Berdasarkan Hasil Penyelidikan Dan Uji Forensik, Bareskrim Polri Tegaskan Ijazah Mantan Presiden Jokowi Asli Dan Sah!

JAKARTA, HI – Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

“Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli. Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

“Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

“Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya.

 

 

(Azhari) HI

 

Rapat Ditjenpas, Kemen PKP Dan Kemenkeu Bahas Rencana Pemindahan Lembaga Pemasyarakatan Salemba Dan Cipinang

JAKARTA, HI – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Keuangan melalui Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) bahas rencana tukar-menukar lahan Kompleks Pemasyarakatan Cipinang dan Salemba, Jumat (16/5/2025). 

Rencana ini melibatkan mekanisme tukar-menukar lahan yang saat ini digunakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah padat penduduk untuk dimanfaatkan menjadi kawasan permukiman. Sebagai gantinya, akan dibangun Lapas dan Rutan baru di lokasi lain.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengatakan bahwa, rencana ini merupakan upaya mengatasi masalah overcapacity dan overcrowding yang selama ini terjadi di Lapas dan Rutan, terutama di Jakarta.

“Pemindahan Kompleks Pemasyarakatan Cipinang dan Salemba bukan sekadar tukar aset, tetapi harus menjawab persoalan isu Pemasyarakatan yang terus terjadi, yakni dalam mengatasi overcrowding dan overcapacity,” ungkap Mashudi.

Melalui langkah tukar-menukar aset ini, Ditjenpas turut mendukung implementasi Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menanggulangi masalah overcapacity dan overcrowding secara komprehensif di Lapas dan Rutan

Senada dengan itu, Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian PKP, menambahkan dalam proses tukar menukar aset milik negara seperti ini diperlukan keseimbangan nilai aset agar tidak merugikan negara. 

“Permasalahan yang sering muncul dalam proses tukar-menukar aset negara berasal dari ketidakseimbangan nilai. Maka dari itu, seluruh tahapan dan skema harus dirancang sejak awal untuk menghindari kendala,” ujar  Brigjen Pol. Aziz Andriansyah.

Sementara itu, perwakilan DJKN, Kementerian Keuangan menambahkan bahwa, pentingnya kelengkapan dokumen dan kejelasan informasi mengenai aset yang akan ditukar. 

"Hal ini mencakup status kepemilikan, keberadaan bangunan bersejarah, dan rencana pembangunan pengganti," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas beberapa opsi lokasi pengganti untuk pembangunan Lapas dan Rutan baru, di antaranya Kalimantan Selatan, Banten, dan Jawa Barat. 

Adapun Kompleks Pemasyarakatan Cipinang dan Salemba saat ini menampung 12.000 Warga Binaan dan Tahanan dari 5.700 kapasitas yang terdiri dari Lapas, Rutan, dan Rumah Sakit Umum Pengayoman.

 

(Fjr/Tauf) HI

Saresehan Ekonomi Islam IAEI, Menkeu Tekankan Pentingnya Sinergitas Tiga Pilar Utama Ekonomi Islam di Indonesia

JAKARTA,  HI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sinergi antara tiga pilar utama ekonomi Islam, yaitu akademisi, birokrasi, dan praktisi, dalam mendorong terwujudnya sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat membuka Sarasehan Ekonom Islam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, pada Kamis(15/5/2025).

“Sinergi antara pilar akademisi, birokrasi, dan praktisi bisa membangun sebuah perekonomian yang tidak hanya sejalan dengan value Islam, namun juga pada akhirnya menciptakan suatu keadilan yang tidak konseptual tapi realita, dan kemudian menciptakan kemakmuran yang bisa dirasakan,” ujar Menkeu.

Menkeu menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki spektrum yang luas, tidak hanya soal halal dan haram, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai luhur, seperti amanah, integritas, fatonah, dan siddiq. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

“Nilai rahmatan lil alamin di dalam ekonomi syariah memberikan dan mendorong manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk membangun sebuah tata kelola yang baik,” kata Menkeu. 

