Kunjungi Koperasi Desa Merah Putih Syariah di Desa Bilelando, Wamendagri : Penggunaan Modal Usaha Harus Tepat Sasaran !

LOMBOK TENGAH, HI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa penggunaan modal usaha Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih harus tepat sasaran. Modal pinjaman yang diberikan pemerintah melalui perbankan perlu dimanfaatkan sesuai dengan potensi desa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Penjelasan tersebut disampaikan Bima saat berkunjung ke Koperasi Desa Merah Putih Syariah di Desa Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). Dalam kunjungan itu, Bima Arya berdialog dengan para petani, nelayan, dan pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan koperasi di daerah tersebut.

Dalam dialog itu, Bima menegaskan bahwa bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Kopdeskel dapat mencapai Rp2 hingga Rp3 miliar, tergantung pada prospek unit usaha yang dikelola. Ia mengingatkan, modal tersebut harus digunakan secara bijak untuk pembelian alat produksi seperti cold storage, alat pengering gabah, maupun gudang penyimpanan.

"Jadi nanti kalau ada uang, tolong saya menitip, dipastikan ini Ketua Koperasi, pengurusnya, diawasi oleh Pak Kades sebagai pengawas, supaya betul-betul uangnya itu digunakan untuk modal alat-alat yang dibutuhkan oleh nelayan, petani, dan semuanya," tegas Bima.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus koperasi, yang sebagian besar masih berusia muda. Bima menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai pelatihan untuk memperkuat kemampuan manajerial mereka.

"Jadi nanti Pak, kita sudah siapkan pelatihan-pelatihannya dari Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, supaya lebih pintar lagi, supaya lebih punya konsep lagi," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan, program Kopdeskel Merah Putih merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus dikawal bersama. Ia pun menitipkan pesan kepada para kepala desa untuk membimbing dan menjaga kekompakan warganya agar koperasi desa dapat berjalan secara berkelanjutan.

 

 

(Heri) HI

 

 

Perkuat Kapasitas Pendapatan Asli Daerah, Mendagri, Tito : Keberadaan BUMD Mampu Membuka Lapangan Kerja Daerah

JAKARTA, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, selain peran tersebut, keberadaan BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga di bidang-bidang strategis, termasuk di bidang pangan.

 

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Acara tersebut mengusung tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts.”

 

Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan dominasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari dana transfer pusat. Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang relatif seimbang dengan transfer pusat. Adapun kapasitas fiskal lemah ditandai dengan angka PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran transfer dari pusat.

 

“BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah supaya bisa belanjanya tidak minus. Karena banyak daerah-daerah yang pendapatan (realisasi) belanjanya lebih tinggi dari target daripada pendapatan (PAD),” ujar Mendagri.

 

Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD sangat penting karena berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di tingkat nasional. Dalam konteks ini, profit bisnis dari BUMD diyakini mampu menyumbang PAD. Dalam skala yang lebih luas, capaian tersebut turut berdampak terhadap perekonomian nasional.

 

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kondisi BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha terbagi dalam tiga kategori, yakni BUMD sehat sebanyak 346 unit, kurang sehat 303 unit, dan tidak sehat sebanyak 174 unit.

 

Mendagri mendorong agar BUMD yang kurang sehat maupun tidak sehat dapat melakukan berbagai terobosan. Menurut pengamatannya, kondisi BUMD yang tidak sehat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain jajaran tenaga kerja yang kurang profesional hingga tata kelola manajemen yang belum optimal.

 

Dalam konteks tersebut, Mendagri mendorong kepala daerah agar mampu menjadi pemimpin yang andal dalam mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, kunci dari BUMD yang profesional berasal dari kemampuan kepemimpinan kepala daerah yang andal, inovatif, dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik.

 

“Oleh karena itulah kemudian pengawasan harus lebih kuat, supervisi harus lebih kuat,” imbuhnya.

 

Lebih jauh, Mendagri menuturkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong fungsi pengawasan dilakukan di jenjang eselon I Kemendagri. Saat ini, pihaknya bersama Komisi II DPR RI terus memacu agar langkah tersebut berjalan dengan baik sehingga mampu melahirkan BUMD yang profesional di daerah.

 

“Oleh karena itulah kemudian saya sudah mengusulkan kepada KemenPAN-RB dan kepada Kemensetneg untuk di Kemendagri BUMD dibentuk satu dirjen, yaitu dirjen pembinaan BUMD yang tadinya [setingkat] Kasubdit agar pembinaan pengawasan lebih fokus,” tandasnya.

 

Sebagai informasi, dalam acara ini Mendagri berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD yang dinilai berprestasi. BUMD tersebut yakni Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula para perwakilan BUMD dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. 

