Gelar Audensi Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Firdaus : Jalin Kemitraan Dan Dukung Berbagai Program Sosial

JAKARTA, HI – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus,  menggelar audensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf, pada Rabu (11/12/2024) di Ruang Kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta. 

Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sosial di Indonesia yang dapat disinergikan antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, antusias menerima kunjungan Ketum SMSI, Firdaus bersama jajarannya. Sejumlah pengurus elit SMSI Pusat yang ikut dalam pertemuan itu, diantaranya H. Makali Kumar (Sekretaris Jeneral), Prof. Dr. Taufiqurochman, A. Ks, S.Sos, M.Si (Dewan Pakar) dan tiga orang Devisi Humas SMSI, yakni Sabri, SKM, M.Kes, Iwan Sunano, dan Eko Suprihatmoko.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kemitraan dalam mendukung program-program sosial di masa mendatang.

"Dengan Menteri Sosial yang baru, kami dari SMSI ingin menjalin silaturahmi sekaligus membangun kemitraan untuk mendukung berbagai program sosial ke depan," ujarnya.

Firdaus juga memperkenalkan SMSI sebagai organisasi yang mewadahi 2.670 perusahaan media siber dari seluruh Indonesia. 

"Anggota kami terdiri dari para pemilik atau pemimpin perusahaan media siber yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia," tambahnya.

Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, turut menegaskan harapan SMSI agar program-program Kementerian Sosial dapat disinergikan dengan program sosial yang dikelola SMSI.

"Kami berharap program-program Kemensos bisa diselaraskan dengan kegiatan sosial yang digagas SMSI, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," ungkapnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf  menyambut baik inisiatif dan harapan SMSI, seraya mengapresiasi peran media dalam mendukung penyampaian informasi program-program sosial kepada masyarakat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara Kementerian Sosial dan SMSI dalam mengoptimalkan pelayanan sosial kepada masyarakat di berbagai daerah.

"Kami menyambut baik dengan audensi bersama pengurus SMSI Pusat ini. Apalagi, pertemuan ini, selain silaturahmi, juga ada sinergitas untuk suksesnya program sosial yang kami laksanakan," ujar Gus Ipul.

Orang nomor satu di Kemensos ini, merasa optimis, akan terjalin kemitraan yang positif dengan SMSI. Baik dalan progrom sosial maupun publikasi.

Pada pertemuan tersebut, Ketum Firdaus menyerahkan Cinderamata berupa Buku kepada Mensos Gus Ipul, dan ditutup dengan ramah tamah. 

(*)HI

Pertikaian Fakultas Teknik Versus Fakultas Pertanian UNIKA Medan Berujung Penetapan 13 Mahasiswa Sebagai Tersangka

SUMUT, HI - Aksi tawuran antar Fakultas Teknik dengan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Medan atau UNIKA Medan berujung penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian.

 

Hal ini diungkapkan Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G Hutabarat, didampingi Wakapolsek Sunggal, Philip A Purba, Kanitreskrim Polsek Sunggal, AKP Budiman Simanjuntak dan Kasi humas Polsek Sunggal, Ipda Ayu Lubis saat menggelar konferensi pers di Polsek Sunggal Medan, Jalan Tahi Bonar Simatupang Medan, Senin Sore (09/12/2024).
 
"Tawuran antara Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian  UNIKA Medan disebabkan oleh faktor dendam lama yang bermula saling lirik saat berada di sebuah rumah makan," ungkap Kompol Bambang G Hutabarat.

Kapolsek Sunggal menerangkan, Peristiwa saling lirik yang berujung tawuran ini menyebabkan 1 unit sepeda motor milik salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian.

"Kelompok dari Fakultas Teknik membakar sepeda motor milik salah satu anggota dari Fakultas Pertanian di sebuah warung silver di Jalan Setia Budi Medan," terangnya.

Aksi pembakaran sepeda motor tersebut  membuat tawuran pecah antara Fakultas dari Unika Medan. Tawuran itu merusak sebuah warung di Jalan Melati Raya Medan.

