Setelah Nama Zita Anjani Dan Eko Patrio, Nama Lula Kamal Didorong Maju Cagub DKI Jakarta 2024 Lewat PAN

JAKARTA, HI - Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan segera digelar 27 November 2024 mendatang. Dari Partai Amanat Nasional (PAN) mulai muncul nama-nama yang akan digadang-gadang sebagai Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta (Bacagub).

Diantaranya dari PAN ada nama Zita Anjani Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) DPP PAN dan Eko Patrio Ketua DPW PAN DKI Jakarta/Anggota DPR RI. Kemudian muncul nama dr. Lula Kamal selaku Dokter, Artis dan Presenter TV yang juga Politisi PAN.

 
Dokter Lula Kamal sapaan akrabnya, muncul sebagai Bacagub DKI Jakarta dari basis kultural PAN. Banyak para relawan, sahabat dan kolega PAN memasukkan  namanya sebagai kandidat yang di perhitungkan.

"Dokter Lula Kamal adalah sosok perempuan yang memiliki karakter kuat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia banyak didukung basis-basis kultural PAN, Muhammadiyah-NU, kalangan artis dan tenaga kesehatan dokter dan perawat," kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Relawan Lula Kamal Fans (LKF) kepada awak media, Sabtu (13/4/2024) di Jakarta.

 
Ketua Umum Relawan Prabowo - Gibran Barisan Pembaharuan 08 (BP 08) ini menilai dr. Lula Kamal memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Bahkan katanya, dr. Lula Kamal memiliki integritas dan komitmen dalam dunia kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

"Nama Dokter Lula Kamal memiliki jaringan yang luas dengan segudang pengalaman. Sosok dirinya juga sudah famous terkenal di Jakarta, sebab sejak dini meniti karir keartisan dan dunia kedokteran di Jakarta," ucap Syafrudin Budiman Politisi Muda PAN ini.

Terkait kursi PAN yang tidak memenuhi persyaratan calon gubernur, yang harus mencapai 20 persen dari 120 kursi DPRD DKI Jakarta? Gus Din sapaan akrabnya mengatakan, bisa melakukan koalisi bersama partai politik lainnya.

"Dokter Lula Kamal layak sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi kalau PAN tidak memenuhi syarat bisa berkoalisi. Kita realistis bisa mengambil posisi kursi Bacawagub DKI Jakarta," terang Gus Din.

Kata dia, walau Dokter Lula Kamal adalah kader PAN, tidak menutup kemungkinan bisa dirangkul partai politik lain. Sebab, kapasitas dan kapabilitas Lula Kamal dikenal diberbagai kalangan.

"Jadi kami meminta kepada Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan untuk mempertimbangkan mengusung Dokter Lula Kamal sebagai kandidat. PAN kalau mengusung beliau tidak terlalu sulit sebab populer dan disukai kalangan emak-emak atau perempuan," tandas Gus Din.

Terakhir kata Gus Din, kalau tidak jadi Cagub DKI Jakarta 2024, Dokter Lula Kamal bisa dipasangkan sebagai Cawagub dari Ridwan Kamil dari Partai Golkar. Atau bisa juga dengan Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera atau Tri Rismaharini dari PDI Perjuangan.

"Figur Dokter Lula Kamal yang populer bisa dipasangkan dengan siapapun sebagai Cawagub. Itu pilihan terakhir, kalau lebih pas Dokter Lula Kamal yang maju sebagai Cagub DKI Jakarta 2024 mendatang," pungkas Syafrudin Budiman SIP Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) 2006-2008 ini.

 
(Irfan) HI

Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD Siap Temui Prabowo, Bamsoet : Kita Tak Perlu Oposisi, Demokrasi Pancasila Tak Ada Oposisi!

JAKARTA, HI - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan bahwa Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid, berencana menemui calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi. Rencana Arsjad tersebut disampaikan saat bertemu Bamsoet pada acara open house yang juga dihadiri Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roslani.

