Pernyataan Walikota Medan Dan Ketua DPRD Medan Saling Bongkar Borok, Ketua Karang Taruna Medan Angkat Bicara

MEDAN, HI - Keluarga Besar Karang Taruna Kota Medan mendukung penuh sikap tegas Walikota Medan, Bobby Nasution yang meminta bawahannya agar tidak bermain-main menggunakan dana APBD. Khususnya, penggunaan dana pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Karang Taruna Kota Medan, juga mengapresiasi sikap tegas Walikota Medan, agar tidak ada lagi istilah “titip-menitip” terkait penggunaan dana pembangunan untuk masyarakat.

“APBD itu memiliki fungsi Distribusi. Artinya, kebijakan APBD memiliki rasa kepatutan dan keadilan. Selain itu APBD juga memiliki fungsi Stabilisasi, yang bertujuan menjadi alat mengupayakan dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah”, ujar Ketua Karang Taruna Kota Medan, Yopie HI Batubara, SE, dalam konferensi pers, Jumat (17/03/2023).

Berdasarkan hal tersebut, ujar Yopie, wajar saja jika Walikota Medan bersikap tegas, agar penggunaan APBD tidak melenceng dari tujuan dan fungsinya. Apalagi dana yang berada dalam APBD berasal dari rakyat, dan tentunya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Soal pernyataan Walikota Medan yang menyebutkan Ketua DPRD ada “titip-menitip” dalam penggunaan dana APBD, Yopie menyebutkan hal tersebut merupakan sebuah bentuk ketegasan bahwa siapapun tidak boleh bermain-main dalam penggunaan dana APBD.

“Jangan pernyataan tersebut dipelintir bahwa adanya perseteruan, terkait pernyataan Ketua DPRD Medan yang menyoroti soal pembangunan lampu jalan di Kota Medan. Sekali lagi, pernyataan Walikota Medan merupakan sikap tegas bahwa siapapun tidak boleh bermain-main terhadap penggunaan dana APBD”,ujar Yopie

Soal pernyataan Ketua DPRD Medan, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangam (BPK) umtuk mengaudit proyek penherjaan lampu jalan, hal tersebut merupakan hal yang biasa saja.

“Tidak harus Ketua DPRD Medan berbicara seperti itu, BPK sudah pasti akan melakukan tugasnya. Bukan hanya proyek lampu jalan, semua kegiatan yang bersumber dana dari APBD tak luput dari pemeriksaan BPK”,ujar Yopie.

Hanya saja, Yopie berharap, ke depannya Ketua DPRD Medan lebih memberdayakan Alat Kelengkapan Dewan, yakni Komisi yang berkenaan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana proyek APBD dianggarkan dan dilaksanakan.
 
"Jangan sampai menimbulkan penilaian negatif pada pernyataan yang di sampaikan Ketua DPRD di Publik terhadap Walikota Medan sebagai sentimen pribadi,  karena kita tahu tupoksi DPRD adalah sebagai legislatif yang dipilih rakyat dan Walikota juga dipilih oleh rakyat, hal tersebut dapat memicu konflik yang kedepannya menghambat pertumbuhan Kota Medan, terlebih keduanya berasal dari partai yang sama, "tutupnya. 

 

(Zakiyah) HI

Soroti Silpa Anggaran Pembelanjaan Baju Dinas DPRD Lebak, Semar : 'Itu Uang Rakyat, Siapapun Berhak Mengetahui!'

BANTEN, HI - Serikat Mahasiswa Aspirasi Rakyat (Semar) menyoroti adanya Silpa anggaran pemebelanjaan baju dinas anggota DPRD Lebak, Rabu (15/3/2023). Mereka meminta Setwan DPRD Lebak terbuka ke publik terkait pengelolaan anggaran di DPRD Lebak.

" Selama itu anggaran negara yang notabene uang rakyat, tentu siapapun berhak mengetahui, jangan sampai ada yang disembunyikan. Dengan diamnya Setwan DPRD Lebak ketika dikonfirmasi Awak Media, artinya itu patut di curigai, ada apa sebenarnya administrasi di DPRD Lebak," tegas Ketua Umum Semar Muhamad Apud pada Awak Media.

Menurut Apud, dengan terjadinya Silpa anggaran baju dinas DPRD Lebak, itu menandakan bahwa perencanaan awal terkait penganggaran baju dinas dinilai gagal.

" Bisa jadi gagal perencanaannya, atau ada hal yang lain yang patut kita curigai. Untuk itu, mari kita kawal sama sama," ujar Apud.