"Ada 13 mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Pertanian yang kita tangkap dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka. Barang bukti yang didapat dilokasi diantaranya adalah Batu, besi, petasan, bom molotov celurit dan kayu," jelasnya.

Guna untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, terhadap pelaku disangkakan kepada pasal 187 Subs Pasal 170 Jo Pasal 406 Subs Pasal 358 KUHPidana degan ancaman Pidana penjara paling lama 12 tahun.

Polsek Sunggal menghimbau kepada mahasiswa di kota Medan khususnya Universitas Katolik Medan atau UNIKA Medan untuk tidak terprovokasi atas peristiwa tauran ini. Polisi akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindak kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Medan.

(Ucok) H

 

 

Ungkap Penipuan Dan Penggelapan Rental Mobil, Polrestabes Medan Apresiasi Kinerja Polsek Medan Tembung

SUMUT HI – Kasus penipuan dan penggelapan mobil berhasil diungkap oleh Tim Reskrim Polsek Medan Tembung setelah menerima laporan dari korban Andrewan Jonathan Hasiholan Aritonang (24). Korban melaporkan dua pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Senin, 02 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Parkit XVI, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dalam keterangannya Kapolsek Medan Tembung, mengatakan bahwa," Modus Operandi, pelaku utama, Wasty TY Sinaga (44), menggunakan modus sewa mobil untuk satu bulan dari korban. Namun, tanpa sepengetahuan pemiliknya, mobil-mobil tersebut dijual atau digadaikan oleh rekannya, Ronald Fransius Situmorang (45), di berbagai lokasi. Korban mulai curiga setelah kendaraan yang disewakan tidak kembali sesuai kesepakatan," papar Kompol Jhonson Sitompul

Terkait mengenai barang bukti yang diamankan dalam kasus ini, Kanit Reskrim mengungkapkan bahwa,"Polisi berhasil menyita enam unit mobil yang menjadi objek kejahatan, diantaranya:Toyota Avanza putih BK 1566 WX atas nama Oliver Siahaan, Daihatsu Sigra silver BK 1389 AEH atas nama Raphael Sinabariba, Daihatsu Xenia coklat BK 1642 FA, Toyota Avanza putih BK 1371 AEQ atas nama korban, Andrewan Jonathan Hasiholan Aritonang, Toyota Kijang Innova hitam BK 1546 BT atas nama Maju Parangin Angin, Suzuki XL-7 hitam BK 1863 ADX," sambung AKP Japri Simamora.

Kapolrestabes Kota Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan memberikan apresiasi kepada  Kapolsek Medan Tembung, Kompol Jhonson  Sitompul dan Kanit Reskrim, AKP Japri Simamora.

"Menurut saya ini kinerja yang bagus sekali, luar biasa. Ditengah kesibukan kita semua dalam rangka pengamanan proses demokrasi, tetapi unit Reskrim Polsek Medan Tembung tidak tinggal diam untuk menindak lanjuti kasus penipuan penggelapan," ucap Kapolrestabes Medan, Sabtu (7/12/2024) sekira pukul 20:10 wib.

Lebih lanjut dikatakannya, kasus ini salah satu kasus yang cukup meningkat jumlahnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Pelaku menggunakan modus menyewa mobil, tetapi kemudian mobil itu dijual atau digadaikan tanpa izin pemiliknya," sambung Gidion.

Kapolres menghimbau kepada pemilik rental mobil untuk berhati - hati dan jangan percaya dengan buaian atau iming - iming yang menggiurkan.

"Keduanya ditahan dan dijerat dengan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara," ungkapnya.

"Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan aset kepada pihak lain, terutama dalam transaksi rental. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor," pungkas Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan.

(Ucok) HI

Ditjen Keuda Desak Pemda Segera Sususn Langkah Strategis Guna Pastikan Kesiapan Dana Hibah Pilkada Ulang 2025

JAKARTA, HI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun langkah strategis untuk memastikan kesiapan Dana Hibah Pilkada ulang pada 2025 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Upaya ini penting untuk mengantisipasi adanya kemenangan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.(04/12/2024).