"Tadi siang saat Pak Arsjad datang ke rumah menghadiri acara open house, disampaikan keinginan beliau sowan ke Pak Prabowo untuk silaturahmi. Jadwal pertemuannya memang belum ada waktu pasti. Beliau sedang berusaha berkomunikasi untuk sowan," ujar Bamsoet kepada wartawan usai berkunjung di kediaman Prabowo Subianto, di jalan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta, Rabu malam (10/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, juga datang bersilaturahim ke rumahnya saat open house berlangsung. Rosan bercerita sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Namun, Rosan belum menceritakan isi pertemuannya dengan Megawati.

"Tadi Pak Rosan maupun Pak Arsjad juga ketemu bersama-sama. Persaingan dalam Pemilihan Presiden 2024 merupakan peristiwa yang biasa, karena yang terpenting hubungan persahabatan tetap terjalin. Prinsipnya kami yang muda-muda ini tetap berpendirian, berpolitik secukupnya, berteman selamanya,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, dirinya mendukung jika Prabowo merangkul semua partai politik dalam koalisi pemerintah. Sehingga dalam pemerintahan kedepan tidak ada oposisi. Tujuannya, agar suasana politik bisa kondusif dan pemerintahan dapat berjalan baik.

'Kita tidak memerlukan adanya oposisi. Karena sesungguhnya dalam sistem demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi. Kita ingin membangun bangsa ini berdasarkan musyawarah mufakat. Itulah sesungguhnya jati diri demokrasi ke-Indonesiaan kita," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini berharap Pemilu 2024 yang baru saja berlalu, tidak menimbulkan perpecahan. Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam kontestasi demokrasi. Para elite politik harus menunjukkan sikap negarawan, agar dapat meminimalisir potensi konflik yang terjadi antar pendukung.

"Perbedaan pilihan dalam Pilpres jangan sampai membuat perpecahan. Terpenting persatuan dan kekompakan harus tetap kita jaga. Setelah Pilpres usai semua akan bersanding lagi. Yang semula bertanding, harus bersanding kembali. Ada saatnya kita bertempur, ada saatnya kita bersatu kembali membangun negeri,' pungkas Bamsoet. 

(*) HI

Kepemimpinan PJ Bupati Dani Ramdan Ribuan Warga Kab.Bekasi Alami Kemiskinan Ekstrim Dan Darurat Stunting, Faizal Hafan Farid : Prihatin, Padahal Daerah Metro Dollar

KABUPATEN BEKASI, HI - Sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masuk kategori penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Data tersebut berdasarkan indikator pengeluaran warga setiap harinya di bawah 1,9 Dolar Amerika PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 11.941,1. (06/04/2024).

Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bekasi tersebut diakui Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi saat masih dijabat Endin Samsudin.

"Warga kategori miskin sudah masuk ke dalam data sasaran program penanggulangan kemiskinan ekstrem," ungkap Endin kepada wartawan di penghujung 2023.

Sementara itu, angka stunting di Kabupaten Bekasi mencapai 13,8 persen pada 2023, dari sebelumnya 17,8 persen di tahun 2022.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Bekasi, Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 51,1 miliar.

Anggaran program tahun 2024 itu dialokasikan pada program perbaikan rutilahu atau rumah tidak layak huni dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dikenal jamban atau WC di masing-masing rumah penduduk.

"Adanya jamban di rumah atau tempat tinggal warga ini jadi tidak buang air besar sembarangan, tidak rusak lingkungan dan kita pun jadi sehat," kata Nur Chaidir kepada wartawan, seperti diberitakan Wartakota.com, (https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/pemkab-bekasi-alokasikananggaran-rp-511-miliar-atasi-kemiskinan-ekstrem-dan-stunting belum lama ini).

Sementara itu dalam acara buka puasa bersama SMSI Kabupaten Bekasi dengan legislator Jawa Barat asal Kabupaten Bekasi, Faizal Hafan Farid, Sabtu (6/4/2024), terjadinya kemiskinan ekstrim dan tingginya di Kabupaten Bekasi merupakan terbesar di Jawa Barat.

"Iya ini kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bekasi tertinggi di Jawa Barat, mungkin ada ya, orang yang setiap harinya hanya makan nasi aking," ungkap Faizal Hafan Farid.

Hal tersebut, kata Faizal Hafan Farid sangat memprihatinkan. Terlebih, Kabupaten Bekasi selama ini dikenal sebagai daerah metro dollar.

