyatakan, 'Potensi Aksi Terorisme di Indonesia Masih Terrgolong Rendah Dan Sedang, Namun Tetap Waspada!'

JAKARTA, HI – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa potensi aksi terorisme di Indonesia masih tergolong rendah hingga sedang. Namun, kewaspadaan tetap menjadi hal yang utama.

“Hasil elisitasi oleh BNPT diketahui bahwa potensi aksi terorisme di Indonesia masih tergolong rendah hingga sedang atau menengah. Kendati demikian, kewaspadaan tetap menjadi hal yang utama,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Senin (25/3/2024).

Oleh sebab itu, kata Menko Hadi, ke depan akan dilakukan pengamanan terbuka dan preventif dikaitkan dengan kegiatan keagamaan. Karena dalam beberapa waktu ke depan akan ada perayaan Paskah yang dimulai pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Termasuk juga dalam waktu yang tidak lama umat Islam akan merayakan Idul Fitri.

“Sesuai tradisi mudik tahunan juga akan menimbulkan konsentrasi massa di berbagai tempat, yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat adalah di tempat-tempat terminal, bandara, termasuk juga kita akan mengamankan objek vital nasional lainnya,” kata Menko Hadi.

Khusus pelaksanaan-pelaksanaan memperingati Paskah, Menko Hadi menegaskan perlu dilaksanakan upaya-upaya preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka saya sudah menyampaikan kepada Polri dan TNI untuk pro aktif melakukan langkah mitigasi yang sinergis. Diharapkan keamanan dan ketertiban dapat tetap terjaga, masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan aman, damai, dan khusyuk,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, mantan Menteri ATR/BPN dan Panglima TNI ini juga menyatakan mengutuk serangan teror yang terjadi di Moskow, Rusia. Menurutnya, aksi teror merupakan tindakan yang sungguh tidak beradap apapun alasannya, karena mengorbankan pihak-pihak yang tidak berdosa, apalagi dilakukan di bulan Ramadhan yang penuh rahmat dan berkah ini.

“Kami juga, pemerintah di Indonesia menyampaikan duka yang mendalam. Semoga seluruh korban bisa mendapatkan tempat di sisi Nya dan yang mengalami luka juga segera bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

 

(Lamusu) HI

Hadiri Kegiatan Sosialisasi JAMPIDMIL Kajari Sergei : Bahas Nota Kesepahaman Kejaksaan RI Dengan TNI Tahun 2023

SUMATERA UTARA, HI - Kajari Serdang Bedagai Hadiri Sosialisasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer terkait Sosialisasi Nota Kesepahaman Kejaksaan RI dengan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2023 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pada Jum'at (22/03/2024).

 

Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Mayhardy Indra Putra. S.H., M.H., menghadiri kegiatan Sosialisasi Nota Kesepahaman Kejaksaan Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2023 yang  bertempat di Aula Lantai III Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Turut mendampingi Kajari Serdang Bedagai, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

Dalam keterangannya Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengatakan bahwa," Sosialiasi JAMPIDMIL ini berkaitan dengan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Kegiatan sosialisasi ini mempunyai tujuan untuk lebih saling mengenal dan memahami tugas, dan fungsi Bidang Pidana Militer sebagai unit organisasi baru di Kejaksaan dan hubungannya dengan mitra kerja terkait," terangnya.

 

Lanjutnya,"Disisi lain juga dapat menjadi wadah dalam membangun koordinasi sebagai bentuk upaya membangun kesamaan pikiran, pandangan serta kesamaan pemahaman untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik ke depan," pungkas Mayhardy Indra Putra. S.H., M.H.

 

(Butet) HI