 

Pesan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Pilkada Ulang Tahun 2025 secara daring dari Jakarta, Selasa (3/12/2024).

 

Maurits mengatakan, pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 Januari 2023. Surat tersebut mendorong Pemda untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

 

"Karena itu, Pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dan mendukung kesiapan pendanaan hibah Pilkada ulang pada 2025," kata Maurits.

 

Dirinya juga membeberkan berbagai langkah strategis yang harus dilakukan Pemda terkait persoalan tersebut

 

"Pertama, Pemda mengalokasikan pendanaan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan, yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua, jika alokasi dana pemilihan ulang belum tersedia, Pemda wajib melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang hasilnya dialihkan untuk mendanai pemilihan tersebut," beber Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

 

Lanjutnya," Ketiga, Pemda berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Daerah agar melaporkan penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2024. Apabila terdapat sisa anggaran dana hibah, maka akan diperhitungkan dalam kebutuhan dana pemilihan ulang tahun 2025. “Keempat, dalam hal pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan ulang belum mampu mendanai dari APBD, dapat mengusulkan dukungan dari APBD provinsi atau dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” tambah Maurits. 

 

Ia juga menyampaikan bahwa menyampaikan, kepastian pelaksanaan Pilkada ulang menunggu keputusan KPU mengenai hasil penghitungan riil surat suara yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2024. Meski begitu, Maurits mengingatkan bahwa pendanaan hibah untuk Pilkada ulang 2025 harus tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Diketahui, pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota, dengan diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan. 

 

"Peserta Pilkada terdiri dari 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi, 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota,” tutur Maurits.

 

(Lulu) HI

Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Ditjen Dukcapil Sukses Layani Administrasi 469 Warga Dalam Waktu Tiga Hari

JAKARTA, HI - Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, Ditjen Dukcapil sukses melayani 469 warga selama tiga hari, mulai dari 1 hingga 3 Desember 2024. Pelayanan ini meliputi perekaman KTP-el, pergantian foto, pencetakan KTP-el, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Hari Disabilitas Internasional adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Ditjen Dukcapil hadir dengan semangat memberikan akses yang setara kepada semua kalangan,” ujar Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, dalam penutupan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (3/12/2024).

Di hari pertama, layanan berhasil menjangkau 113 warga, termasuk 2 orang yang melakukan perekaman KTP-el, 13 orang mengganti foto, 89 orang mencetak KTP, dan 9 orang mengaktivasi IKD. Hari kedua mencatat 96 warga, rinciannya, 4 warga melakukan perekaman KTP-el, 5 warga mengganti foto, 66 warga mencetak KTP-el, dan 21 warga mengaktivasi IKD. Sementara pada hari ketiga, 260 warga telah terlayani, dengan rincian layanan ini meliputi 2 warga yang melakukan perekaman KTP-el, 30 warga mengganti foto, 205 warga mencetak KTP-el, dan 28 warga mengaktivasi IKD.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, dalam kesempatan terpisah, juga menegaskan bahwa HDI adalah momentum strategis untuk memastikan akses layanan bagi semua warga negara. “Ini momentum yang baik di Hari Disabilitas Internasional. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kalangan, terutama penyandang disabilitas, mendapatkan hak mereka terhadap dokumen kependudukan. Tanpa dokumen ini, akses ke berbagai layanan dasar menjadi terhambat,” ujar Handayani.

Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Dukcapil untuk terus menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melayani, Dukcapil juga bersinergi dengan acara pameran karya penyandang disabilitas yang berlangsung di lokasi yang sama. Kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga masyarakat umum, turut menambah semarak acara ini.

Hani menambahkan, layanan ini tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Dengan sistem yang mudah diakses, Ditjen Dukcapil memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. “Kami berharap kehadiran Dukcapil di acara seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai wilayah dan berbagai kesempatan,” ujarnya.

Momentum HDI ini merupakan salah satu langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dukcapil.  

 

(Nurjanah) HI