"Prihatin ya, padahal Kabupaten Bekasi selama ini dikenal sebagai daerah metro dollar. Kita punya banyak kawasan ya, bahkan penyumbang PDRP dan PPNBH terbesar di Jawa Barat untuk ke pusat sebesar 50 triliunan per tahun" ungkapnya.

Faizal berharap ke depan Kabupaten Bekasi bisa menurunkan kemiskinan ekstrim dan berhasil menekan angka stunting.

"Kita lihat ya tahun depan, semoga bisa seperti itu," harapnya. 

 

(*) HI

Proses Sertifikasi Tanah ATR/BPN Kota Bekasi Dinilai Lamban, Masyarakat : Amir Sofyan Gak Becus Kerja, Kerjanya Moloor!

KOTA BEKASI, HI - Lamban bin lemot proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah yang dilakukan oleh kantor ATR/BPN Kota Bekasi menuai komplain disertai berbagai kecaman dari para pemohon terhadap kinerja para petugas kantor ATR/BPN Kota Bekasi yang berada di bawah kepemimpinan Amir Sofyan.A Ptnh.MAP. Akibat dari proses yang memakan waktu lama membuat kinerja ATR BPN Kota Bekasi dinilai masyarakat selain tidak profesional serta tidak memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan SOP yang ada.(04/04/2024).

 

Hal tersebut dijumpai Tim Awak Media ketika bertandang ke Kantor ATR /BPN Kota Bekasi, guna memantau aktifitas kinerja para petugas sesuai dengan spanduk yang di pampang di depan Kantor bertemakan "Kawasan Zona Integritas" Kantor Pertanahan Kota Bekasi " Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani". Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan realita yang ada, manakala sejumlah pemohon yang kedapatan sedang mengeluh oleh Tim Awak Media di lokasi.

 

"Betul itu, saya sendiri ngurus itu waduh di ombang-ambing kesana- kemari..kesana-kemari, percuma ada tulisan berintegritas percuma tidak ada artinya BPN menerapkan itu..tidak ada artinya," ucap RA salah satu dari sejumlah pemohon yang sedang bekumpul di depan kantor ATR/BPN Kota Bekasi, pada (04/04/2024) pagi.

 

Ditanyakan tanggapannya terkait kinerja para petugas ATR/BPN Kota Bekasi dalam menjalani tugas dan kewajibannya.

 

"Susah juga kalau di bilang kinerja harusnya betul jalannya sesuai SOP tetapi kenyataannya dalam proses pembuatan sertifikat bisa dua tahun, padahal kalau di kerjakan dengan benar..paling itu sebulan juga kelar itu kerjaan, tapi itu bisa bertahun-tahun," tutur RA.

 

Terkait mengenai kinerja petugas yang lamban dalam melakukan pekerjaannya masyarakat menilai ditengarai ada indikasi permainan kotor di dalam tubuh kantor ATR/BPN Kota Bekasi.

 

" Ya katanya sih memang harus ada yang namanya uang-uang apa yang saya enggak faham,ya, mungkin uang-uang liarlah kali, itu baru bisa proses berjalan. Tapi tetep aja banyak disini yang sudah mengasih seperti itu tapi tetep aja terhambat dan yang mengalami hal itu banyak," ungkap RA.

 

Ditanyakan Kantor ATR/BPN Kota di bawah kepemimpinan siapa dan wargapun menilai hal tersebut terjadi sejak kepemimpinan yang sekarang.

 

"Pak Amir dan betul ini semenjak Pak Amir pimpin dan kesulitannyapun luar biasa, enggak bisa kita nanyain langsung ke Kasi ke dalem enggak bisa masuk, nah kalau tentang ulah dia..ya memang karenakan dia Pimpinannya dan dia yang mengatur semua," tandas RA seraya melotot.

 

Sementara bambang pemohon lainnya menegaskan bahwa," Ini memang pimpinannya yang brengsek, kalau pimpinannya bener sudah pasti semua berjalan sesuai prosedur. Ada dugaan ini sengaja diciptakan untuk celah melakukan korupsi," tegasnya.

 

"Seharusnya dengan berani memasang spanduk seperti itu berarti siap melakukannya...jangan cuma omong doang tapi kerjanya gak jelas," imbuh Bambang dengan nada tinggi.