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengapresiasi kiprah IAEI selama dua dasawarsa yang telah memadukan kontribusi akademik dengan kebijakan publik. Konvensi Nasional Ekonomi Islam pada tahun 2004 melahirkan cita-cita untuk menghadirkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. 

Sejak saat itu, momentum lahirnya Ikatan Ahli Ekonomi Islam sebagai organisasi kumpulan intelektual untuk mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam terus berkembang. Tak hanya bicara tentang akademik, tapi juga memberikan input kebijakan kepada pemerintah melalui berbagai riset dan kajian yang berbasis nilai Islam.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendiri IAEI, para senior, serta seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membangun dan mengembangkan IAEI, serta memikirkan bagaimana value Islam bisa menjadi sumber inspirasi tidak terputus,” ujar Menkeu.

(dep/al/nb/nj) HI

Kedapatan Bawa Sabu SM Pasrah Mendekam Dalam Bui, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tapsel Bekuk Pelaku di Aek Pining

TAPANULI SELATAN, HI – Seorang oknum Mahasiswa berinisial, SM (32), warga Desa Wek IV, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), kini hanya bisa pasrah dengan mendekam dari balik jeruji besi,(03/05/2025).

Pasalnya, Tim Operasional Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan, sudah menangkapnya, pada Sabtu (03/05/2025) subuh di salah satu Sekolah di Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru. Dari SM, Tim Opsnal juga menyita sabu.

“Penangkapan tersangka (SM-red), berawal dari informasi maraknya peredaran sabu di Kelurahan Aek Pining,” ungkap Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi melalui Kasat Resnarkoba, AKP IR Sitompul dalam keterangannya kepada Awak Media, (03/05/2025) pagi.

"Dari informasi ini," lanjut Kasat, "Tim Opsnal bergerak melakukan upaya penyelidikan. Setiba di lokasi, Tim Opsnal melihat seorang pria yang mencurigakan hendak masuk ke dalam lingkungan Sekolah."

“Kemudian, kami membuntuti pria itu dan begitu tiba di teras Sekolah, kami langsung menangkapnya,” ucap Kasat.

"Saat ditangkap," ungkap Kasat, "Ternyata dari bawah kaki pria yang belakangan mengaku berinisial, SM tersebut, ditemukan sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu seberat 0,07 Gram. Selanjutnya, Tim Opsnal juga menggeledah badan dan pakaian SM."

Dari hasil penggeledahan ini, Tim Opsnal berhasil menyita sebungkus plastik klip besar yang isinya, satu paket sedang yang diduga berisi sabu seberat 1 Gram. Serta, sebungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 3 paket kecil diduga sabu seberat 0,21 Gram.

“Selain itu, kami juga menyita 16 bungkus plastik klip kecil kosong, sebuah dompet yang di dalamnya ditemukan 2 lembar STNK, satu unit Handphone warna merah, dan satu unit sepeda motor warna merah hitam benomor polisi BB 2983 HS,” rincinya.

Kasat melanjutkan bahwa, saat diintrogasi di TKP, SM mengaku bahwa ia memperoleh barang haram tersebut dari pria inisial, R yang masih dalam pengejaran. Yang mana, R menawarkan sabu kepada SM untuk dijualkan kembali.

“Lalu, R ini memberikan sabu dan menyuruh tersangka menjualkan sabu tersebut kepada orang lain berinisial, P yang juga masih dalam penyelidikan kami. Guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, tersangka dan seluruh barang bukti kami bawa ke Sat Resnarkoba Polres Tapsel,” tutup Kasat Resnarkoba, AKP IR Sitompul.

 

(Azhari) HI

Beredar Foto Masa Muda Prabowo Subianto Audiensi ke Kediaman Soeharto, Bahas IDT Dan Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA, HI - Beredar di Sosmed dan media online foto masa muda Presiden RI Ke-8 Prabowo Subianto Tahun 1994, saat Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PP KMA-PBS) 1994-1997 melakukan audiensi dengan Presiden Soeharto. Prabowo hadir didampingi Drs. H. M. Taufiq R. Abdul Syakur selaku Ketua Umum PP KMA-PBS dengan sama-sama membawa map biru.(01/05/2025).