Ketua Umum Muhamad Apud juga mengaku dalam waktu dekat akan meminta audensi dengan pihak DPRD Lebak untuk mempertanyakan sejumlah persoalan yang ada di DPRD Lebak.

" Saya akan kordinasikan dengan kawan kawan aktifis yang lainnya, untuk bersama sama mengawal sejumlah persoalan yang ada di DPRD Lebak. Termasuk, temuan BPK. Bukan hanya tidak tahu malunya, tapi kita akan coba kaji sejauh mana persoalan perdata ataupun apakah ada pidananya, kita lihat nanti," tandasnya.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Hingga berita ini diterbitkan, Sekertaris DPRD Lebak Lina Budiarti tidak memberikan jawaban.

 

(Enggar) HI

Asah Kemampuan Bela Diri, Satbrimob Yon B Pelopor Polda Kalbar Gelar Ujian Bela Diri Polri Berkala Semester I Tahun 2023

KALIMANTAN BARAT, HI - Untuk meningkatkan ketrampilan serta mengasah kemampuan beladiri, Satbrimob Polda Kalbar menggelar ujian beladiri Polri berkala untuk personel Batalyon B Pelopor di lapangan Apel Mako, Selasa (14/03/2023).

Kali ini beladiri dilaksanakan personel Batalyon B Pelopor dimulai dengan pemanasan yang dipimpin oleh instruktur beladiri Polri Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalbar.

Beladiri Polri adalah kemampuan anggota Polri dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari serangan lawan menggunakan teknik-teknik menghindar, menangkis, bahkan jika diperlukan dapat melakukan serangan balik dengan tangan kosong maupun alat guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan ujian Beladiri Polri, yang diujikan adalah kemampuan anggota mempertahankan diri dengan tehnik dasar Beladiri Polri seperti kemampuan anggota mempertahankan diri dan atau orang lain, dari serangan pihak lain dengan menggunakan teknik- teknik menghindar, menangkis dan bila perlu menyerang balik baik dengan tangan kosong maupun dengan alat untuk melumpuhkan lawan, guna melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelas Danyon B Pelopor Kompol Efadhoni Lilik Pamungkas, S.H., S.IK.

Danyon B Pelopor menambahkan, bahwa beberapa teknik dalam Beladiri Polri diperagakan personel yang mengikuti ujian, termasuk teknik dasar membawa tahanan dengan tangan kosong maupun dengan alat untuk melumpuhkan lawan.

Tujuan diadakannya ujian Beladiri Polri bagi personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalbar ini adalah untuk nilai 13 Komponen sebagai syarat untuk pengusulan kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan (Dikbang) serta untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dilapangan.

(Juli) HI

PJ Gubernur DKI Jakarta Dukung Penyelenggaraan Jakarta e-Prix 2023 Mendapat Apresiasi Dari Ketua MPR RI, Bamsoet

JAKARTA, HI - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam penyelenggaraan Jakarta e-Prix 2023. Bahkan sebagai salah satu bentuk dukungan, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menolak undangan gratis dan akan membeli tiket nonton untuk bisa datang langsung ke Jakarta e-Prix International Circuit (JIEC) Ancol menyaksikan kemeriahan Jakarta e-Prix 2023 pada 3-4 Juni mendatang.

Bamsoet bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta Chief Championship Officer sekaligus Co-Founder Formula E Operation (FEO) Alberto Longo juga memastikan penyelenggaraan Jakarta e-Prix 2023 merupakan murni kegiatan olahraga dengan mengedepankan skema business to business, sehingga tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Dikerjakan secara gotong royong oleh IMI, JakPro, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan berbagai pihak swasta lainnya.

Jakarta e-Prix 2023 start from zero, mengingat penyelenggaraannya yang tahun lalu sudah tutup buku. IMI juga telah meminta Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung serta JakPro meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk bekerjasama melakukan pendampingan. Memastikan agar penyelenggaraan Jakarta e-Prix 2023 bisa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Kita juga melaporkan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, bahwa untuk seri Jakarta e-Prix 2024 rencananya akan memakai street circuit. Langkah ini mendapat respon positif dari Pak Heru. Lokasi pastinya nanti akan diumumkan di waktu yang tepat. Pasti bukan di dalam kawasan Monas. Kemungkinan besar bisa di sekitar kawasan jalan Jenderal Sudirman. Memanfaatkan perbaikan jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan berbagai event Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN 2023," ujar Bamsoet usai bertemu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/3/23).