 

"Emang dibikin rapih kantor tapi kerjanya moloooor," potong Sumiati pemohon lainnya setengah berteriak di depan Kantor ATR/BPN KOta Bekasi..

 

Ia menegaskan bahwa,"Amir Sofyan gak becus kerja, gak mampu disiplinkan anak buah, gak pantes jadi pimpinan, kerjanya molooor,alias lamban bin lemot,"pungkas Sumiati berteriak. 

 

Usai mendapatkan informasi dari para pemohon yang kecewa atas kinerja para petugas, pejabat maupun pimpinan di ATR/BPN Kota Bekasi, Tim Awak Mediapun bergegas ke dalam kantor dan mengisi daftar tamu guna mendapatkan keterangan dari Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Amir Sofyan.

 

Namun sayangnya usai Tim Awak Media mengisi daftar tamu berikut keperluannya dan hal tersbut disampaikan oleh petugas pelayan untuk dilaporkan kedalam kantor dan mendapan jawaban tertulis dari TU maupun jawaban visual dari petugas pelayanan bahwa Kepala Kantor, Wakil Kepala Kantor, Humas atau TU serta pejabat  yang berkompeten untuk itu semuanya tidak ada di tempat, mereka semua sedang ada acara di pusat

 

Sejak berita ini diturunkan, belum ada dari pihak ATR/BPN Kota yang dapat dihubungi guna memberikan keterangan dan penjelasan terkait persoalan tersebut. 

 

(Joggie) HI

Tak Mampu Biayai Tol Laut Menuju IKN Desak Jokowi Terbitkan Perpres, Gubernur Sulteng Temui Staf Khusus Presiden

JAKARTA, HI - Gubernur Sulawesi Tengah , H. Rusdy Mastura , menemui Staf Khusus Presiden RI, Sukardi Rinakit dengan bertujuan untuk dapat segera mensukseskan Peraturan Presiden RI Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Sulawesi Tengah yang telah di rumuskan oleh Menko Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di Kantor Mensesneg RI , pada Selasa , 2 April 2024.

 

Kehadiran Gubernur Sulawesi Tengah didampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto, beserta Kepala Bappeda , Sandra Tobondo, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra/Plh. kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dr. Rohani Mastura, M.Si, Kepala Biro Hukum Adiman , SH,M.Si, Tim Ahli Gubernur Bidang HAM dan Ridha Saleh.

Pada Kesempatan tersebut, Gubernur Sulteng selain menyampaikan keinginannya  juga mendesak Pemerintah Pusat bahwa," Pemerintah Pusat harus mempersiapkan Sulteng menjadi Daerah penyangga IKN, sehingga Infrastruktur menjadi suatu keharusan yang wajib di bangun. Dikarenakan kemampuan APBD Sulteng..walaupun terjadi kenaikan PAD yang tinggi namun tetap tidak akan mampu membiayai Pembangunan Insfrastruktur yang sangat dibutuhkan di IKN, khususnya Insfrastruktur Jalan, Tol Laut menuju IKN dan fasilitas pendukung lainnya. Sehingga  dengan Peraturan Presiden RI sebagai landasan utama tersebut dapat menjadi acuan kami dalam pelaksanaan, maka kami yakin pesoalan itu nampaknya dapat teratasi dan hal inipun telah menjadi sebuah komitmen bersama untuk dapat segera kita mewujudkannya," ungkap H. Rusdy Mastur. 

 

Ia menyampaikan juga bahwa," Draf Peraturan Presiden RI terkait Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Sulawesi Tengah telah dirumuskan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Koordinator Pembangunan. Sehingga draf tersebut harus dapat di bawa dalam Rapat Terbatas (Ratas)  Presiden RI bersama Kementrian terkait, sehingga dibutuhkan dukungan penuh semua pihak baik itu Kementrian Sekretaris Negara, KSP dan Gubernur yang akan direncanakan pada hari rabu ,3 April 2024 tersebut akan dapat diterima Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan tak lupa juga untuk meminta dukungannya agar terwujudnya Pepres dimaksud," tandas Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastur menutup penyampaiannya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan berbuka puasa bersama Staf Khusus Presiden RI beserta jajaran, Gubernur Sulteng beserta SKPD dan Stakeholder terkait.

 

(Febrian) HI