Tampak Prabowo yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) ini duduk di samping berhadapan dengan Presiden Soeharto. Tepat diapit hiasan burung Garuda dengan satu gading dan di atasnya ada foto Soeharto dan Ibu Tien (Siti Hartinah).

Foto tersebut ternyata adalah foto arsip milik Haji Taufiq atau Kyai Taufiq sapaan akrab H. M. Taufiq R. Abdul Syakur yang merupakan sahabat lama Prabowo. Katanya, Prabowo, saat itu adalah tentara muda yang berpangkat Letkol dan menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PP KMA-PBS 1994-1997

PP KMA-PBS dan ribuan jaringannya yang tersebar di Indonesia, waktu itu terus menyiapkan jaringan dan sumber daya masyarakat yang telah dibina untuk Presiden Soeharto dengan progam Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hal ini melibatkan alumni Mahasiswa Penerima Beasiswa Supersemar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami para alumni Penerima Beasiswa Supersemar telah berjuang bersama Pak Prabowo selama lebih dari 30 tahun. Para alumni yang tersebar ikut terlibat dalam program pemerintah mengentaskan kemiskinan di masa Soeharto hingga Jokowi," ujar Kyai Taufiq yang juga Ketua Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia (YPKMI), saat diwawancarai wartawan di kediamannya Jl. Cendana Raya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis 1 Mei 2025.

Bahkan kata dia, secara politik dan moral para alumni terus mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto selama 30 tahun, sampai terpilih menjadi Presiden RI Ke-8 (Periode 2024-2029).

"Para alumni Penerima Beasiswa Supersemar telah memberdayakan masyarakat di sekitar 1000 desa se-Indonesia. Termasuk selalu setia mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden selama 4 kali Pilpres," ucap Haji Taufiq.

Tampak juga Prabowo Subianto di foto yang lain berkumpul bersama PP KMA-PBS dan Anggota Majelis Pertimbangan PP KMA-PBS Pusat di Kantor Ketua Majelis Pertimbangan PP KMA-PBS di Dan Group 4 Kopassus di Batujajar Cimahi Bandung Jawa Barat, Tahun 1994/1995.

Prabowo Subianto saat itu berpangkat Letkol dan menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PP KMA-PBS) 1994-1997 dan Drs. H. M. Taufiq R. Abdul Syakur saat itu Ketua Umum PP KMA-PBS dan Drs Eddy Jauhari Selaku Sekretaris Jenderal PP KMA-PBS pada kegiatan Pelatihan 1000 Sarjana Alumni Beasiswa Super Semar, dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

“Alhamdulillah waktu itu, acara Pelatihan 1000 Sarjana Alumni Beasiswa Super Semar, dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) berlangsung sukses. Banyak manfaat dan makna bersama yang diberikan Pak Prabowo selama 1990-an sampai 2025 ini,” jelas Haji Taufiq yang juga Ketua Umum Presidium Pusat Gerakan Masyarakat Rekonsiliasi Nasional (GeMaReN) menceritakan memori lamanya.

Silaturahim Kyai Taufiq dengan Prabowo Subianto

Sebelumnya, sahabat dekat almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), H. M. Taufiq R. Abdul Syakur sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jl. Veteran 17 Gambir, Jakarta Pusat. Pertemuan sahabat lama ini terjadi saat Halal Bihalal Silaturahim Lebaran Idul Fitri 1446 H – 31 Maret 2025 M.

“Cari saya, cari saya yah. Nanti kita ketemu,” ucap Presiden Prabowo Subianto kepada Haji Taufiq sapaan akrabnya, saat bertatap muka dan salaman di acara Open House di Istana Negara, Senin (31/3/2025) lalu.

Selanjutnya, H. M. Taufiq R. Abdul Syakur membalas ucapan Presiden Prabowo Subianto, “Siap Pak Presiden,” jawabnya. 

 

 

(Syafrudin) HI