Turut hadir antara lain Direktur Utama JakPro Iwan Takwin, Ketua OC Jakarta e-Prix 2023 sekaligus Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil IMI Pusat Ananda Mikola, Ketua Race Jakarta e-Prix 2023 sekaligus Deputi Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil IMI Pusat Bagoes Hermanto, Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat Andrys Ronaldi, Direktur Advokasi dan Hukum IMI Pusat Rudi Kabunang, serta Komunikasi dan Media IMI Pusat Hasby Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, persiapan penyelenggaraan dua seri Jakarta e-Prix 2023 pada 3 dan 4 Juni 2023 di JIEC Ancol sudah hampir 100 persen. FEO sudah memastikan JIEC Ancol sangat layak untuk digunakan. HIPMI dan JakPro juga akan menggerakan berbagai kalangan UMKM untuk menjual berbagai produknya di sekitar JIEC Ancol. Termasuk bekerjasama dengan kalangan UMKM untuk memproduksi merchandise Formula E. Menjadikan Jakarta e-Prix 2023 bukan hanya sekadar event balap internasional, melainkan juga bisa memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

"Formula E juga terbukti telah memberikan hasil positif bagi county and city branding. Sebagaimana disampaikan Co-Founder FEO Alberto Longo, Jakarta e-Prix 2022 lalu merupakan yang terbaik dalam sejarah penyelenggaraan Formula E, bahkan juga bisa dinilai sebagai yang terbaik dalam penyelenggaraan kejuaraan motorsport dunia. Selain dihadiri 60 ribu penonton yang datang langsung ke JIEC dan kawasan Ancol, Jakarta e-Prix 2022 juga disaksikan lebih dari 10 juta penonton Indonesia yang menonton melalui siaran langsung televisi dan berbagai media lainnya. Impresi di media sosial juga sangat besar, mencapai 22,6 juta interaksi di konten yang disajikan di media sosial Formula E serta disaksikan lebih dari 1 miliar masyarakat dunia melalui liputan dan siaran langsung 153 televisi internasional. Untuk Jakarta e-Prix 2023, kita harapkan jumlahnya akan meningkat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia memiliki kontrak untuk menyelenggarakan Formula E hingga tahun 2024. Penjajakan perpanjangan kontrak hingga tahun 2030 akan dilakukan dengan FEO, dengan harga yang lebih kompetitif. Mengingat Indonesia memiliki banyak keunggulan dan telah terbukti mampu menyelenggarakan Formula E secara baik dan berkualitas.

"Konsistensi penyelenggaraan Formula E juga sangat penting untuk menguatkan posisi Indonesia di G-20. Di tahun 2023 ini saja, dari 16 seri Formula E, sebanyak 15 seri dilakukan di negara G-20. Sisanya 1 seri dilakukan di Monako pada 6 Mei. Selain Indonesia, negara G-20 yang menjadi tuan rumah Formula E 2023 antara lain, Meksiko (menyelenggarakan Formula E pada 14 Januari), Arab Saudi (27 dan 28 Januari), India (11 Februari), Afrika Selatan (25 Februari), Brazil (25 Maret), Jerman (22 dan 23 April), Amerika Serikat (24 Juni), Italia (15 dan 16 Juli), serta Inggris (29 dan 30 Juli)," pungkas Bamsoet.

 

(*) HI

DPRD Kota Tangerang Selatan Gelar Rapat Paripurna, Mustopa : Harus Menjadi Lembaga Terpercaya, Kreatif Dan Produktif

 

TANGERANG, HI - DPRD Kota Tangerang Selatan baru saja menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka“Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2022/2023”. pada Senin, (13/3/2023).

 

Rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Selatan Mustopa, M.A. Hal tersebut dilaksanakan sehubungan dengan telah dilaksanakan Reses I Masa sidang I Tahun 2022/2023.

 

Dalam moment tersebut Mustopa menyampaikan bahwa, "Agar aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh masyarakat dapat terealisasi sesuai harapan dan keinginan para konsituennya,"terangnya.

 

Ia pun menekankan kepada para Anggota DPRD agar melakukan tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai Wakil Rakyat secara Profesional dengan mengikuti aturan yang sudah di tetapkan.

 

"Anggota DPRD tentunya harus lebih profesional dalam melaksanakan tiga fungsi DPRD yakni penyusunan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan pengawasan sebagaimana kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,"tandasnya.

 

Mustopa berharap DPRD Kota Tangerang Selatan dapat menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dipercaya sepenuhnya oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan Kota Tangerang Selatan pada khususnya serta  lebih menonjolkan Kreatifitas dan Produktifitas di dalam melakukan Tupoksinya selaku Wakil Rakyat.

 

"Dan tentunya agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terpercaya, kreatif dan produktif." tutup Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Selatan Mustopa, M.A

 .

(Qussairy) HI