 

 

(Irfan) HI

Dua Tersangka Curanmor Dan Satu Pelaku Perakit Senpi Ilegal Berhasil Dibrongsong Polda Kalbar, Tempo Kurang Dari 24 Jam

KALIMANTAN BARAT, HI – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) bergerak cepat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kota Pontianak. Dalam tempo kurang dari 24 jam, tim kepolisian berhasil menangkap dua orang tersangka serta mengamankan seorang pria lain yang diduga menyimpan senjata api rakitan hasil gadai.(29 Juli 2025).

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga tentang aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada Sabtu (26/7/2025) sekitar pukul 16.10 WIB di Jalan Purnama 2, Kecamatan Pontianak Selatan.

"Tim langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Hasil penyelidikan mengarah pada dua pelaku berinisial OS (29) dan S (36)," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bayu Suseno, dalam konferensi pers, Selasa (29/7).

OS ditangkap di kediaman kerabatnya di kawasan Sungai Jawi Dalam. Sementara itu, tersangka S diamankan di sebuah kontrakan di Jalan Danau Sentarum, Pontianak, pada Minggu (27/7) siang.

Dalam proses penyidikan, terungkap bahwa tersangka S diduga memiliki senjata api rakitan yang telah digadaikan kepada seorang pria berinisial BDP (31), seorang karyawan swasta yang tinggal di wilayah Kota Baru.

"Setelah dilakukan interogasi, kami segera menindaklanjuti informasi tersebut. Tim mengamankan BDP di kediamannya pada Minggu malam sekitar pukul 22.00 WIB," ungkap Kombes Bayu.

Dari hasil penggeledahan di rumah BDP, polisi menyita dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver serta empat butir amunisi aktif. Salah satu senjata itu diketahui milik tersangka S, sedangkan senpi lainnya disebut berasal dari seorang juru parkir di Pasar Kemuning yang juga digadaikan kepada BDP.

"BDP saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kepemilikan senjata api ilegal. Ketiganya telah dibawa ke Mapolda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Kombes Pol Bayu menegaskan bahwa pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Kalbar dalam menekan tindak kriminalitas jalanan, termasuk peredaran senjata api rakitan yang membahayakan masyarakat.

"Kami akan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain dan menelusuri asal-usul senjata api rakitan tersebut. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat," tegasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

(Daljono) HI

Konvensi Nasional SMSI 2025, Dukung Penegakan Supremasi Hukum Dan Asta Cita Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, HI - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi star up media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia (MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik.

(Red) HI

Wisudakan 1.305 Mahasiswa IPDN, Mendagri : Kita Harapkan Pemerintahan Akan Menjadi Lebih Kuat Kedepan

JAWA BARAT, HI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewisuda 1.305 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mereka terdiri dari 1.110 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, 81 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 56 Doktor Ilmu Pemerintahan, dan 58 peserta Program Profesi Kepamongprajaan. Mendagri meyakini para wisudawan akan memperkuat sistem administrasi pemerintahan Indonesia.

 

Hal itu disampaikannya pada Sidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Wisuda Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Studi Pemerintahan, Doktor Ilmu Pemerintahan, dan Program Profesi Kepamongprajaan Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (23/7/2025).

 

Mendagri mengatakan, selain membahagiakan para wisudawan, kegiatan ini juga menjadi kebanggaan bagi IPDN yang telah melahirkan para pemikir baru di masing-masing jenjang pendidikan bidang ilmu pemerintahan. Sebagai Mendagri, dirinya juga merasa bangga karena lembaga pendidikan yang berada di bawah Kemendagri mampu melahirkan generasi pemikir pemerintahan.

 

"Tentu hari ini hari yang berbahagia juga untuk bangsa Indonesia, kita harapkan pemerintahan akan menjadi lebih kuat ke depan," ujarnya.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan salah satu kajian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional merupakan salah satu kekuatan penting bagi negara besar untuk bertahan. Hal serupa juga berlaku bagi negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi IPDN sebagai pusat pendidikan yang melahirkan ASN berkualitas sangatlah penting.

 

"Karena [IPDN menjadi] pusat untuk melahirkan para pemikir, saintis bidang ilmu pemerintahan agar bisa profesional dan bisa menjalankan administrasi pemerintahan dengan efektif dan efisien," ujarnya.

 

Ia berpesan kepada para wisudawan agar tidak menjadikan gelar pendidikan sebagai tujuan akhir. Para wisudawan diharapkan memegang prinsip sebagai seorang saintis atau pemikir yang mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah, termasuk bagi para praja utama IPDN yang nantinya akan menjadi ASN.

 

Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang telah hadir untuk mewisuda para wisudawan. Ia juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah berhasil lulus, serta mengapresiasi mereka yang memperoleh nilai terbaik.

 

Ia berharap para wisudawan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di IPDN. Halilul juga berpesan agar mereka senantiasa menjaga nama baik almamater dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.

 

"Semoga para wisudawan dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi bangsa, bagi negara," jelasnya.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, para Guru Besar dan Anggota Senat IPDN, Wakil Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Zainul Arifin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, serta pejabat terkait lainnya.

 

 

(Febrian) HI